DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 65) antara lain tentang ketentuan umum, obyek retribusi, standar dan kriteria rawat jalan dan rawat inap serta pemeriksaan laboratorium kesehatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan maka pendapatan yang bersumber dari retribusi akan digunakan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan seiring dengan upaya mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional di Tahun 2019;
c.bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan serta sebagai upaya menjaga kesinambungan pemeliharaan fasilitas serta sarana prasarana pelayanan kesehatan yang ada, maka perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengatur Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, dengan PeraturanDaerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Hasil Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5161);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Bantuan Iuran Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041)
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
25.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62); 4
26.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
27.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
30.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
31.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018;
32.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
33.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
34.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
36.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
37.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
38.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
39.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
40.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017; 5
41.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
42.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
43.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 359/MENKES/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;
44.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
45.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
46.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/MENKES/SK/III/2008 tentang Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
47.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 605/MENKES/SK/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota. Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, dan BUPATI LUMAJANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Lumajang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
7.Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
8.Balai Kesehatan Olah Raga dan Pusat Informasi Pencegahan Penyakit Metabolik selanjutnya disingkat BKOR–PIPPM adalah unit pelayanan teknis, olah raga dan pusat informasi pencegahan penyakit metabolik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
9.Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter spesialis gigi yang bertugas pada Puskesmas, Labkesda dan BKOR-PIPPM di Kabupaten Lumajang.
10.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
11.Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tim Puskesmas dengan mempergunakan mobil Puskesmas Keliling/Ambulan dengan tujuan mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
12.Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas dan jaringannya, di Labkesda dan di BKOR- PIPPM.
13.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14.Pelayanan kesehatan adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, Labkesda dan BKOR- PIPPM.
15.Retribusi pelayanan kesehatan adalah retribusi jasa kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas beserta jaringannya, Labkesda dan BKOR-PIPPM dan jaringannya pada saat jam dinas.
16.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 7
17.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22.Mobil Ambulan adalah fasilitas kendaraan roda empat milik Pemerintah daerah yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit/transportasi rujukan yang pengelolaannya oleh Dinas Kesehatan.
23.Pelayanan Pengobatan Umum dan Gigi adalah tindakan pelayanan kesehatan rawat jalan untuk pengobatan dan perawatan umum dan gigi oleh tenaga kesehatan di Puskesmas.
24.Pemeriksaan kesehatan umum adalah pemeriksaaan fisik diagnosik, anamnesa, pengukuran tensi, nadi, berat badan, tinggi badan dan suhu untuk menentukan status kesehatan pasien oleh tenaga medis (dokter, dokter gigi).
25.Pelayanan Inovasi/pengembangan adalah pelayanan kesehatan bersifat pengembangan dan lokal spesifik yang diselenggarakan oleh Puskesmas sesuai kondisi serta kemampuan Puskesmas termasuk pelayanan kesehatan tradisional.
26.Pasien adalah orang yang sehat maupun sakit yang memerlukan konsultasi kesehatan dan/atau perawatan kesehatan.
27.Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang meliputi ibu hamil, ibu bersalin maupun nifas dengan komplikasi obstetri yang mengancam jiwa ibu maupun janinnya. 8
28.Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Puskesmas.
29.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjang dengan menginap di Puskesmas Rawat Inap atau Puskesmas PONED.
30.Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
31.Pelayanan Kesehatan Mata adalah pemeriksaan dan/atau tindakan medik dasar, tindakan medik sub spesialistik dan tindakan medik spesialistik di bidang kesehatan mata yang dilakukan oleh dokter, dokter sub spesialis mata atau dokter spesialis mata.
32.Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis dari jenis spesialisasi yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus suatu penyakit.
33.Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk paket makan bagi pasien di Puskesmas.
34.Bahan dan alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Puskesmas.
35.Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetrik dan/atau neonatal yang meliputi segi pelayanan obstetrik dan pelayanan neonatal.
36.Pelayanan Kesehatan Mata adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan dan perawatan kesehatan mata.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi adalah seluruh pelayanan kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan yang meliputi Puskesmas dan jaringannya, Labkesda dan BKOR – PIPPM.
(2)Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu:
1. a.Pelayanan kesehatan di Puskesmas
  1. 1.rawat jalan pelayanan kesehatan dasar : a) pemeriksaan kesehatan umum/gigi; 9 b) pelayanan imunisasi; c) pelayanan KIA dan KB (Terbatas);dan d) pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan rekomendasi/ surat keterangan kesehatan
  2. 2.pelayanan rawat inap, meliputi: pelayanan akomodasi, pelayanan visite, tindakan medik, observasi dan/atau fisioterapi.
  3. 3.penanganan gawat darurat dan tindakan pra rujukan.
  4. 4.pelayanan ambulan, meliputi: pelayanan ambulan transport dan ambulan rujukan dengan crew.
  5. 5.pelayanan penunjang, meliputi: pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya.
  6. 6.pelayanan inovasi/pengembangan.
2. b.Pelayanan/pemeriksaan di Labkesda, yaitu :
  1. 1.pemeriksaan laboratorium klinik;
  2. 2.pemeriksaan laboratorium mikrobiologi/ sanitasi;dan
  3. 3.pemeriksaan penunjang lainnya.
3. c.Pelayanan kesehatan Di BKOR-PIPPM, yaitu :
  1. 1.konsultasi;
  2. 2.pengukuran kebugaran jasmani;
  3. 3.pelayanan elektromedik;dan
  4. 4.pelayanan kesehatan tradisional integratif.
  5. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Norma rawat jalan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas adalah melaksanakan pelayanan kepada pasien tanpa menginap di Puskesmas.
(2)Kriteria rawat jalan, yaitu :
1. a.waktu pelaksanaan pelayanan singkat;
2. b.kondisi umum pasien masih baik.
(3)Standar rawat jalan, yaitu :
1. a.jam buka layanan sesuai jam dinas;
2. b.waktu tunggu untuk rawat jalan kurang dari 60 menit;dan
3. c.dilaksanakan oleh tenaga medis/tenaga kesehatan berkompeten.
  1. 4.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, Pasal 6D dan Pasal 6E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

