DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat miskin, secara litigasi meliputi: a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Secara non litigasi meliputi: a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; d. penelitian hukum; e. mediasi; f. negosiasi; g. pemberdayaan masyarakat; h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau i. drafting dokumen hukum.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah di verifikasi dan terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Lumajang.
7.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang dibuktikan dengan kartu dan/atau dokumen keluarga miskin, yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
8.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
9.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
12.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
13.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas;

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektifitas, dan
f.akuntabilitas. 4

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
b.menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
c.menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh keadilan; dan
d.menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi, kecuali untuk masalah hukum tata usaha negara hanya untuk lingkup nonlitigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
(4)Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum.

Pasal 6

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. 5
(2)Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
(3)Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 7

Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:

a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 8

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi meliputi kegiatan:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.

Pasal 9

(1)Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati dapat menjalin kerja sama dengan Pemberi bantuan hukum.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali. 6
(3)Tata cara dan syarat teknis kerja sama ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Bupati dapat mendorong terbentuknya lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi di seluruh Kabupaten Lumajang.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
c.mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
d.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum ;
e.mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan
f.mencabut surat kuasanya dengan persetujuan pemberi bantuan hukum.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…