DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengembangan KLA berasaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi: a. tata pemerintahan yang baik; b. nondiskriminasi; c. kepentingan terbaik bagi anak; d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya memenuhi dan melindungi Hak Anak harus diintegrasikan dan dijabarkan dalam strategi pembangunan dan program yang berperspektif pada pemenuhan dan perlindungan hak anak secara terencana terpadu, menyeluruh serta berkelanjutan;
c.bahwa untuk menjamin pengakuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Anak maka diperlukan komitmen dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
d.bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan membangun Kabupaten Layak Anak;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu mengatur Kabupaten Layak Anak dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah SALINAN 2 Ketua Bapemperda Kabag. Hukum dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 3 Ketua Bapemperda Kabag. Hukum Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik indonesia nomor 5291);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5380);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
19.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96); 4 Ketua Bapemperda Kabag. Hukum
22.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
23.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa atau Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 168);
24.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
25.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
26.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
27.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
28.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
29.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
30.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 978);
31.Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
32.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559); 5 Ketua Bapemperda Kabag. Hukum
35.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengembangan KLA berasaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

a.tata pemerintahan yang baik;
b.nondiskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak.

BAB III

HAK ANAK

Pasal 4

Perwujudan Hak Anak yang dilaksanakan oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dengan penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan berdampak pada tumbuh dan berkembangnya kesadaran, sikap dan perilaku pada diri anak tentang kewajiban menghormati hak asasi orang lain atau hak asasi manusia. 10 Ketua Bapemperda Kabag. Hukum

Pasal 5

(1)Hak Anak meliputi :
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.pencatatan kelahiran, nama, kebangsaan;
2. b.identitas, kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga;
3. c.hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan untuk memulihkan identitas anak bagi anak yang tercabut identitasnya;
4. d.hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya;
5. e.kebebasan anak untuk berekspresi, mencari, menerima, memberi informasi dan gagasan, baik lisan maupun tulisan;
6. f.Hak Anak atas kebebasan berfikir dan berkeyakinan;
7. g.Hak Anak atas kebebasan beragama sesuai dengan arahan dan bimbingan Orang Tua;
8. h.Hak Anak atas privasi;
9. i.hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai;
10. j.Hak Anak atas informasi yang layak; dan
11. k.hak atas perlindungan dari penyiksaan atau bentuk kekejaman lain, atau tidak manusiawi dan hukuman badan, hukuman mati dan hukuman seumur hidup.
(3)Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.mendapatkan bimbingan dari Orang Tua atau wali atau orang yang secara hukum bertanggung jawab atas pengasuhan anak (termasuk lembaga pengasuhan) dengan memperhatikan perkembangan kapasitas anak;
2. b.tidak dipisahkan dari Orang Tua kecuali demi kepentingan terbaik bagi anak;
3. c.mendapatkan hak hubungan pribadi ketika terpisah dari orang tuanya;
4. d.mendapatkan informasi tentang Orang Tua ketika dipisahkan;
5. e.Hak Anak atas penyatuan keluarga dengan Orang Tua setelah terpisah baik di dalam maupun luar negeri yang ditangani secara positif, humanis dan sesegera mungkin dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
6. f.Hak Anak untuk meninggalkan atau memasuki negara (jika keduanya tinggal di negara yang berbeda); 11 Ketua Bapemperda Kabag. Hukum
7. g.hak mendapatkan perlindungan khusus dan bantuan bagi anak yang tercabut atau terpisah dari Orang Tua baik sementara maupun permanen;
8. h.hak mendapatkan standar hidup yang layak meliputi :
  1. 1.fisik;
  2. 2.spiritual;
  3. 3.moral;
  4. 4.mental; dan
  5. 5.sosial anak.
9. i.hak untuk mendapatkan bantuan sosial dan jaminan sosial;
10. j.hak untuk mendapatkan tinjauan berkala tentang kondisi anak ketika dalam pengasuhan alternatif (Orang Tua asuh atau wali atau lembaga yang mengandung unsur pengasuhan);
11. k.mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual, selama dalam pengasuhan Orang Tua atau wali atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak;
12. l.hak untuk mendapatkan rehabilitasi ketika anak menjadi korban kekerasan, narkotika, eksploitasi ekonomi dan seksual, kekerasan seksual, perdagangan orang dan eksploitasi bentuk lain; dan
13. m.hak untuk mendapatkan perlindungan dari situasi bencana.
(4)Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat;
2. b.mendapatkan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak;
3. c.mendapatkan makanan bergizi termasuk ASI selama 2 (dua) tahun;
4. d.mendapatkan lingkungan sosial yang sehat termasuk lingkungan yang bebas asap rokok, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan;
5. e.menjamin perawatan bagi para ibu sebelum dan setelah melahirkan agar anak-anak sehat sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu;
6. f.mendapatkan pendidikan pola hidup bersih dan sehat;
7. g.berpartisipasi dalam pencegahan penyakit sesuai dengan kematangan dan umur anak;
8. h.mendapatkan jaminan sosial dan jaminan kesehatan;
9. i.mendapatkan standar hidup yang layak meliputi :
  1. 1.fisik;
  2. 2.spiritual;
  3. 3.moral;
  4. 4.mental; dan
  5. 5.sosial. 12 Ketua Bapemperda Kabag. Hukum
10. j.pemeriksaan kesehatan secara berkala;
11. k.pencegahan dari semua jenis penyakit menular, wabah dan virus;
12. l.perlindungan dari dampak buruk narkotika; dan
13. m.mendapatkan gizi, pakaian dan perumahan yang layak bagi anak.
(5)Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
1. a.mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan rasa hormat pada :
  1. 1.Orang Tua;
  2. 2.identitas budaya;
  3. 3.bahasa;
  4. 4.nilai-nilai;
  5. 5.tahapan peradaban yang berbeda; dan
  6. 6.lingkungan hidup.
2. b.mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan fisik dan mental secara optimal;
3. c.mendapatkan pendidikan untuk menghormati hak asasi manusia;
4. d.mendapatkan pendidikan untuk mempersiapkan diri hidup dalam masyarakat yang bebas secara bertanggung jawab, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
5. e.mendapatkan istirahat, waktu luang, bermain dan kegiatan rekreasi; dan
6. f.mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan seni secara optimal.
(6)Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.hak dilindungi dari eksploitasi ekonomi;
2. b.hak dilindungi dari eksploitasi atau penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
3. c.hak dilindungi dari eksploitasi seksual, kekerasan atau kejahatan seksual dan pornografi;
4. d.hak dilindungi dari penculikan, penjualan dan traficking;
5. e.hak dilindungi dari eksploitasi bentuk lain;
6. f.hak perlindungan hukum bagi anak baik sebagai pelaku, korban maupun saksi serta anak dengan perilaku sosial menyimpang;
7. g.hak perlindungan ketika dalam situasi darurat dan konflik bersenjata;
8. h.hak perlindungan atas budaya sendiri, keyakinannya, dan bahasa bagi kelompok minoritas dan suku terasing atau komunitas adat terpencil atau suku anak dalam;
9. i.hak untuk mendapatkan kebutuhan khusus dan pengasuhan khusus bagi anak dengan disabilitas termasuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat; 13 Ketua Bapemperda Kabag. Hukum
10. j.hak dilindungi dari pengaruh terorisme;
11. k.hak dilindungi dari virus;
12. l.hak dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan perlakuan salah;
13. m.hak dilindungi dari stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk :

