DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 91) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan huruf e ayat (4) Pasal 5 dihapus; 3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A; 4. Ketentuan Pasal 11 diubah; 5. Pasal 13 ayat (3) huruf l dihapus; 6. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah; 7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 20 diubah; 8. Ketentuan Pasal 21 diubah; 9. Ketentuan Pasal 23 diubah; 10. Pasal 24 dihapus; 11. Pasal 25 dihapus; 12. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 26 diubah; 13. Ketentuan Pasal 26 diubah; 14. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 26A, 26B, 26C; 15. Pasal 27 dihapus; 16. Pasal 28 dihapus; 17. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah; 18. Ketentuan Pasal 32 diubah; 19. Ketentuan BAB XII diubah; 20. Ketentuan Pasal 36 diubah; 21. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) bagian dan 2 (dua) pasal; 22. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah; 23. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A; 24. Ketentuan ayat (1) Pasal 59 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3
14.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
21.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 4
24.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 89);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 91);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 10);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI. 5 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 91) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5.Bupati adalah Bupati Lumajang.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pertanahan, perizinan, pekerjaan umum, komunikasi, serta lingkungan hidup.
7.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat Kepala DPUTR adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang.
8.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.
9.Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Kepala DPKP adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
10.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lumajang.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 6 organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektro magnetik yang lainnya.
13.Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan.
14.Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
15.Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
16.Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
17.Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
18.Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan pertahanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
19.Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta yang memiliki, dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
20.Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
21.Operator adalah badan sebagai operator telekomunikasi, termasuk di dalamnya yang menjadi penyewa/pengguna menara bersama telekomunikasi.
22.Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
23.Menara telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.
24.Menara telekomunikasi khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus. 7
25.Menara telekomunikasi kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
26.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
27.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
28.Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
29.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
30.Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin untuk membangun menara berikut bangunan pelengkapnya dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
31.Izin penyelenggaraan telekomunikasi adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah guna penyelenggaraan telekomunikasi.
32.Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
33.Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara telekomunikasi beserta fasilitas pedukungnya.
34.Pengoperasian menara adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
35.Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah seluruh rangkaian proses perencanaan dan pembuatan zona- zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan cakupan layanan dan kapasitas layanan selular.
36.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
37.Zona menara adalah batasan area sebaran penempatan menara telekomunikasi dalam Rencana Induk Menara Telekomunikasi (cell plan) berdasarkan potensi ruang yang tersedia. 8
38.Zona menara eksisting adalah zona menara dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menera eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
39.Zona menara baru adalah zona menara dalam radius tertentu dari titik pusat area Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang terdiri atas zona-zona area untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara- menara baru.
40.Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Lumajang sebelum sampai dengan ditetapkannya periode penyusunan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
41.Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten.
42.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
43.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi Pengendalian Menara adalah pembayaran atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Daerah.
44.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan tentang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
45.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
46.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
48.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 9
50.Kadaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
51.GSM Global System for Mobile Communication) adalah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital dengan memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu.
52.CDMA (Code Division Multiple Access) adalah teknik akses jamak yang memisahkan percakapan dalam domain kode.
2.Ketentuan huruf e ayat (4) Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

(1)Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib mengacu kepada rencana induk menara telekomunikasi (Cell Plan) di Kabupaten Lumajang yang diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Rencana induk menara telekomunikasi (Cell Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam Zona Menara.
(3)Rencana induk menara telekomunikasi (Cell Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoptimalkan pelaksanaaan pengembangan telekomunikasi agar dalam pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dapat tertata dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana induk menara telekomunikasi (Cell Plan).
(4)Rencana induk menara telekomunikasi (Cell Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam rangka :
1. a.menjaga serta meningkatkan estetika kawasan dan citra daerah yang aman, tertib, bersih, rapi dan indah serta tetap tercipta kenyamanan sebagai daerah tujuan wisata;
2. b.keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah daerah;
3. c.mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi tunggal dan mengoptimalkan menara telekomunikasi bersama;
4. d.menata lokasi penempatan menara telekomunikasi;
5. e.dihapus;
6. f.memudahkan pengawasan dan pengendalian;
7. g.mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
8. h.meminimalisasi gejolak sosial;
9. i.menjamin legalitas perizinan menara telekomunikasi;
10. j.kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
11. k.memenuhi kebutuhan telekomunikasi seluler secara optimal; 10
12. l.mengurangi wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area) telekomunikasi;
13. m.memberikan pedoman yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh operator, baik GSM (Global System for Mobile Communication) maupun CDMA (Code Division Multiple Access) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN dan lain-lain;
14. n.mendorong efisiensi dan efektifitas biaya pembangunan telekomunikasi; dan
15. o.mendorong persaingan usaha yang sehat antar operator.
  1. 3.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Bentuk menara yang dibangun dapat berupa :

a.menara 1 kaki/pole;
b.menara 3 kaki/triangle tower; dan
c.menara 4 kaki/rectangular tower.
1. 4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a, dapat menempatkan :
1. a.antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
2. b.antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
(2)Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
(3)Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

5.Pasal 13 ayat (3) huruf l dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 11
(2)Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.pentanahan (grounding);
2. b.penangkal petir;
3. c.catu daya;
4. d.lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
5. e.marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
6. f.pagar pengaman.
(3)Identitas hukum menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berisi:
1. a.nama pemilik/pengelola menara telekomunikasi;
2. b.alamat terdekat pemilik/pengelola menara;
3. c.penyedia jasa konstruksi;
4. d.lokasi dan titik koordinat menara telekomunikasi;
5. e.tinggi menara telekomunikasi;
6. f.tahun pembuatan/pemasangan menara telekomunikasi;
7. g.luas area menara telekomunikasi;
8. h.kapasitas listrik terpasang;
9. i.beban maksimal menara telekomunikasi;
10. j.data telco operator yang menyewa (tenant) menara;
11. k.nomor dan tanggal IMB; dan
12. l.dihapus.
  1. 6.Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Pembangunan menara di kawasan tertentu di dalam zona menara harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan setempat.
(2)Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
1. a.kawasan pelabuhan;
2. b.kawasan cagar budaya;
3. c.kawasan pariwisata;
4. d.kawasan hutan lindung;
5. e.kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
6. f.kawasan pengendalian ketat lainnya. 12
  1. 7.Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara atau pengelola menara yang mengelola menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
(2)Penyedia menara atau pengelola menara wajib :
1. a.mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
2. b.menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna secara transparan dan Pemerintah Daerah melalui DPUTR.
(3)Menara telekomunikasi yang telah ada (eksisting) wajib meningkatkan kualitas konstruksinya untuk dapat digunakan secara bersama-sama minimal oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
(4)Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
(5)Apabila terjadi interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara secara bersama wajib berkoordinasi.
(6)Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada OPD yang melaksanakan fungsi komunikasi untuk melakukan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

8.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Calon pengguna menara bersama mengajukan permohonan kepada penyedia menara atau pengelola menara dengan tembusan kepada Kepala OPD terkait.
(2)Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan sekurang-kurangnya :
1. a.nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
2. b.izin penyelenggaraan telekomunikasi; 13
3. c.maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
4. d.kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.
(3)Penggunaan menara telekomunikasi bersama antara penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah melalui DPUTR.

9.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Setiap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki izin yang meliputi :
1. a.IMB menara; dan
2. b.izin penyelenggaraan telekomunikasi.
(2)Apabila IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dipindahtangankan kepada pihak lain maka penyedia menara wajib mengikuti ketentuan izin mendirikan bangunan.

10.Pasal 24 dihapus.
11.Pasal 25 dihapus.
12.Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
13.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 9A

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 9A

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016