(1)Norma pelayanan rawat inap di Puskesmas adalah melaksanakan pelayanan kepada pasien yang membutuhkan pengobatan atau perawatan menginap di Puskesmas. 10
(2)Kriteria rawat inap, yaitu:
1. a.melakukan tindakan operatif terbatas terhadap penderita gawat darurat, antara lain: kecelakaan lalu lintas, persalinan dengan penyulit, dan penyakit lain yang mendadak dan gawat;
2. b.merawat sementara penderita gawat darurat atau untuk observasi penderita dalam rangka diagnostik dengan rata-rata 3-5 hari perawatan;
3. c.melakukan pertolongan sementara untuk pengiriman penderita ke rumah sakit.
4. d.memberi pertolongan persalinan bagi kehamilan dengan resiko tinggi dan persalinan dengan penyulit;
5. e.kondisi pasien tidak cukup hanya dengan rawat jalan;
6. f.layanan dipimpin oleh dokter yang bertanggungjawab atas pelayanan rawat inap dibantu tenaga keperawatan dan tenaga lainya;
7. g.dilaksanakan visite oleh tenaga kesehatan berkompeten;
8. h.pasien rawat inap yang membutuhkan pemeriksaan penunjang dapat dilayani sesuai jam kerja;
9. i.pasien rawat Inap yang memerlukan konsultasi, dilayani sesuai dengan kebutuhan dan sarana yang terdapat di puskesmas;
10. j.pasien rawat inap yang membutuhkan rujukan bisa dirujuk ke rumah sakit apabila kondisi pasien tidak memungkinkan untuk tetap dirawat di puskesmas;
11. k.pemulangan pasien rawat inap atas persetujuan Dokter, apabila pasien pulang atas permintaan sendiri wajib menandatangani surat pernyataan; dan
12. l.pasien rawat inap yang menggunakan fasilitas BPJS diberikan waktu selama 3x24 jam hari kerja, untuk mengumpulkan persyaratan administratif, sedangkan untuk pasien umum biaya perawatan dibayarkan setelah pasien diijinkan pulang.
(3)Standar rawat inap, yaitu :
1. a.jam pelayanan 24 jam;
2. b.ada tenaga medis dan paramedis yang telah terlatih dan kompeten;
3. c.tersedia ruang layanan rawat inap yang memadai;
4. d.tersedia peralatan kesehatan (medis dan non medis) yang memadai; dan
5. e.terdapat layanan transportasi ambulan rujukan. 11

Pasal 6B

(1)Norma penanganan gawat darurat dan tindakan pra rujukan Di Puskesmas adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
(2)Kriteria penanganan gawat darurat dan tindakan pra rujukan, yaitu :
1. a.kondisi pasien tidak memungkinkan ditangani di rawat jalan Puskesmas;
2. b.tata graha menjamin efisiensi pelayanan kegawatdaruratan;
3. c.akses ambulan rujukan cukup;
4. d.tersedia tempat melakukan triase, resusitasi, tindakan, dan isolasi;
5. e.tersedia alat dan instrumen kegawatdaruratan minimal; dan
6. f.unit gawat darurat harus membatasi diri untuk pelayanan gawat darurat dasar.
(3)Standar Penanganan Gawat darurat dan tindakan pra rujukan, yaitu :
1. a.pelayanan harus diselenggarakan selama 24 jam;
2. b.fasilitas kesehatan (medis dan non medis) tercukupi untuk layanan 24 jam;
3. c.prosedur medis tertulis disesuaikan dengan kebijakan Puskesmas;
4. d.layanan rujukan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur;
5. e.layanan rujukan harus didasarkan pada indikasi medis; dan
6. f.pada kondisi gawat darurat proses rujukan dapat langsung dari Puskesmas Pembantu/Ponkesdes ke Puskesmas/rumah sakit terdekat.

