DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 123

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Asas dan tujuan di selenggarakannya menara telekomunikasi; 3. Ruang Lingkup; 4. Pembangunan Menara; 5. Penggunaan Menara Bersama; 6. Sewa Menara; 7. Ketentuan Perizinan; 8. Asuransi dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; 9. Pengawasan dan Pengendalian; 10. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 11. Golongan Retribusi; 12. Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa; 13. Prinsip dalam Penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi; 14. Struktur dan besarnya tarif retribusi; 15. Wilayah Pemungutan; 16. Pemungutan Retribusi; 17. Penagihan; 18. Insentif pemungutan; 19. Sanksi Administratif; 20. Ketentuan Penyidikan; 21. ketentuan Pidana; 22. Ketentuan Peralihan; 23. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaaan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lumajang perlu dilakukan pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang, dengan memperhatikan efisiensi, keseimbangan, keselarasan, keserasian, keamanan, ketertiban dan kepastian hokum;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 54 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
20.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
21.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 64);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 65);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pertanahan, perizinan, pekerjaan umum, serta lingkungan hidup.
5.Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
6.Kepala Kantor Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala KPT adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang.
7.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Lumajang.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, data, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, fiber optik, radio, atau sistem elektro magnetik yang lainnya.
10.Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan.
11.Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
12.Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
13.Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
14.Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
15.Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan pertahanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
16.Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta yang memiliki, dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
17.Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
18.Operator adalah badan sebagai operator telekomunikasi, termasuk di dalamnya yang menjadi penyewa/pengguna menara bersama telekomunikasi.
19.Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
20.Menara telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.
21.Menara telekomunikasi khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
22.Menara telekomunikasi kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
23.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
24.PKL promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang memiliki potensi menjadi PKL pada masa perencanaan selanjutnya.
25.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
26.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan sekala antardesa.
27.Izin Gangguan adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan yang usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan.
28.Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin untuk membangun menara berikut bangunan pelengkapnya dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
29.Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasionalkan menara bersama telekomunikasi.
30.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
31.Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
32.Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara telekomunikasi beserta fasilitas pedukungnya.
33.Pengoperasian menara adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
34.Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah seluruh rangkaian proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan cakupan layanan dan kapasitas layanan selular.
35.Zona menara adalah batasan area sebaran penempatan menara telekomunikasi dalam Rencana Induk Menara Telekomunikasi (cell plan) berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
36.Zona menara eksisting adalah zona menara dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menera eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
37.Zona menara baru adalah zona menara dalam radius tertentu dari titik pusat area Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang terdiri atas zona-zona area untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara- menara baru.
38.Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Lumajang sebelum sampai dengan ditetapkannya periode penyusunan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
39.Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten.
40.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
41.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi Pengendalian Menara adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya Pengendalian Menara Telekomunikasi.
42.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan tentang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
43.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
44.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
45.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
46.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
48.Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Menara telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, mempunyai kepastian hukum, aman dan memenuhi estetika.

Pasal 3

Menara telekomunikasi bertujuan untuk :

a.mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam pembangunan menara telekomunikasi;
b.mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, dan lingkungan;
c.mewujudkan ketertiban penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
d.mewujudkan pengawasan, penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penataan dan pengendalian menara telekomunikasi mencakup:

1.Ketentuan pembangunan menara;
2.Penempatan lokasi menara bersama;
3.Penggunaan menara bersama;
4.Ketentuan perizinan menara telekomunikasi;
5.Asuransi dan tanggungjawab sosial perusahaan;
6.Sewa menara;
7.Pengawasan dan pengendalian;
8.Retribusi;
9.Sanksi;
10.Ketentuan penyidikan;
11.Ketentuan pidana;
12.Ketentuan peralihan; dan
13.Ketentuan penutup.

