DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL; PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL; PERIJINAN; LARANGAN; PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu upaya untuk mengurangi dampak negatif minuman beralkohol perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol;
c.bahwa pemerintah daerah saat ini belum memiliki produk hukum yang mengatur mengenai minuman beralkohol;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengadaan, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 472);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 3
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
6.Pengendalian Minuman Beralkohol adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan penetapan dan pengaturan serta pembatasan terhadap pengedaran, penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol di Kabupaten Lumajang.
7.Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
8.Pengawasan Minuman Beralkohol adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan/informasi lainnya dalam rangka penyidikan, penuntutan dan pemberian sanksi terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pengedaran, penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol di Kabupaten Lumajang.
9.Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan. 4
10.Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
11.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
12.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk Pengecer minuman beralkohol golongan A.
13.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat keterangan untuk Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A.

BAB II

KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri dan dari luar negeri.

Pasal 3

(1)Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
2. b.golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
3. c.golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
(2)Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

(1)Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang menjual minuman beralkohol.
(2)Setiap orang dan/ atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjual minuman beralkohol setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 5

Izin Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari: 5

a.penjualan untuk diminum langsung; dan
b.penjualan secara eceran.

Pasal 6

(1)Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Penjual Langsung di tempat tertentu.
(2)Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hotel berbintang 3 ke atas, termasuk diskotik, bar, pub, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel; dan
2. b.restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka.
(3)Penjual Langsung wajib memasang pengumuman yang melarang setiap orang untuk:
1. a.membawa minuman beralkohol ke luar tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
2. b.membawa minuman beralkohol dari luar ke dalam tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Setiap orang atau badan hukum yang menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C selain di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat ijin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dalam bentuk kemasan oleh Pengecer.
(2)Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menjual minuman beralkohol pada Supermarket atau tempat lainnya yang telah mendapat ijin dari Bupati.
(3)Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib ditempatkan pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
(4)Pengecer wajib melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung minuman beralkohol di tempat penjualan.

Pasal 8

Penjual langsung dan/atau Pengecer hanya diijinkan menjual minuman beralkohol kepada konsumen atau pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. 6

BAB IV

PERIJINAN

Pasal 9

(1)Penjual Langsung dan Pengecer yang menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
(2)SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penjualan minuman beralkohol golongan A.
(3)Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.
(4)Penjual Langsung yang menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 10

(1)Permohonan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A, diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…