DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang memuat Visi, Misi dan Arah pembangunan Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Propinsi Jawa Timur.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat diperlukan dokumen perencanaan jangka panjang yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan nasional dan berorientasi masa depan.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ; 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No: 4817) ;
17.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) ;
18.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041,)
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 ;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2005 – 2025.

BAB I

PENDAHULUAN Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antar dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya, Sistematika Penulisan, Maksud dan Tujuan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
4.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lumajang.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lumajang.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disebut RPJM Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Propinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman untuk Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lumajang.
8.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10.Arah Pembangunan adalah tujuan dan cita-cita yang dikehendaki dalam pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat aspek Geografi dan Demografi, Kesejahteraan masyarakat, Pelayanan Umum, Daya saing daerah.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Daerah mengacu kepada RPJP Daerah yang dijabarkan dalam RPJM Daerah.

Pasal 3

(1)RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Propinsi Jawa Timur yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah berdasarkan kondisi, potensi permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Daerah. 5
(2)RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
(3)RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis.

Pasal 4

Sistematika RPJP Daerah memuat antara lain:

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 5

Penjabaran Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD Kabupaten yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan.

Pasal 8

Hal–hal yang berkaitan dengan target-target kinerja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersifat asumtif, sehingga apabila terjadi perubahan terhadap target-target tersebut, maka perubahan tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRD.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 2 Oktober 2018 BUPATI LUMAJANG ttd. H. THORIQUL HAQ, M.ML Diundangkan di Lumajang pada tanggal 2 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG ttd. ttd. Drs. GAWAT SUDARMANTO Pembina Utama Madya NIP. 19651217 199003 1 007 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 10 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 275-10/2018 PARAF KOORDINASI JABATAN PARAF TANGGAL Sekda Asisten Ka. Bappeda Plt. Kabag Hukum 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2005-2025 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (duapuluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat Visi, Misi dan Arah pembangunan Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Propinsi Jawa Timur. Dengan demikian dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga member keleluasaan yang cukup besar bagi penyusunan RPJM Daerah (lima tahunan) dan RKPD (tahunan). Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2005-2025 lebih menekankan pada pendekatan makro, holistik dan fleksibel, agar dapat mengantisipasi berbagai dampak dari berlangsungnya pembangunan Kabupaten Lumajang. Karena itu, proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan, sehingga upaya yang dilakukan oleh setiap pelaku pembangunan dapat bersinergi, kordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak menuju cita-cita Kabupaten Lumajang. Pelaksanaan RPJPDaerah Tahun 2005-2025 terbagi dalam 4 (empat) periode yaitu:

1.Periode Kesatu Tahun 2005-2009;
2.Periode Kedua Tahun 2010-2014;
3.Periode Ketiga Tahun 2015-2019;
4.Periode Keempat Tahun 2020-2024. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…