(l) Hasil identifrkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat ( ) dilakukan verilikasi dan validasi oleh Panitia MHA yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. (21 Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.Sekretaris Daerah sebagai ketua;
b.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
c.Kepa1a Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten sebagai anggota;
d.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai anggota;
e.Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Rinjani Barat sebagai anggota;
f.Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai anggota;
g.Kepala Bagran Hukum Sekretariat Kabupaten sebagai anggota;
h.Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota;
i.unsur akademisi sebagai anggota; dan j.unsur kmbaga Swadaya Masyarakat sebagai anggota.
(3)Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memiliki tugas :
a.melalukan pemeriksaan lapangan;
b.melakukan analisis data yuridis dan sosial MHA; dan
c.menyusun laporan dan rekomendasi kepada Bupati.
(4)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a.Deskripsi keberadaan Kesatuan MHA;
b.Deskripsi keberadaan hak ulayat Kesatuan MHA; dan
c.Peta Usulan Wilayah MHA.
(5)Verilikasi dan validasi peta usulan wilayah MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
a.Dokumen deskripsi MHA yang digunalan dalam pembentukan peta usulan wilayah MHA;
b.Data dasar dan data spasial pendukung lainnya yang digunakan dalam pembentukan peta usulan wilayah MHA;
c.Berita acara tahapan pembentukan peta usulan wilayah MHA;
d.Peta usulan wilayah MHA, meliputi:
1.Cakupan usulan wilayah MHA; dan
2.Kelengkapan tandatangan pengesahan peta usulan wilayah MHA.
e.Tumpang susun (overlay) peta usulan wilayah MHA.
(6)Tumpang susun peta usulan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, menggunakan program sistem informasi geografis (SIG) terhadap data sebagai berikut:
a.Batas wilayah MHA yang berbatasan;
b.Rencana tata ruang wilayah;
c.Informasi kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
q (7t
d.Informasi penguasaan lahan dan kepemilikan bidang tanah dari kantor pertanahan setempat; dan
e.Kondisi tutupan lahan.
Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimalsud pada ayat (1) diumumkan kepada MHA setempat dalam waktu 1 (satu) bulan. Dalam hal MHA mengajukan keberatan, Panitia MHA melakukan verifikasi dan validasi ulang yang hanya dapat dilakukan I (satu) kali.
(8)(l) Panitia MHA menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l).
(2)Bupati melakukan penetapan pengakuan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia MHA dengan Keputusan Bupati.