DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa hal yang diatur: 1. Lembaga pendidikan formal dapat menyelenggarakan pendidikan diniyah secara mandiri dan/atau melakukan kerjasama dengan Pendidikan Diniyah yang ada; 2. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa membantu tersedianya dana dan fasilitas lainnya guna terselenggaranya pendidikan diniyah sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 3. Hak dan kewajiban penyelenggara pendidikan dan peserta didik 4. Kurikulum pendidikan diniyah disusun dan dikembangkan oleh tim pengembang kurikulum yang beranggotakan dari unsur dinas pendidikan dan kementerian agama serta instansi /lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195); 3
13.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
14.Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
15.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, Dan BUPATI LUMAJANG, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
6.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.
7.Pemerintahan Desa adalah lembaga yang bertugas mengelola tingkat desa. 4
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
10.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11.Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
12.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13.Sekolah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum.
14.Madrasah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal atau nonformal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
15.Pendidikan Diniyah adalah satuan pendidikan berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam untuk mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dengan pemahaman dan pengamalan yang baik dan benar.
16.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam dengan sistem asrama yang menyelenggarakan pendidikan diniyah dan atau secara terpadu dengan pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan.
17.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 5
20.Pendidik adalah tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan formal dan nonformal yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, ustadz, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
21.Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
22.Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
23.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan.
24.Masyarakat adalah kelompok warga Kabupaten Lumajang non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
25.Tim Pengembang Kurikulum Diniyah adalah Tim yang bertugas menyusun kurikulum keagamaan pada Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur’an dan pendidikan khusus yang ditetapkan oleh Bupati.
26.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27.Monitoring adalah kegiatan pengawasan yang meliputi pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan wajib Madrasah Diniyah.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah di Kabupaten Lumajang berdasarkan asas dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Fungsi pendidikan diniyah dalam rangka mempelajari, memahami, mendalami, dan mengamalkan ilmu-ilmu agama Islam secara baik dan benar.

Pasal 4

(1)Tujuan umum penyelenggaraan pendidikan diniyah adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar.
(2)Tujuan khusus penyelenggaraan pendidikan diniyah adalah:
1. a.membentuk peserta didik untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam; 6
2. b.mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami ilmu yang mencakup tentang Qur’an, Hadist, Tauhid, akhlak, Fiqih, Bahasa Arab serta Tarikh Islam; dan
3. c.membangun sikap mental peserta didik untuk nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong, dan religious.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH

Pasal 5

(1)Pendidikan diniyah diselenggarakan oleh lembaga berbasis masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan agama Islam.
(2)Penyelenggaraan pendidikan diniyah merupakan proses pemberdayaan dan pembudayaan peserta didik yang berkelanjutan.
(3)Penyelenggaraan pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memiliki ijin dari Kementerian Agama.
(4)Penyelenggaraan pendidikan diniyah memperhatikan keseimbangan antara pendidikan keagamaan, pendidikan umum dan keterampilan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diniyah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Pasal 6

Lembaga pendidikan formal dapat menyelenggarakan pendidikan diniyah secara mandiri dan/atau melakukan kerjasama dengan Pendidikan Diniyah yang ada.

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 7

Pendidikan diniyah diikuti peserta didik pendidikan dasar pada jenjang sekolah dasar yang beragama Islam.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Orang tua/Wali berhak berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 7
(2)Orang tua/Wali peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasa 7, mengikut sertakan anaknya pada Pendidikan diniyah.
(3)Masyarakat dan orang tua/Wali peserta didik berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dan/atau dana dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan diniyah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan Diniyah yang bermutu.
(3)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa membantu tersedianya dana dan fasilitas lainnya guna terselenggaranya pendidikan diniyah sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiap peserta didik berhak :
1. a.mendapatkan pendidikan diniyah bagi mereka yang beragama Islam;
2. b.mendapatkan pelayanan pendidikan diniyah sesuai dengan kemampuannya;
3. c.mendapatkan pengakuan dan penilaian sesuai dengan prestasi yang dicapai; dan
4. d.peserta didik yang telah mengikuti evaluasi pendidikan diniyah berhak mendapatkan raport dan/atau syahadah khusus diniyah sebagai pelengkap untuk mengikuti pendidikan jenjang yang lebih tinggi.
(2)Setiap peserta didik berkewajiban :
1. a.menyelesaikan pendidikan diniyah bagi yang sedang menempuh jenjang pendidikan dasar formal;
2. b.menjaga norma-norma pendidikan diniyah untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan proses pembelajaran Pendidikan Diniyah.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014