DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUANUMUM,MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai un sur penyelengara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupateny kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
10.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
11.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15.Misi adalah rumusan umurn mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17.Kebijakan adalah arahjtindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
19.Kegiatan Adalah sekumpulan Tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
20.Pemangku kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap RPJMD.

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRWdan RPJMN.
(2)RPJMD merupakan pedoman arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
(3)RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Rencana Kerja PD dan perencanaan penganggaran.
(4)RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu an tara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan. BABI PENDAHULUAN

BAB III

PENGENDALIANDAN EVALUASI Pasa16

Pasal 4

lsi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasa15 Perangkat Daerah melaksanakan program-program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BA8IV TATACARAPERUBAHAN RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH Pasa17
(1)Perbaikan Zpenyernpurnaan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa mas a berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional. Pasa18 Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BABV KETENTUANPERALIHAN Pasa19 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. BABVI

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang. Lumajang ~~~~~~~Agustus 2025 ANG, ;-S~~~IY~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025 NOMOR <a NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR \7\~5/.20.2.S

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…