Pasal 6C

(1)Norma pelayanan ambulan adalah pemanfaatan layanan transportasi ambulan untuk kasus rujukan.
(2)Kriteria pelayanan ambulan, yaitu :
1. a.tersedia fasilitas kendaraan mobil roda empat tipe Van dengan suspensi aman bagi pasien;
2. b.ruang pasien cukup luas untuk bekerja dan infus menetes dengan baik berisi 1 stretcher, 2 kursi petugas, lemari alat dan obat;
3. c.isi ruangan alat medis (terpisah dari alat medis UGD), lemari alat medis, kursi petugas, lampu penerangan, sumber listrik, gantungan infuse, tabung oksigen, stretcher, bahan medis habis pakai, perlengkapan obat-obatan kegawatdaruratan, alat komunikasi berupa radio komunikasi; 12
4. d.pelayanan ambulan untuk rujukan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten; dan
5. e.tersedia pencatatan dan pelaporan setiap melakukan kegiatan.
(3)Standar pelayanan ambulan, yaitu :
1. a.kendaraan roda empat dengan suspensi lunak;
2. b.tulisan ambulan terbalik yang memantulkan cahaya pada bagian depan;
3. c.palang berwarna hijau di pintu kanan dan kiri atau lambang emergency dan/atau lambang identitas Puskesmas;
4. d.pintu belakang tidak mengganggu keluar masuknya strechcer;
5. e.lampu strobo warna merah di tengah depan atap kendaraan;
6. f.dinding dan lantai kendaraan tidak membentuk sudut dengan landai;
7. g.ruang dalam kendaraan cukup luas untuk bekerja dan infus dapat menetes dengan baik;
8. h.tempat duduk bagi petugas /pendamping di ruang penderita dapat dibuka dilipat (captains set);
9. i.ruang penderita punya akses dengan tempat pengemudi;
10. j.gantungan infus 2 (dua) buah terletak sekurang kurangnya 90 cm di atas tempat penderita;
11. k.terdapat disaster kit; dan
12. l.terdapat sarana Komunikasi perangkat Radio dua arah atau handy talky.

Pasal 6D

(1)Norma pelayanan penunjang di Puskesmas adalah melaksanakan pelayanan kepada pasien untuk menegakkan diagnosa, antara lain pemeriksaan laboratorium
(2)Kriteria pelayanan penunjang, yaitu :
1. a.pertimbangan dokter terkait kebutuhan pemeriksaan tambahan untuk penegakan diagnose;
2. b.sarana untuk pemeriksaan tambahan yang tersedia di Puskesmas.
(3)Standar pelayanan penunjang, yaitu :
1. a.dilaksanakan oleh tenaga kesehatan berkompeten;
2. b.jenis pemeriksaan sesuai dengan indikasi medis;
3. c.hasil pemeriksaan penunjang dipergunakan oleh dokter untuk melaksanakan kajian dalam menegakkan diagnose; dan
4. d.hasil pemeriksaan menjadi hak pasien. 13

Pasal 6E

(1)Norma pelayanan inovasi/pengembangan diselenggarakan oleh Puskesmas, bersifat pengembangan sesuai kondisi serta kemampuan Puskesmas.
(2)Kriteria pelayanan inovasi/pengembangan, yaitu :
1. a.pertimbangan layanan kesehatan sesuai kebutuhan lokal spesifik;
2. b.bisa bersifat kesehatan tradisional.
(3)Standar pelayanan inovasi/pengembangan, yaitu :
1. a.dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten / terlatih;
2. b.jenis layanan diberikan sesuai dengan kemampuan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas.
  1. 5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Norma pemeriksaan laboratorium klinik di Labkesda adalah melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
(2)Kriteria Pemeriksaan Laboratorium Klinik di Labkesda adalah hanya dapat melakukan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik atas permintaan tertulis dari :
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta;
2. b.dokter;
3. c.dokter gigi untuk pemeriksaan keperluan kesehatan gigi dan mulut;
4. d.bidan untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu; atau
5. e.instansi pemerintah untuk kepentingan penegakan hukum.
(3)Standar Pemeriksaan Laboratorium Klinik di Labkesda, yaitu :
1. a.dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten / terlatih;
2. b.melaksanakan pengambilan dan penanganan bahan pemeriksaan laboratorium sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
3. c.melaksanakan pemeriksaan sesuai standar operasional prosedur;dan
4. d.jenis layanan diberikan sesuai dengan kemampuan tenaga kesehatan yang ada di Labkesda. 14
  1. 6.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 6B

Pasal 6C

Pasal 6D

Pasal 6E

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 6B

Pasal 6C

Pasal 6D

Pasal 6E

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012