DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lumajang

regulasi_utama

Ringkasan

Mengatur tentang pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Tipe D.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang– Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penye-lenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1045/Menkes/ PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
13.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang; 3 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Lumajang;
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang;
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6.Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretaris daerah dan dinas daerah serta menyelenggarakan fungsi perumus kebijakan teknis tertentu;
7.Susunan organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian yang menjadikan kesatuan yang teratur.
8.Tata kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan serta kegiatan dalam rangka tugas yang telah diberikan.
9.Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disebut RSUD Pasirian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
10.Direktur adalah Direktur RSUD Pasirian;
11.Instalasi adalah unit pelayanan non stuktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rumah sakit, pendidikan dan pelatihan;
12.Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi, dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit;
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu pada Rumah Sakit;
14.Satuan Pengawas Internal adalah unit kerja fungsional yang bertugas membantu Direktur dalam pengawasan internal RSUD Pasirian.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSUD Pasirian.
(2)RSUD Pasirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Rumah Sakit Umum Kelas D. 4

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)RSUD Pasirian merupakan Lembaga Teknis Daerah.
(2)RSUD Pasirian adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan.
(3)RSUD Pasirian dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

RSUD Pasirian mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dengan mengedepankan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencengahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 RSUD Pasirian menyelenggarakan fungsi:

a.pelayanan medis;
b.pelayanan penunjang medis dan non medis;
c.pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
d.pelayanan rujukan;
e.penyelenggaran kegiatan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan; dan
f.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi;
4. d.Instalasi-instalasi;
5. e.Komite;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. g.Satuan Pengawas Internal. 5
(2)Bagan Susunan Organisasi RSUD Pasirian sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Direktur membawahi:
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
3. c.Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
4. d.Instalasi-instalasi;
5. e.Komite;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. g.Satuan Pengawas Internal
(2)Direktur dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan serta Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis, masing- masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 9

(1)Instalasi-instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat oleh Direktur.
(2)Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar