DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan meliputi: a. pengakuan MHA; b. perlindungan MHA; c. hak-hak MHA; d. pemberdayaan MHA; dan e. penyelesaian sengketa.

Isi peraturan

Pasal 1

13.Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat Perlindungan MHA adalah segala upaya melindungi kepentingan masyarakat hukum adat dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14.Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat Pemberdayaan MHA adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat hukum adat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya secara optimal dan adil dalam rangka peningkatan kesej ahteraan masyarakat hukum adat.
15.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat setempat.
16.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
17.Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat
18.Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.
19.Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
20.Tumpang Susun adalah operasi dalam sistem informasigeografis yang menggabungkan satu layer data spasial di atas layer lain untuk mengindetifikasi hubungan antara fitur di dalamnya.

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan MHA berdasarkan asas:

a.tanggu ngjawab negErra;
b.keadilan sosial;
c.kesejahteraan;
d.kesetaraan dan non-diskriminasi;
e.keberlanjutan Lingkungan;
f.transparan si; dan
g.partisipasi.

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan MHA bertujuan untuk:

a.mewujudkan MHA yang sejahtera, arnan, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
b.mengakui dan melindungi hak-hak MHA sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan; dan
c.memfasilitasi MHA agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Ruang lingkup pengaturan meliputi:
a.pengakuan MHA;
b.perlindungan MHA;
c.hak-hak MHA; q

Pasal 4

d.pemberdayaan MHA; dan
e.penyelesaian sengketa.

BAB II

PENGAKUAN MHA

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan pengakuan terhadap keberadaan MHA melalui proses:

a.identifikasi;
b.verifrkasi dan validasi; dan
c.penetapan.

Pasal 6

(1)Bupati melalui Dinas melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan membentuk Tim Identi{ikasi. (21 Tim Identifrkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Camat, unsur MHA dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim Indentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki T\rgas :
1. a.melakukan pengumpulan bahan dan penelitian dokumen;
2. b.melakukan penggalian data dan informasi MHA;
3. c.menyajikan dokumen keberadaan MHA; dan
4. d.menyusun laporan hasil identifikasi dan usulan wilayah MHA.
(4)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan dengan mencermati:
1. a.sejarah MHA;
2. b.wilayah Adat;
3. c.hukum Adat;
4. d.harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
5. e.kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
(5)laporan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, sekurang-kurangnya memuat:
1. a.keberadaan Kesatuan MHA;
2. b.keberadaan Hak Ulayat Kesatuan MHA apabila masih ada; dan
3. c.peta usulan wilayah MHA.
(6)Keberadaan Kesatuan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, harus memenuhi syarat:
1. a.sec:rra nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
2. b.sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
3. c.sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(7)Keberadaan Hak Ulayat Kesatuan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf b, dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
1. a.masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
2. b.wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
3. c.hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan MHA dengan wilayahnya; dan
4. d.kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan MHA yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.
(8)Hak Ulayat Kesatuan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya:
1. a.sudah dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau q
2. b.yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Penyusunan peta usulan wilayah MHA sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)hurufc, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Pengumpulan dan penelitian dokumen MHA;
2. b.Penggunaan data dasar dan data spasial pendukung lainnya;
3. c.pembentukan peta usulan wilayah MHA;
4. d.Penyajian peta yang dibuat dalam format cetak dan digitaf;
5. e.Penyimpanan data; dan
6. f.Pelaporan.

Pasal 7

(l) Hasil identifrkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat ( ) dilakukan verilikasi dan validasi oleh Panitia MHA yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. (21 Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.Sekretaris Daerah sebagai ketua;
b.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
c.Kepa1a Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten sebagai anggota;
d.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai anggota;
e.Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Rinjani Barat sebagai anggota;
f.Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai anggota;
g.Kepala Bagran Hukum Sekretariat Kabupaten sebagai anggota;
h.Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota; i.unsur akademisi sebagai anggota; dan j.unsur kmbaga Swadaya Masyarakat sebagai anggota.

