DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengelolaan Rusunawa meliputi : a. pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa yang mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas; b. kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunian, penetapan calon penghuni, perjanjian sewa menyewa serta hak, kewajiban dan larangan penghuni; c. penatausahaan keuangan dan pemasaran yang mencakup sumber keuangan, tarif sewa, pemanfaatan hasil sewa, pencatatan dan pelaporan serta persiapan dan strategi pemasaran; d. kelembagaan yang mencakup pembentukan, struktur, tugas, hak, kewajiban dan larangan pengelola Rusunawa serta peran Pemerintah Daerah; e. pembinaan dan pengawasan yang meliputi monitoring, evaluasi dan tindakan; f. sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis, denda dan pemutusan perjanjian sewa-menyewa; dan g. pengembangan dan penambahan komponen bangunan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan kebutuhan rumah tinggal khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan belum memiliki tempat tinggal, maka pembangunan rumah susun sederhana sewa merupakan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat.
c.bahwa pembangunan rumah susun sederhana sewa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, perlu segera dikelola dengan baik agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana sewa berhasil guna dan berdaya guna serta selaras dengan target dan sasaran yang diharapkan.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan pengelolaan rumah susun sederhana sewa dengan peraturan daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1247);
4.Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;
14.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan.
19.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2012, Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 4
3.Bupati adalah Bupati Lumajang;
4.Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan- satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
5.Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
6.Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola Rusunawa atas barang milik daerah yang berupa Rusunawa dengan melestarikan fungsi Rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang berupa Rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dalam bentuk sewa dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan oleh pengelola Rusunawa untuk memfungsikan Rusunawa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
10.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
11.Pengelola Rusunawa adalah satuan kerja atau unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengelolaan Rusunawa.
12.Penghuni adalah warga negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan belum memiliki tempat tinggal sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa Sarusunawa dengan pengelola Rusunawa.
13.Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa Sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian Rusunawa untuk jangka waktu tertentu. 5
14.Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.
15.Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusunawa.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Rusunawa berazaskan :

a.kesejahteraan;
b.keadilan dan pemerataan;
c.kenasionalan;
d.keterjangkauan dan kemudahan;
e.keefisienan dan kemanfaatan;
f.kemandirian dan kebersamaan;
g.kemitraan;
h.keserasian dan keseimbangan;
i.keterpaduan;
j.kesehatan;
k.kelestarian dan berkelanjutan;
l.keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
m.keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Pengelolaan Rusunawa bertujuan untuk:

a.menjamin terwujudnya pemanfaatan rusunawa yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
b.meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
c.mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh;
d.mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif;
e.memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR; 6
f.menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan
g.memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, dan pengelolaan Rusunawa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Rusunawa meliputi :

a.pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa yang mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas;
b.kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunian, penetapan calon penghuni, perjanjian sewa menyewa serta hak, kewajiban dan larangan penghuni;
c.penatausahaan keuangan dan pemasaran yang mencakup sumber keuangan, tarif sewa, pemanfaatan hasil sewa, pencatatan dan pelaporan serta persiapan dan strategi pemasaran;
d.kelembagaan yang mencakup pembentukan, struktur, tugas, hak, kewajiban dan larangan pengelola Rusunawa serta peran Pemerintah Daerah;
e.pembinaan dan pengawasan yang meliputi monitoring, evaluasi dan tindakan;
f.sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis, denda dan pemutusan perjanjian sewa-menyewa; dan
g.pengembangan dan penambahan komponen bangunan.

BAB IV

PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA

Pasal 5

(1)Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa meliputi :
1. a.pemanfaatan ruang hunian; dan
2. b.pemanfaatan ruang bukan hunian.
(2)Pemanfaatan fisik ruang hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kegiatan pemanfaatan ruang hunian beserta fasilitas penunjangnya. 7
(3)Pemanfaatan fisik ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kegiatan pemanfaatan ruang usaha, sarana prasarana dan utilitas Rusunawa.
(4)Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jalan, tangga, selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan, air bersih, ruang terbuka hijau, area parkir, ruang serbaguna, sarana peribadatan, usaha dan olahraga.
(5)Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jaringan listrik, air bersih, air limbah dan perlengkapan pemadam kebakaran.

Pasal 6

Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.pemindahan dan pengubahan perletakan atau bentuk elemen Sarusunawa hanya dapat dilakukan oleh pengelola Rusunawa;
b.elemen sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk diantaranya atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, pagar tangga dan ventilasi;
c.penataan dan pengaturan barang dalam Sarusunawa tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya;
d.penempatan sekat pemisah antar ruang tidak menganggu struktur bangunan;
e.pemanfaatan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakus serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh penghuni.

Pasal 7

Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, pada lantai dasar wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 8

a.ruang bukan hunian yang ada pada bangunan Rusunawa hanya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialih fungsikan untuk kegiatan lain;
b.pelaksanaan kegiatan ekonomi pada ruang bukan hunian hanya dapat dilakukan melalui RT/RW atas persetujuan pengelola Rusunawa;
c.ruang bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan penghuni Rusunawa;
d.pemanfaatan ruang pada ruang bukan hunian tidak melebihi batas ruang tersebut;
e.pemanfaatan ruang bukan hunian lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus, ruang serbaguna, ruang belajar dan ruang penerima tamu serta sarana lain bagi lansia dan penyandang cacat yang berada di luar ruang hunian dilakukan secara bersama.

Pasal 8

(1)Pemanfaatan bangunan Rusunawa oleh penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan Rusunawa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. a.pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/gantung;
2. b.ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi;
3. c.dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi.
(2)Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan bersama oleh penghuni dan Pengelola Rusunawa.
(3)Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh penghuni tidak boleh mengganggu penghuni lainnya.
(4)Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Rusunawa dengan penghuni sesuai dengan perjanjian sewa menyewa. 9

Pasal 9

(1)Pemeliharaan bangunan Rusunawa adalah kegiatan menjaga bangunan Rusunawa beserta sarana prasarananya agar tetap layak fungsi.
(2)Pemeliharaan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Rusunawa yang meliputi sarana prasarana dan utilitas Rusunawa.
(3)Pemeliharaan bangunan Rusunawa adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan Rusunawa dan/atau komponen, bahan bangunan, dan/atau sarana dan prasarana agar tetap layak fungsi.
(4)Kegiatan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pemeliharaan rutin;
2. b.pemeliharaan berkala; dan
3. c.pemeliharaan mendesak/Pemeliharaan darurat.
(5)Pengelola Rusunawa melakukan pemeriksaan rutin terhadap bangunan Rusunawa dan apabila ditemukan kerusakan pada bangunan Rusunawa maka pengelola Rusunawa wajib menentukan jenis Pemeliharaan dan penganggaran biaya yang dibutuhkan.
(6)Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tingkat kerusakan terhadap bangunan Rusunawa.
(7)Biaya Pemeliharaan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD.

Pasal 10

Pengelola Rusunawa melakukan peningkatan kualitas sarana prasarana dan utilitas yang tersedia di kawasan Rusunawa dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan. 10

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…