DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 165

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai pengelolaan limbah domestik antara lain meliputi: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan kelengkapan sarana dan prasarana yang harus disediakan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembuangan air limbah domestik ke media lingkungan tanpa melalui pengelolaan sangat berpotensi menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c.bahwa Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyehatan lingkungan permukiman khususnya urusan air limbah, agar pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dikelola dengan baik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk memberikan landasan yuridis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya maka perlu mengatur Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
15.Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan System Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
20.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/menlhk/Setjen/kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Deaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 60). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Lumajang.
4.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
5.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
6.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
7.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
9.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya diangkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
10.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
11.Penyediaan dan/ atau penyedotan kakus adalah penyaluran air limbah domestik dari lokasi sumber ke SPALD-T; dan pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12.Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
13.Sistim penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
14.Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
15.Media lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 5
16.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
17.Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
18.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
19.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
20.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
21.Orang adalah seseorang yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun secara komunal.
22.Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.
23.Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan;
c.keberlanjutan;
d.keadilan;
e.kehati-hatian;
f.partisipatif;
g.pencemar membayar;
h.manfaat;
i.kelestarian lingkungan hidup;
j.perlindungan sumber air; dan
k.kesehatan. 6

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk;

a.mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
b.meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
c.meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
d.melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
e.mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
f.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi:

a.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
b.Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
c.Konstruksi SPALD;
d.Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi;
e.Pemanfaatan;
f.Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
g.Hak dan Kewajiban;
h.Peran serta Masyarakat dan Swasta;
i.Kelembagaan;
j.Pembiayaan;
k.Pembinaan;
l.Pengawasan;
m.Kerjasama;
n.Sosialisasi dan Promosi;
o.Perizinan;
p.Larangan;
q.Sanksi Administratif.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 5

(1)SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu atnara aspek fisik dan non fisik. 7
(2)Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional.
(3)Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, legalitas dan aspek pembiayaan.

Pasal 6

(1)SPALD diselenggarakan untuk pengelolaan air limbah domestik.
(2)Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.air limbah kakus (black water); dan
2. b.air limbah non kakus (grey water).

Pasal 7

(1)SPALD terdiri dari:
1. a.SPALD-T; dan
2. b.SPALD-S.
(2)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.cakupan pelayanan;
4. d.kedalaman muka air tanah;
5. e.kemiringan tanah;
6. f.permeabilitas tanah; dan
7. g.kemampuan pembiayaan.

Pasal 8

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.skala perkotaan;
b.skala permukiman; dan
c.skala kawasan tertentu.

Pasal 9

(1)Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan /atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(2)Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa. 8
(3)Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Isi peraturan

Teks165PDFHirarki

Memuat teks peraturan…