DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 198

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Nama dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Modal Usaha; Organ Perumda Air Minum Tirta Mahameru; Pegawai; Sanksi Administratif; Dana Pensiun; Tarif Air Minum; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Anak Perusahaan; Evaluasi dan Perubahan Bentuk Hukum; Pembubaran; Kepailitan; Pembinaan dan Pengawasan; Asosiasi; Kerjasama Perusahaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah, perlu dilakukan penataan dan perbaikan tata kelola organisasi sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum perlu diubah dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar SALINAN 2 Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAHAMERU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lumajang.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru, selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Mahameru adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Lumajang.
7.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Mahameru.
8.Bupati selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat KPM, adalah organ Perumda Air Minum Tirta Mahameru yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Mahameru yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan. 4
10.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Mahameru yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mahameru untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Mahameru baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda Air Minum Tirta Mahameru .
13.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perumda Air Minum Tirta Mahameru yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 6 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang diubah status badan hukumnya menjadi Perumda Air Minum Tirta Mahameru.
(2)Perubahan status badan hukum menjadi Perumda Air Minum Tirta Mahameru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset, hak dan kewajiban, dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda Air Minum Tirta Mahameru.
(3)Atas perubahan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum Tirta Mahameru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Ibukota Kabupaten Lumajang dan dapat mendirikan cabang/unit kerja di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang.
(2)Perumda Air Minum Tirta Mahameru dapat melakukan pengembangan unit usaha dan mendirikan anak perusahaan.
(3)Pengembangan unit usaha dan pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapat persetujuan KPM. 5

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Mahameru adalah memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Mahameru meliputi:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
c.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat;
d.memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV

MODAL USAHA

Pasal 6

(1)Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Mahameru terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
1. a.pemerintah pusat;
2. b.daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset. 6

Pasal 7

(1)Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Mahameru seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.modal disetor berupa uang;
2. b.modal disetor berupa tanah dan bangunan.
(3)Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Mahameru adalah Rp55.285.434.185,98 (lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah koma sembilan puluh delapan sen).
(4)Sisa modal dasar yang belum disetor direalisasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAHAMERU

Pasal 8

Organ Perumda Air Minum Tirta Mahameru, terdiri dari:

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Pasal 9

Setiap orang dalam organ sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 10

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Mahameru, apabila dapat membuktikan:

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Mahameru; dan/atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Mahameru secara melawan hukum.

Isi peraturan

Teks198PDFHirarki

Memuat teks peraturan…