DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa perubahan: 1. Persyaratan administrasi pencalonan Kepala Desa diwujudkan dalam bentuk : a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten; b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; d. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; e. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; f.1. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian; f.2. surat pernyataan sanggup dan bersedia bertempat tinggal / berdomisili di Desa yang bersangkutan apabila terpilih menjadi Kepala Desa disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota keluarga yang berdomisili di Desa yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; g. Cukup jelas h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; k. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah; dan l. surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 717);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017; 3
13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 75), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2.Bupati adalah Bupati Lumajang.
3.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.BPD yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
10.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
15.Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat konkrit, individual dan final.
16.Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
18.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19.Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya. 5
20.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
21.Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
22.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati di tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23.Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
24.Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
25.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
27.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28.Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
29.Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
30.Pemilih adalah penduduk desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
31.Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.
32.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
33.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi dan/atau seleksi tambahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
34.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. 6
35.Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
36.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
37.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
38.Bulan adalah bulan dalam kalender Masehi.
39.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan pada ayat (7) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(4)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
(5)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
(6)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada hari, tanggal dan bulan yang sama untuk masing-masing gelombang.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati. 7

3.Ketentuan dalam Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Lumajang, dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2)Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.melakukan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(4)Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e, pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Diantara huruf f dan huruf g ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf dan ketemntuan huruf g dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Yang dapat ditetapkan menjadi Calon adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.Warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 8
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; f1. berkelakuan baik; f2. sanggup dan bersedia bertempat tinggal/ berdomisili di desa yang bersangkutan apabila terpilih menjadi kepala desa.
7. g.dihapus
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan dan berjiwa sehat serta bebas narkoba;
12. l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula untuk Calon yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
(3)Bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyelesaikan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan administrasi keuangan desa selama masa jabatannya.
(4)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan pada ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan yang berwenang.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. 9
(3)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.
(4)Anggota TNI atau POLRI yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Instansi TNI atau POLRI.

6.Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1)Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
(2)Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati

7.Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 43A dan Pasal 43B sebagai berikut:

Pasal 43A

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43B

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, tetap dilantik sebagai Kepala Desa. 10
(2)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(3)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(4)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
(5)Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
(6)Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
(7)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

8.Ketentuan huruf b ayat (2) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 50 disisipkan 2 (dua) ayat sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1)Kepala Desa berhenti, karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.pemintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan. 11
(2)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
1. a.berakhir masa jabatannya;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
4. d.melanggar larangan bagi Kepala Desa;
5. e.adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi (satu) Desa baru atau penghapusan Desa;
6. f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
7. g.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3)Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(4)Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
(5)Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
(6)Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…