DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lumajang

regulasi_utama

Ringkasan

Penambahan pengaturan mengenai pajak reklame dan pajak hiburan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 55), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(2)Obyek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan dan binaraga;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke dan klab malam;
6. f.sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.permainan bilyar dan boling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center;) dan
10. j.pertandingan olahraga. 5
  1. 2.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Besarnya tarif Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

a.Tontonan Film sebesar 5 % (lima persen);
b.Pagelaran kesenian, tari, dan/atau busana tarif sebesar 10% (sepuluh persen);
c.Pagelaran Musik tarif sebesar 15 %(lima belas persen);
d.Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya tarif sebesar 20% (dua puluh persen);
e.Pameran, tarif sebesar 20% (dua puluh persen);
f.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen);
g.Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen);
h.Permainan bilyar dan boling, tarif sebesar 20% (dua puluh persen);
i.Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, dan sejenisnya tarif sebesar 15% (lima belas persen);
j.Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran tarif sebesar 20% (dua puluh persen); dan
k.Pertandingan olahraga, tarif sebesar 15% (lima belas persen).
1. 3.Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(3)Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Reklame, adalah:
1. a.penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. b.label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. d.reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
5. e.reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan Hari Besar Nasional sepanjang tidak melibatkan sponsor;
6. f.reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan politik dengan jangka waku paling lama 15 (lima belas) hari; dan
7. g.Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf f telah terlampaui, maka dikenakan pajak Reklame. 6
  1. 4.Ketentuan Pasal 29 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
(2)Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
(3)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
(4)Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
(5)Penyelenggaraan reklame yang melibatkan sponsor dalam bentuk papan nama lembaga negara maupun swasta, iklan layanan masyarakat merupakan objek pajak reklame.

5.Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

6.Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1)Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah.
(2)Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 7
(3)Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

7.Ketentuan Pasal 120 dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 27 Juli 2017 BUPATI LUMAJANG, ttd. Drs. H. AS’AT, M.Ag. Diundangkan di Lumajang pada tanggal 27 Juli 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, ttd. Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON, M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19721218 199201 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR: 2 NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 170-2/2017. Paraf koordinasi Jabatan Paraf Tanggal Plt. Sekda Asisten Ka. BPRD Kabag Hukum 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 188.34- 6308 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. II. Pasal demi Pasal Pasal I Angka 1

Pasal 20

Cukup Jelas Angka 2

Pasal 23

Cukup Jelas Angka 3

Pasal 28

ayat (3) Cukup Jelas Angka 4

Pasal 29

Cukup Jelas Angka 5

Pasal 55

Cukup Jelas Angka 6

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…