DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok : Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum pada pasal 1, pasal 5, pasal 7, pasal 8, dan sisipan pasal 10a

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang berupa Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Lumajang dan sebagian tanah yang dikelola Pemerintah Daerah yang direncanakan akan diserahkan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru dalam bentuk Penyertaan Modal;
c.bahwa sehubungan dengan adanya rencana tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2019-2034 maka perlu dicantumkan dalam Peraturan Daerah; SALINAN
d.bahwa untuk menyesuaikan besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum perlu diubah;
e.bahwa Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan

Mengingat

Pasal 304 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 333 ayat (1) dan ayat

(3)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
1. f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11.Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 16) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 9, angka 10 dan angka 11, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Lumajang.
5.Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang.
6.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian- bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
9.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
10.Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham yang disebut dalam Anggaran Dasar.
11.Modal Disetor adalah modal yang sudah dimasukkan Pemerintah Daerah sebagai pelunasan atau pembayaran untuk jumlah saham yang diambil dan dimiliki sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru ditetapkan sebesar Rp180.727.373.990,00 (seratus delapan puluh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
(2)Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah audited sampai dengan 31 Desember 2022, jumlah Modal Disetor kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru sebesar Rp61.024.725.983,75 (enam puluh satu miliar dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tujuh lima sen).
(3)Jumlah Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi :
1. a.penyertaan modal dari nilai aset eks Jaman Belanda sebesar Rp339.076.107,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu seratus tujuh rupiah);
2. b.tambahan penyertaan modal dari nilai aset eks Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan sebesar Rp127.216.615,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu enam ratus lima belas rupiah);
3. c.tambahan penyertaan modal dari nilai aset eks Daftar Isian Pelaksana Anggaran Tingkat II sebesar Rp122.850.500,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
4. d.tambahan penyertaan modal dari nilai aset eks Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu sebesar Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. e.tambahan penyertaan modal dari nilai aset eks PD- Pembangunan Kota Terpadu sebesar Rp18.032.500,00 (delapan belas juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. f.tambahan penyertaan modal dari nilai aset berupa tanah sebesar Rp798.545.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
7. g.tambahan penyertaan modal dari nilai aset berupa kendaraan/truk sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. h.tambahan penyertaan modal dari nilai aset berupa jaringan instalasi air sebesar Rp578.650.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
9. i.tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Pusat yang telah diserahkan ke Daerah sebesar Rp1.427.707.895,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
10. j.tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
11. k.tambahan penyertaan modal dari penyerahan aset berupa Jaringan Air Bersih Selokambang Tahun 2010 sebesar Rp2.494.829.496,88 (dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah koma delapan puluh delapan sen);
12. l.tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebesar Rp6.589.241.525,42 (enam miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen);
13. m.tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari Restrukturisasi Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas sebesar Rp33.341.808.344,45 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah koma empat puluh lima sen);
14. n.tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk penyerahan uang kas yang digunakan untuk pengembangan sambungan pelanggan baru (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebesar Rp12.548.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1.Tahun 2017 sebesar Rp3.449.000.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
  2. 2.Tahun 2018 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah); dan
  3. 3.Tahun 2019 sebesar Rp4.599.000.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
15. o.tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang direalisasikan dalam bentuk penyerahan barang milik daerah berupa pipa distribusi Ibu Kota Kecamatan Jatiroto Tahun 2018 sebesar Rp812.518.000,00 (delapan ratus dua belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
  1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru berupa penyerahan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Tahun 2022 sebesar Rp1.671.816.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebesar Rp664.473.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari:
1. 1.sebagian tanah tempat penampungan sementara pada Dinas Lingkungan Hidup di Desa Grati Kecamatan Sumbersuko, seluas 170 m2, dengan nilai sebesar Rp127.225.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. 2.bangunan reservoir kapasitas 100 m3, luas bangunan 78,96 m2, dengan nilai sebesar Rp244.288.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
3. 3.bangunan rumah panel, seluas bangunan 170 m2, dengan nilai sebesar Rp52.324.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
4. 4.sebagian tanah tempat penampungan sementara Perumahan Mahameru Residence pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Desa Grati Kecamatan Sumbersuko seluas 40 m2, dengan nilai sebesar Rp32.993.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan
5. 5.menara air dengan luas bangunan 20 m2 dengan nilai sebesar Rp207.643.000,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
b.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang milik daerah Instalasi Jaringan Air sebesar Rp1.007.343.000,00 (satu miliar tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :
1. 1.jaringan pipa 1 unit, dengan nilai sebesar Rp760.465.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
2. 2.sambungan rumah 275 unit, dengan nilai sebesar Rp177.476.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); dan
3. 3.jaringan listrik, pompa dan kelengkapannya 1 unit, dengan nilai sebesar Rp69.402.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus dua ribu rupiah).
4. 5.Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 2) terkait Modal Dasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM I. UMUM Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih, maka Pemerintah Daerah memandang perlu meningkatkan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahameru melalui peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahameru, guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Guna mendukung langkah tersebut maka dipandang perlu melakukan penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahameru. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai pengalihan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang penyertaan modal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) Penetapan Modal Dasar yang dimaksud terhitung dengan Rencana Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru, dengan rincian :

a.rencana tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas penyerahan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum Relokasi Bencana Erupsi Semeru di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro sebesar Rp19.736.832.106,25 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus enam rupiah koma dua puluh lima sen);
b.rencana tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk penyerahan barang milik daerah berupa Sistem Penyedian Air Minum dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 sebesar Rp3.293.999.900,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
c.rencana tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dari Dana Inpres Tahun 2019-2034 sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah); dan
d.rencana tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang mendasari pada Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2034 sebesar Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 150

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10A

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10A

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018