a.menghormati Orang Tua, wali, dan guru;
b.mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 7

(1)Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi :
1. a.perencanaan, terdiri dari deklarasi KLA, pembentukan Gugus Tugas KLA dan profil KLA;
2. b.Pra-KLA, terdiri dari penilaian mandiri KLA, dan penyusunan RAD KLA;
3. c.pelaksanaan KLA; dan
4. d.evaluasi KLA.
(2)Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 8

(1)Bupati menjamin perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Anak.
(2)Untuk melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan KLA.
(3)Untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk dan memberhentikan Anggota Gugus Tugas KLA.
(4)Anggota Gugus Tugas KLA terdiri dari:
1. a.unsur Perangkat Daerah;
2. b.unsur DPRD;
3. c.unsur penegak hukum yang membidangi anak;
4. d.media masa; 14 Ketua Bapemperda Kabag. Hukum
5. e.dunia usaha;
6. f.forum anak atau perwakilan anak;
7. g.lembaga masyarakat;
8. h.perguruan tinggi atau akademisi;
9. i.Orang Tua, Keluarga dan/atau Masyarakat;
10. j.individu pemerhati perlindungan anak; dan
11. k.organisasi kepemudaan.

Pasal 9

(1)Bupati membentuk Gugus Tugas KLA.
(2)Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
(3)Gugus Tugas KLA bertanggung jawab dalam menjalankan koordinasi pengembangan KLA.
(4)Gugus Tugas KLA bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 10

(1)Gugus Tugas KLA bertugas :
1. a.mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
2. b.mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
3. c.mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
4. d.melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
5. e.membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
(2)Bupati melakukan evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas KLA setiap 1 (satu) tahun sekali.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada capaian indikator KLA yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan Tim Independen.
(5)Tim Evaluasi KLA dan Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 15 Ketua Bapemperda Kabag. Hukum

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2016