lsi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasa15 Perangkat Daerah melaksanakan program-program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah BAB III PENGENDALIANDAN EVALUASI Pasa16
(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BA8IV TATACARAPERUBAHAN RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH Pasa17
(1)Perbaikan Zpenyernpurnaan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa mas a berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.
Pasa18 Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BABV KETENTUANPERALIHAN Pasa19 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. BABVI KETENTUAN PENUTUP