DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 211

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Nama dan Tempat Kedudukan; Maksud, Tujuan dan Lapangan Usaha; Modal; Organisasi Perusahaan Daerah; Organ; Pemeriksaan; Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; Kepegawaian; Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan Rencana Bisinis; Penggunaan Laba; Anak Perusahaan; Evaluasi, Restrukturisasi dan Perubahan Bentuk Hukum Perumda Semeru; Kepailitan Perumda Semeru; Pembaruan Perumda Semeru; Pembinaan dan Pengawasan Perumda Semeru; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dan secara umum mampu meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu dikelola secara profesional sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat;
c.bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Semeru Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2004 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 11), sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan dan kondisi daerah sehingga perlu disusun kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Semeru. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojagkarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 110). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEMERU. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3.Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Bupati adalah Bupati Lumajang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
11.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
12.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah. 5
15.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
17.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BUMD.
18.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Bupati.
19.Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan.
20.Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
21.Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
22.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
23.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
24.Perusahaan Umum Daerah Semeru Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disebut Perumda Semeru adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
25.Divisi adalah Divisi Perumda Semeru.
26.Unit adalah Unit usaha Perumda Semeru.
27.Pegawai adalah Pegawai Perumda Semeru.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi :

a.Nama dan Tempat Kedudukan;
b.Pendirian, Jangka Waktu Berdiri;
c.Maksud dan Tujuan;
d.Besarnya Modal dan Modal Yang Disetor;
e.Organ dan Kepegawaian;
f.Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite lainnya;
g.Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan;
h.Pengunaan Laba; 6
i.Pembinaan dan Pengawasan;
j.Evaluasi, Restrukturisasi dan Perubahan Bentuk Hukum;
k.Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran; dan
l.Kepailitan.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Semeru Kabupaten Lumajang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Semeru Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2004 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 11), berubah bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah yang bernama Perusahaan Umum Daerah Semeru.

Pasal 4

Perumda Semeru berkedudukan di Ibukota Kabupaten Lumajang dan dapat didirikan Kantor Perwakilan ditempat- tempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia yang ditentukan oleh KPM atas usul Direksi.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Maksud pendirian Perumda Semeru adalah :

a.menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat; dan
b.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Tujuan Perumda Semeru adalah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan khususnya Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Daerah.

Pasal 7

(1)Perumda Semeru bergerak dalam lapangan-lapangan usaha sesuai dengan sifat dan tujuannya, yang meliputi :
1. a.produksi;
2. b.distribusi;
3. c.pengolahan;
4. d.jasa;
5. e.perdagangan;
6. f.properti;
7. g.percetakan;
8. h.pariwisata;
9. i.pertambangan; dan 7
10. j.kerjasama investasi.
(2)Penambahan terhadap Divisi Usaha dan Unit Usaha Perumda Semeru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan atas pertimbangan Dewan Pengawas dan ditetapkan KPM yang didasarkan atas tingkat perkembangan Perumda Semeru dan perekonomian Daerah.

BAB V

MODAL

Pasal 8

(1)Modal Dasar Perumda Semeru adalah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(2)Jumlah modal disetor sampai dengan 31 Desember 2019 atas modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah, dengan rincian sebagai berikut :
1. a.sampai dengan tahun 2017 Rp2.500.000.000
2. b.tambahan pada tahun 2018 Rp1.000.000.000
3. c.tambahan pada tahun 2019 Rp2.000.000.000.
(3)Modal Perumda Semeru dapat ditambah/diperbesar dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(4)Alat-alat Liquide disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh KPM.
(5)Sisa modal dasar yang belum disetor direalisasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 9

Susunan Organisasi Perumda Semeru ditetapkan oleh KPM sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ORGAN

Pasal 10

Organ Perumda Semeru, terdiri dari :

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi. 8

Isi peraturan

Teks211PDFHirarki

Memuat teks peraturan…