DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; LANDASAN ASAS DAN PRINSIP; MAKSUD DAN TUJUAN; PENUMBUHAN IKLIM USAHA DAN PENGEMBANGAN USAHA; KRITERIA; PEMBERDAYAAN KOPERASI; PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO; PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI ADMINISTRASI; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan iklim dan pengembangan usaha serta perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro diperlukan peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran;
c.bahwa dibutuhkan landasan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro guna memberikan arah dan kepastian hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mengatur Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 3
13.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro di Kabupaten Lumajang.
5.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi dan usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6.Perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi koperasi dan usaha mikro dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional.
7.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. 4
9.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10.Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
11.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah.
12.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
13.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

BAB II

LANDASAN ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Pasal 3

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro berasaskan:

a.kekeluargaan;
b.demokrasi ekonomi;
c.kebersamaan;
d.efisiensi berkeadilan;
e.berkelanjutan;
f.berwawasan lingkungan;
g.kemandirian;
h.keseimbangan dan kemajaun; dan
i.kesatuan ekonomi nasional. 5

Pasal 4

Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro didasarkan pada prinsip:

a.menumbuhkan kemandirian kewirausahaan koperasi dan usaha mikro;
b.mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c.mengembangkan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai kompetensi koperasi dan usaha mikro;
d.meningkatkan kinerja dan daya saing koperasi dan usaha mikro; dan
e.melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pemberdayaan koperasi dan usaha mikro adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran koperasi dan usaha mikro secara berkelanjutan.

Pasal 6

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro bertujuan:

a.mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
b.menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan usaha mikro dan koperasi menjadi tangguh dan mandiri;
c.meningkatkan peran usaha mikro dan koperasi dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
d.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan usaha mikro dan koperasi;
e.meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar usaha mikro dan koperasi;
f.menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
g.meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
h.meningkatkan peran usaha mikro dan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri; dan
i.mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal. 6

BAB IV

PENUMBUHAN IKLIM USAHA DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 7

Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menetapkan kebijakan yang meliputi:

a.pendanaan;
b.sarana dan prasarana;
c.informasi usaha;
d.kemitraan;
e.perizinan;
f.kesempatan berusaha;
g.promosi dagang;
h.dukungan kelembagaan; dan
i.perlindungan.

Pasal 8

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat diberikan dalam bentuk :

a.memfasilitasi akses pendanaan bagi koperasi dan usaha mikro untuk dapat memperoleh kredit dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; dan
b.mengupayakan berkembangnya lembaga pembiayaan dengan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh koperasi dan usaha mikro.

Pasal 9

(1)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:
1. a.penyediaan sarana yang berkaitan dengan proses produksi dan pengemasan;
2. b.penyediaan prasarana proses penjualan dan pemasaran, antara lain:
  1. 1.sentra;
  2. 2.rumah pengemasan; dan/atau
  3. 3.ruang pameran.
3. c.memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi koperasi dan usaha mikro.
(2)Dalam penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan lahan fasilitas sosial/fasilitas umum yang tersedia atau mengadakan lahan baru. 7
(3)Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945