DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pengelolaan sampah; 3. Ruang lingkup pengelolaan sampah; 4. Pengelolaan sampah; 5. Tugas dan wewenang Pemda dalam pengelolaan sampah; 6. Hak, Kewajiban dan Larangan; 7. Kerjasama, Insentif dan Disinsentif; 8. Perizinan; 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 10. Penyelesaian Sengketa; 11. Kompensasi bagi orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA; 12. Peran Masyarakat; 13. Pembiayaan; 14. Sanksi Administratif; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Peralihan; 18. Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sampahtelah menjadi permasalahan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan;
c.bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Tahun 2010 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam menangani persampahan di Kabupaten Lumajang.
5.Badan adalah badan usaha yang menghasilkan dan mengelola sampah secara mandiri.
6.Lembaga Pengelola Sampah adalah Lembaga Pengelolaan Sampah yang berbasis masyarakat di Kabupaten Lumajang.
7.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RTRW Kabupaten adalah RTRW Kabupaten Lumajang.
8.Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan RDTR Kecamatan adalah RDTR kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Lumajang.
9.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tanggadan sampah yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
10.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11.Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari benda hidup dan karena sifatnya dapat diurai secara alami oleh proses alam.
12.Sampah anorganik adalah jenis sampah yang berasal dari benda mati dan karena sifatnya sulit atau tidak dapat diurai secara alami oleh proses alam.
13.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. 4
14.Timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter).
15.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16.Pengelolaan sampah secara mandiri adalah pengelolaan sampah oleh penghasil sampah yang aman dari tempat timbulnya sampah hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
17.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir.
19.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah.
20.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21.Orang adalah orang perorangan, dan/atau kelompok orang.
22.Dunia usaha adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi di Daerah.
23.Penyedia jasa pengelolaan sampah adalah orang atau badan yang menyediakan jasa dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
24.Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
25.Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
26.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan negara.
27.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas: 5

a.tanggungjawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.partisipatif;
i.nilai ekonomi; dan
j.keamanan.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengelolaan sampah bertujuan :

a.menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
b.menciptakan kualitas lingkungan; serta
c.menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah meliputi :
1. a.Pengelolaan Sampah;
2. b.Tugas dan Wewenang;
3. c.Hak, Kewajiban, dan Larangan;
4. d.Kerjasama dan Kemitraan;
5. e.Perizinan;
6. f.Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
7. g.Penyelesaian Sengketa.
(2)Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(3)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(4)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
(5)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan; 6
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

(1)Dalam rangka pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis atau dokumen rencana lainnya tentang pengurangan dan penanganan sampah.
(2)Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
1. a.target pengurangan sampah;
2. b.target penyediaan sarana dan prasarana mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
3. c.pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
4. d.target kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
5. e.rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Pasal 6

(1)Pengelolaan sampah terdiri atas :
1. a.pengurangan sampah; dan
2. b.penanganan sampah.
(2)Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan demi kelancaran dan keberhasilan pengelolaan sampah di daerah.

Pasal 7

(1)Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mencakup semua kawasan sumber dan/atau penghasil sampah.
(2)Sumber dan/atau penghasil sampah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
1. a.permukiman perdesaan; 7
2. b.permukiman perkotaan;
3. c.kawasan perumahan;
4. d.kawasan perdagangan/pertokoan;
5. e.pasar;
6. f.perusahaan/industri;
7. g.perkantoran;
8. h.lembaga pendidikan;
9. i.kawasan terminal/sub terminal;
10. j.fasilitas umum; dan
11. k.fasilitas sosial.

Pasal 8

(1)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
(2)Dalam rangka melaksanakan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan wajib menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 9

(1)Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
1. a.pemilahan meliputi kegiatan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis organik dan anorganik;
2. b.pengumpulan meliputi kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST;
3. c.pengangkutan meliputi kegiatan membawa atau mengangkut sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST ke TPA;
4. d.pengolahan meliputi kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dan/atau pemrosesan akhir sampah meliputi kegiatan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
(2)Dalam rangka mencapai hasil yang optimal dalam penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenaitata cara kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati. 8

Pasal 10

Pemerintah Daerah mendorong masyarakat dan dunia usaha melakukan penanganan sampah dengan tetap memperhatikan teknologi yang ramah lingkungan.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…