DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

PERNYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PADA PI. TATA TUNAQ BERKAH PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA). Terdiri dari VII Bab, dan 13 Pasal. Dengan uraian sebagai berikut; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Bentuk dan Besarnya Penyertaan Modal, Bab III Penambahan, Pengurangan dan Penarikan Penyertaan Modal, Bab IV Pembagian Keuntungan, Bab V Pertanggungjawaban, Bab VI Pembinaan dan Pengawasan, Bab VII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara I Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara. 3. Dewan Perwakilan Ratryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. 4. Ferusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah perseroda Tata Tunaq Berkah Kabupaten tombok Utara yang berbentuk p..".tout terbatasyang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sdikit 51 7o sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten l,ombok Utara.. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBb adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara. 6. Barang Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang dan/atau uang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik daerah. 8. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untk membayar seluruh pengeluaran daerah. 9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD aaiUl Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupten Lombok Utara. 10. Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah' Bagian Kedua Maksud dan T\rjuan

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk : a. membangun struktur permodalan Perseroda; b. meningkatkan kapasitas usaha Perseroda; c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan/ atau d. memperoleh manfaat ekonomida-n sosial lainnya.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah berlujuan untuk : a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; b. meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat; c. memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan d. meningkatkan produktivitas, efesiensi dan efektivitas pemanfaatan kekayaan daerah. BAEI II BENTUK DAN BESARI{YA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan pada perseroda. (Zi eerry..taa., modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang. (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan kekayan daerah yang dipisahkan. r

Pasal 5

(1) Besarnya penyertaan modal pada Perseroda ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan DPRD. (2) Besarnya kebutuhan penyertaan modal Tahun 2O2l sebesar Rp. 1.O00.000.0O0,- (satu miliyar rupiah). (3) Penyertaan modal yang bersumber dari Pemerinta-h Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagran dari modal disetor sebagai rencana investasi Perseroda. (4) Sisa modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dibayarkan di tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah' (5) Jumlah Penyertaan modal daerah kepada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyertaan modal untuk pelaksanaan program percepatan Operasional Perseroda.

Pasal 6

(1) Dalam hal percepatan operasional pelayanal kegiatan usaha sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), maka Penyertaan modal daerah yang disetor pada PT. Tata Tunaq Berkah dilaksanakan dengan mendapatkan hak kepemilikal beruPa saham. (2) Perhitungan dan penerbitan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (1) Jumlah penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasai 5 ayat (2) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggar at 2021. (21 pengelolaan anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). (3) bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (21 melakukan penyetoran Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda Kabupaten t ombok Utara sesuai dengan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

BAB III PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENARIKAN PETIYERTAAN MODAL

Pasal 8

/' (1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan dengan dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada BUMD lainnya. (3) Penarikan seluruh modal penyertaan disebabkan karena Perseroan tersebut sudah tidak layak untuk beroperasi. (4) penambahani pengurangan dan penarikan modal penyertaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (1) Pembagian keuntungan dalam bentuk deviden dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada Perseroda. (2) Besarnya laba ditetapkan oleh direksi setelah dikurangi dengan pajak. (3) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku disetorkan ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD untuk selanjutnya menjadi tambahan penyertaan modal kepada BUMD Kabupaten lombok Utara. BAB IV PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 9

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN Pasal l0 (1) perseroda wajib melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati. (2) Bupati melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/ rugi tahunan ' seblgaimana- dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD bersamaan dengan Pertanggungj awaban APBD.

Pasal 11

(1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka perseroda w4jib: a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip : 1. transparansi; 2. keadilan; 3. akuntabilitas; dan 4. responsibilitas. b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia; c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat; dan d. melakukan kerjasama yang strategis untuk meningkatkan kine{a dan produktivitas usaha. (2) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pafing sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perseroda yang menerima penyertaan modal daerah. Pelaksanaan pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Daerah. Pelaksanaan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang dibidang pengawasan fungsional. (2) I (3) BAB VII KSTENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal I Apnl 2O2l /EtUPATI -Jfr MBoK utana,lu * H. DJOHAN SJAMSU -t Diundangkan di Tanjung pada tanggal 1 April 2021 PJ. SEKRBTARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK UrAp l-t!fl H. RADEN NURJATI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2021 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEI.IYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA I. UMUM Penyertaan modal adalah salah satu upaya untuk meningkatkan permodalan badan usaha sebagai investasi Pemerintah Daerah dalam iangka memacu daya saing yang tinggi dan mampu mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun regional. Selain itu penyertaan modal dimaksudkan juga untuk meningkatkan kemampuan pemsahaan sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakai. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah, baik melalui instansi yang dimiliki maupun badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, maka pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Selanjutnya untuk meningkatkan serta memperluas investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan Penyertaan Modal ke dalam perusahaan daerah. II.PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…