BAB IV

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 5

(1)Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib mengacu kepada rencana induk menara telekomunikasi (Cell Plan) di Kabupaten Lumajang.
(2)Rencana induk menara telekomunikasi (Cell Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam Zona Menara.
(3)Rencana induk menara telekomunikasi (Cell Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoptimalkan pelaksanaaan pengembangan telekomunikasi agar dalam pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dapat tertata dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana induk menara telekomunikasi (Cell Plan).
(4)Rencana induk menara telekomunikasi (Cell Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam rangka :
1. a.menjaga serta meningkatkan estetika kawasan dan citra daerah yang aman, tertib, bersih, rapi dan indah serta tetap tercipta kenyamanan sebagai daerah tujuan wisata;
2. b.keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah daerah;
3. c.mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi tunggal dan mengoptimalkan menara telekomunikasi bersama;
4. d.menata lokasi penempatan menara telekomunikasi;
5. e.standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan menara telekomunikasi;
6. f.memudahkan pengawasan dan pengendalian;
7. g.mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
8. h.meminimalisasi gejolak sosial;
9. i.menjamin legalitas perizinan menara telekomunikasi;
10. j.kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
11. k.memenuhi kebutuhan telekomunikasi seluler secara optimal;
12. l.menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area) telekomunikasi;
13. m.memberikan pedoman yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh operator, baik GSM (Global System for Mobile Communication) maupun CDMA (Code Division Multiple Access) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN dan lain-lain;
14. n.mendorong efisiensi dan efektifitas biaya pembangunan telekomunikasi; dan
15. o.mendorong persaingan usaha yang sehat antar operator.

Pasal 6

Setiap pembangunan dan penempatan menara telekomunikasi wajib berpedoman pada rencana induk menara telekomunikasi (Cell Plan).

Pasal 7

(1)Penyusunan zona menara di dalam rencana induk menara telekomunikasi (Cell Plan) wajib diselaraskan dengan:
1. a.rencana tata ruang wilayah kabupaten;
2. b.rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan;
3. c.rencana tata ruang kawasan strategis; dan
4. d.rencana tata bangunan dan lingkungan.
(2)Penyusunan zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
1. a.potensi ketersediaan lahan;
2. b.perkembangan teknologi;
3. c.kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
4. d.kebutuhan jasa telekomunikasi baru;
5. e.kaidah penataan ruang;
6. f.tata bangunan;
7. g.estetika;
8. h.keamanan lingkungan;
9. i.daerah milik jalan; dan
10. j.kebutuhan luasan area menara.
(3)Zona menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.zona menara eksisting, mempertimbangkan keberadaan menara telekomunikasi yang sudah terbangun.
2. b.zona menara baru, mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. c.zona bebas menara/zona larangan menara adalah zona di luar zona menara eksisting dan zona menara baru yang tidak diizinkan didirikan menara baru.
(4)Penempatan lokasi menara telekomunikasi harus sesuai dengan zona menara.
(5)Penetapan zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Kaidah penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan di dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lumajang terkait rencana pengembangan jaringan telekomunikasi.
(2)Kaidah dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaturan jarak bangunan menara telekomunikasi dengan bangunan masyarakat sekitar meliputi:
1. a.ketinggian menara telekomunikasi sama dengan atau lebih dari 60 (enam puluh) meter, jarak menara telekomunikasi dari bangunan terdekat ditetapkan sejauh 35 (tiga puluh lima) meter;
2. b.ketinggian menara telekomunikasi sama dengan atau kurang dari 60 (enam puluh) meter jarak menara telekomunikasi dari bangunan terdekat ditetapkan sejauh 25 (dua puluh lima) meter; dan
3. c.penjaminan keselamatan masyarakat sekitar dan/atau yang sedang berada di sekitar menara berupa asuransi keselamatan dengan radius ditetapkan sejauh tinggi menara telekomunikasi ditambah 10 (sepuluh) meter.
(3)Penempatan menara telekomunikasi dalam satu zona dan/atau antar menara dibatasi dengan radius 300 (tiga ratus) meter.
(4)Pergeseran titik lokasi dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya dalam radius maksimal 200 (dua ratus) meter.

Pasal 9

(1)Untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang, menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dengan memperhatikan keseimbangan pertumbuhan industri telekomunikasi.
(2)Penggunaan menara telekomunikasi secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal untuk 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi (Telco Operator).
(3)Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi eksisting dalam satu zona.
(4)Pembangunan menara baru dapat dilakukan apabila menara eksisting yang berdekatan dan/atau berada dalam zona menara sudah mencapai batas daya tampung dalam pemanfaatan menara bersama.
(5)Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk menara yang dibangun pada wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 10

(1)Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara.
(2)Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.penyelenggara telekomunikasi; atau
2. b.bukan penyelenggara telekomunikasi.
(3)Pembangunan menara telekomunikasi oleh penyedia menara bukan penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
(4)Penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perusahaan nasional.
(5)Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
(6)Penyelenggaraan telekomunikasi yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
(7)Badan usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dapat membangun menara meliputi :
1. a.badan usaha milik negara;
2. b.badan usaha milik daerah; dan
3. c.badan usaha swasta nasional.

Isi peraturan

Teks123PDFHirarki

Memuat teks peraturan…