(3)Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memiliki tugas :
1. a.melalukan pemeriksaan lapangan;
2. b.melakukan analisis data yuridis dan sosial MHA; dan
3. c.menyusun laporan dan rekomendasi kepada Bupati.
(4)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.Deskripsi keberadaan Kesatuan MHA;
2. b.Deskripsi keberadaan hak ulayat Kesatuan MHA; dan
3. c.Peta Usulan Wilayah MHA.
(5)Verilikasi dan validasi peta usulan wilayah MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
1. a.Dokumen deskripsi MHA yang digunalan dalam pembentukan peta usulan wilayah MHA;
2. b.Data dasar dan data spasial pendukung lainnya yang digunakan dalam pembentukan peta usulan wilayah MHA;
3. c.Berita acara tahapan pembentukan peta usulan wilayah MHA;
4. d.Peta usulan wilayah MHA, meliputi:
  1. 1.Cakupan usulan wilayah MHA; dan
  2. 2.Kelengkapan tandatangan pengesahan peta usulan wilayah MHA.
5. e.Tumpang susun (overlay) peta usulan wilayah MHA.
(6)Tumpang susun peta usulan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, menggunakan program sistem informasi geografis (SIG) terhadap data sebagai berikut:
1. a.Batas wilayah MHA yang berbatasan;
2. b.Rencana tata ruang wilayah;
3. c.Informasi kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; q (7t
4. d.Informasi penguasaan lahan dan kepemilikan bidang tanah dari kantor pertanahan setempat; dan
5. e.Kondisi tutupan lahan. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimalsud pada ayat (1) diumumkan kepada MHA setempat dalam waktu 1 (satu) bulan. Dalam hal MHA mengajukan keberatan, Panitia MHA melakukan verifikasi dan validasi ulang yang hanya dapat dilakukan I (satu) kali.
(8)(l) Panitia MHA menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l).
(2)Bupati melakukan penetapan pengakuan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia MHA dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Apabila Kesatuan MHA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memiliki hak ulayat, Bupati memfasilitasi penguasaan hak ulayat Kesatuan MHA untuk didaftarkan sebagai hak ulayat kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten. (21 Apabila hak ulayat Kesatuan MHA sebagaimana pada ayat (1) berada di kawasan hutan negara, Bupati merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan untuk melepaskan status sebagai hutan negara menjadi hutan adat.
(3)Rekomendasi sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) disertai permohonan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan oleh pemangku adat atau sebutan lainnya. Pasal l0
(1)(2t
(1)(2t
(3)

BAB III

PERLINDUNGAN MHA

Pasal 11

MHA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayat (2) berhak atas perlindungan. Pemerintah Daerah wajib melakukaa perlindungan terhadap MHA sebagai6416 dimaksud pada ayat (1). Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak MHA.

Pasal 12

Perlindungc.n MHA sebagaimana dimaksud dalam pasal l l meliputi:

a.perlindungan terhadap wilayah adat;
b.perlindungan sebagai subyek hukum;
c.perrgembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
d.pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
e.peningkatan taraf kehidupan MHA; t Pasa] 8 Apabila masih ada MHA yang belum mendapatkan pengakuan, dapat mengajukan permohonan kepada Bupati. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengikuti proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
f.pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
g.pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap MHA melalui:

a.penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menghormati dan melindungi keberadaan MHA beserta hak-haknya;
b.pencegahan setiap tindakan yang bertujuan atau akan berakibat pada tercabutnya MHA dari tanah, wilayah atau sumber daya alam mereka; dan
c.penyelesaian konflik dan sengketa yang timbul dari pelanggaran hak-hak MHA dengan memperhatikan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku dalam MHA.

Pasal 14

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, pemerintah daerah bertugas:

a.memastikan adanya proses konsultasi dan kerjasama dengan MHA secara langsung dan/atau melalui perwakilan yang mereka sepakati agar bisa secara bebas menentukan persetujuan sebelum menerima dan melaksanakan suatu peraturan atau tindakan administratjf yang mempengaruhi mereka;
b.melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA;
c.memastikan partisipasi penuh dan efektif bagi MHA dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah-wilayah adat dan berdampak terhadap mereka;
d.menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, wilayah MHA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
e.mengembangkan dan melaksanakan program-program untuk memberikan pelayanan dasar yang efektif sesuai dengan kondisi geogralis, sosial budaya dan ekonomi MHA; dan
f.memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikrrati perlindungan penuh dan jaminan dalam menghadapi segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…