DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Asas, Tujuan dan Fungsi untuk pelaksanaan Penyediaan RTHKP; 3. Ruang Lingkup wilayah, penataan RTHKP; 4. Peran Serta Masyarakat; 5. Sanksi Administrasi; 6. Penyidikan; 7. Ketentuan Pidana; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan di Kabupaten Lumajang harus diiringi dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup agar tercipta generasi penerus yang lebih sehat.
c.bahwa pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Lumajang harus diwadahi dalam suatu instrumen hukum yang menjamin kepastian dalam pelaksanaannya.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4242);.
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67); 3
17.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 71). Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang ruang terbuka hijau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.Badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang.
7.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
8.Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
9.Ruang Terbuka Hijau Publik adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimilki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
10.Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
11.Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau 4 budidaya.
12.Jalur Hijau adalah bagian dari ruang terbuka hijau yang berbentuk memanjang/koridor yang berada di daerah sempadan jalan, sungai, rel kereta api dan area khusus lainnya untuk menunjang fungsi ekologi, sosial dan estetika.
13.Taman adalah bagian dari ruang terbuka hijau dengan segala kelengkapan fasilitasnya (vegetasi, air dan unsur buatan lainnya) yang dikelola dan difungsikan untuk keindahan dan keasrian lingkungan.
14.Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
15.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16.Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
17.Vegetasi/tumbuhan, adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
18.Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
19.Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyediaan RTHKP dilaksanakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab negara;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat;
f.kehati-hatian;
g.keadilan;
h.ekoregion;
i.keanekaragaman hayati;
j.pencemar membayar;
k.partisipatif;
l.kearifan lokal;
m.tata kelola pemerintahan yang baik; dan 5
n.otonomi daerah.

Pasal 3

Tujuan Penataan RTHKP adalah :

a.menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
b.menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
c.meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Pasal 4

(1)Fungsi RTHKP terdiri dari fungsi utama dan fungsi tambahan.
(2)Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meningkatkan kualitas lingkungan.
(3)Fungsi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fungsi sosial, fungsi budaya, fungsi ekonomi dan fungsi estetika.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Ruang lingkup wilayah RTHKP adalah kawasan perkotaan yang sudah ditetapkan dalam RTRW.
(2)Ruang lingkup penataan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
1. a.perencanaan;
2. b.penetapan dan pelaksanaan;
3. c.kriteria vegetasi;
4. d.pemanfaatan dan pemeliharaan;
5. e.pengendalian dan pengawasan.

Pasal 6

(1)Rencana RTHKP merupakan bagian dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(2)Perencanaan RTHKP memuat jenis, pembudidayaan, luas, lokasi, target waktu pelaksanaan, design teknis dan kebutuhan biaya dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan keindahan lingkungan.
(3)Perencanaan RTHKP untuk kawasan perkotaan dan atau Ruang Terbuka Hijau publik lainnya di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk perancangan/detail desain.

Pasal 7

(1)Setiap orang atau badan usaha dapat membuat 6 perencanaan dan perancangan RTHKP di wilayah/kawasan tertentu untuk kepentingan keserasian dan keindahan lingkungan.
(2)Perencanaan dan Perancangan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

(1)RTHKP terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat.
(2)RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa jenis meliputi :
1. a.taman Kota;
2. b.taman Rekreasi/wisata;
3. c.taman lingkungan industri dan perkantoran ;
4. d.taman lingkungan perumahan dan permukiman;
5. e.hutan Kota;
6. f.hutan lindung;
7. f.bentang alam seperti gunung, perbukitan, lembah
8. g.kawasan dan jalur hijau jalan raya;
9. h.sempadan jalan, median jalan, sempadan rel kereta api;
10. i.sempadan sungai, pantai, situ/rawa, sumber air/telaga/embung;
11. j.jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
12. k.pemakaman Umum;
13. l.lapangan terbuka (olahraga, upacara, parkir umum).

Pasal 9

(1)Penetapan luas Ruang Terbuka Hijau untuk Kawasan Perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan luas wilayah perkotaan.
(2)Luas Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik seluas minimal 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau Privat seluas minimal 10% (sepuluh persen).
(3)Ruang Terbuka Hijau Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan potensi masing-masing kawasan, yang pelaksanaanya akan diatur secara bertahap di tiap-tiap wilayah perkotaan kecamatan.
(4)Ruang Terbuka Hijau Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab masyarakat/perseorangan/lembaga swasta yang pengendalian dan pengawasannya dilaksanakan melalui mekanisme perijinan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk. 7

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan dapat berkerja sama dengan komponen masyarakat, swasta dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya.
(2)Pelaksanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Privat yang berada di setiap persil/bangunan rumah tinggal, perkantoran, tempat usaha, Perusahaan, BUMN / BUMD/Swasta dan bangunan komersial lainnya diwujudkan dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, dan/atau penutup tanah/rumput.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…