DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 September 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Perubahan nama dan tempat kedudukan; maksud, Tujuan dan dan Kegiatan Usaha; Modal; Organ; Pegawai; Perencanaan dan Pelaporan; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Kerjasama; Pembinaan dan Pengawasan; Pembubaran; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dan secara umum mampu meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu dikelola secara profesional sesuai perkembangan hukum dan masyarakat;
c.bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi yang ada sehingga perlu disusun kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang. SALINAN 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 3
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351);
14.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73);
15.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 7);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lumajang Kepada Perusahaan Daerah Bank Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK LUMAJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang, yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Lumajang adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Lumajang dan tidak terbagi atas saham.
9.Bupati selaku Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang yang selanjutnya disingkat KPM, adalah organ Perusahaan Umum Daerah Bank Perkrediatan Rakyat Bank Lumajang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10.Direksi adalah organ Bank Lumajang yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda BPR Bank Lumajang, serta mewakili Bank Lumajang baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
11.Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Bank Lumajang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Bank Lumajang.
12.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
13.Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Bank Lumajang.
14.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Bank Lumajang dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
15.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
16.Kantor Cabang yaitu kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya. 5

BAB II

PERUBAHAN NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 7), berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang.

Pasal 3

(1)Perumda BPR Bank Lumajang berkedudukan dan berkantor di ibukota Kabupaten Lumajang.
(2)Perumda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang/Cabang pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di wilayah Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Perumda BPR Bank Lumajang didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah.

Pasal 5

Perumda BPR Bank Lumajang didirikan dengan tujuan :

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mendirikan Bank Lumajang dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan. 6

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bank Lumajang menyelenggarakan kegiatan usaha meliputi :

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

(1)Sumber modal Perumda BPR Bank Lumajang terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.hibah; dan
3. c.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset.
(3)Sumber modal Perumda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Modal Bank Lumajang yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda BPR Bank Lumajang.
(5)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

(1)Modal dasar Perumda BPR Bank Lumajang adalah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 7
(2)Jumlah modal disetor sampai dengan 31 Desember 2019 atas modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp18.475.000.000,00 (delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
(3)Jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi :
1. a.modal disetor berupa uang sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);
2. b.modal disetor berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang direalisasikan pada tahun 2003.
(4)Modal disetor berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, terdiri dari modal disetor sebagai berikut :
1. a.jumlah modal disetor sampai dengan tahun 2003 sebesar Rp1.377.413.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
2. b.modal disetor tahun 2004 sebesar Rp622.587.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
3. c.modal disetor tahun 2005 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
4. d.modal disetor tahun 2006 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar);
5. e.modal disetor tahun 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. f.modal disetor tahun 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
7. g.modal disetor tahun 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(5)Sisa modal dasar yang belum disetor direalisasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal Perumda BPR Bank Lumajang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.
(3)Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda BPR Bank Lumajang dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(4)Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis. 8

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2017