DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 148

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan dengan tujuan untuk: a. menjamin ketersediaan Arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; b. mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang handal; c. menciptakan Penyelenggaraan Kearsipan yang komprehensif dan terpadu; d. menyelamatkan Arsip sebagai buli:ti pertanggungiawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan e. meningkatkan kapasitas LKD sebagai pusat informasi yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat; dan Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Kearsipan meliputi: a. penyelenggaraan kearsipan; b. organisasi kearsipan; c. pengelolaan Arsip; d. perlindungan dan penyelamatan Arsip; e. pengembangan sumber daya manusia; f. fasilitasiPenyelenggaraanKearsipan; g. layanan kearsipan; h. pemasyarakatan kearsipan; i. pembinaan dan pengawasan; j. peran serta masyarakat; dan k. pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebiiakan Alih Media Arsip. Kebijakan AIih Media Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi metode (pengkopian, konversi, migrasi),prasarana dan sarana, penentuan prioritas Arsip yang di Alih Media, serta penentuan pelaksana Alih Media.

(1){2) (s)

Pasal 33

Pada tiap Pencipta Arsip, Alih Media dapat dilaksanakan oleh unit pengolah dan unit keArsipan. AIih Media Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi Arsip dan nilai informasi. Kondisi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a.Arsip dengan kondisi rapuh/rentan mengalami kerusakan secara fisik; atau
b.Arsip elelrtronik dengan format data versi lama yang perlu diperbarui dengan versi baru; atau
c.informasi yang terdapat dalam media lain dimana media tersebut secara sistem tidak diperbarui lagi karena perkembangan teknologi. Nilai informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana Alih Media diutamakan terhadap:
a.Informasi yang bedasarkan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik harus diumumkan secara serta merta; dan
b.Arsip yang berketerangan penn€rnen dalam JRA.

(4)Pasa.l 34 Unit kearsipan pada tiap Pencipta Arsip dalam melaksanakan Alih Media harus membuat berita acara yang disertai dengan daftar Arsip yang dialih mediakan.

Pasal 35

Ketentuan lebih Peratura Bupati lanjut mengenai pengelolaan arsip dinamis diatur dalam

(1)Penyusutan Arsip sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan berdasarkan JRA atau Nilai Guna.
(2)JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 37

Penyusutan Arsip sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi:

a.pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
b.pemusnahan Arsrp yang telah habis retensinya dan tidak memiliki Nilai Guna; dan
c.penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada LKD.

Pasal 38

(1)Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media Arsip. (21 Pernindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: (l) (2t
(3)
(4)
1. a.penyeleksian Arsip Inaktif;
2. b.pembuatan daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan; dan
3. c.penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan.

Pasal 39

Pemindahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah. Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilalsanakan setelah melewati retensi arsip aktif. Pelaksanaan pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)dilakukan dengan penandatanganan berita acara dan dilampiri daftar arsip yang akan dipindahkan. Berita acara dan daftar arsip inaktif yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit kearsipan.

Pasal 40

(1)Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta arsip. (21 Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap arsip yang:
1. a.tidak memiliki Nilai 6rt "'
2. b.telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
3. c.tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
4. d.tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
(3)Dalam hal Arsip belum memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Arsip tetap disimpan oleh Pencipta Arsip sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 41

Prosedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.pembentukan panitia penilai arsip;
b.penyeleksian arsip berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (21 huruf a;
c.pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis di unit kearsipan;
d.penilaian oleh panitia penilai arsip;
e.permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip;
f.penetapan arsip yang akan dimusnahkan; dan
g.pelaksanaaanpemusnahan:
1. 1.dilakukan secara total sehingga frsik dan informasi arsip musnalr dan tidak dapat dikenali;
2. 2.disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dari unit hukum dan/atau pengawasan dari lingkungan pencipta arsip yang bersangku tan; dan
3. 3.disertai penandatanganan berita acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan. (s)

Pasal 42

(1)Pembentukan panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip. (21 Panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan.
(3)Panitia penilai arsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur:
1. a.pimpinan unit kearsipan sebagai ketua merangkap anggota;
2. b.pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
3. c.arsiparis sebagai anggota.

Pasal 43

(1)Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah yang memiliki retensi di bawah 1O (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan OPD setelah mendapat:
1. a.pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip; dan
2. b.persetujuan tertulis dari bupati. (21 Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab unit kearsipan di satuan OPD.
(1)Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh bupati setelah mendapat:
1. a.pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip; dan
2. b.persetujuan tertulis dari Kepala ANRI. (21 Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab LKD.

Pasal 45

(1)Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilakukan terhadap arsip yang:
1. a.memiliki nilai guna kesejarahan;
2. b.telah habis retensinya; dan/atau
3. c.berketerangan dipermanenkan sesuai JRA pencipta arsip. 12) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta arsip.

Pasal 46

Arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip kepada LKD harus merupakan arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Dalam hal arsip statis yang diserahkan tidak autentik maka pencipta arsip melakukan autentikasi. Apabila pencipta arsip tidak melakukan autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LKD berhak untuk menolak penyerahan arsip statis. Dalam hal arsip statis yang tidak diketahui penciptanya, autentikasi dilakukan oleh LKD.

Isi peraturan

Teks148PDFHirarki

Memuat teks peraturan…