DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III : TUGAS DAN WEWENANG BAB IV : PELATIHAN, MAGANG DAN PRODUKTIVITAS BAB V : PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BAB VI : HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAB VII : PENGUPAHAN BAB VIII : PERLINDUNGAN BAB IX : PEMBINAAN BAB X : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan yang ada di daerah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan kualitas tenaga kerja, peran sertanya dalam pembangunan dan meningkatkan perlindungannnya;
b.bahwa dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan, kesempatan serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pera tu ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tan pa adanya diskriminasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4356);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksa.naan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kesempatan dan Perlindungan Tenaga kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang BadanPenyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Peyelenggaraan Program Jaminan Harl Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Harl Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU dan BUPATI LUWU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAE RAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.
2.Pemerintah Daerah adalahPemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
3.Bupati adalah Bupati Luwu.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
5.lzin adalah izin penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
6.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
8.Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah proses kegiatan ketenagakerjaan yang dimulai dari perencanaan, pelatihan, pemagangan, produktivitas tenaga kerja, penyaluran, penempatan, perluasan kesempalan kerja,pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.
9.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Pengusaha adalah: a) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri b) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. c)orang perseorangan,persekutuan,ataubadanhukumyang beradadiIndonesiamewakiliperusahaansebagaimana dimaksudhurufadanhurufbyang berkedudukandi luarwilayahIndonesia. 11.Perusahaan adalah: a)setiapbentukusahayang berbadanhukumatautidak, milikorangperseorangan,milik persekutuanataumilik badanhukum,baikmilikswastamaupunmilik negara/daerahyangmempekerjakanpekerja/buruhdengan membayarupahatauimbalandalambentuklain. b)usaha-usahasosialdanusaha-usahalainyangmempunyai pengurusdanmempekerjakanoranglaindenganmembayar upah atauimbalandalambentuklain. 12.PerencanaanTenagaKerjaadalahprosespenyusunan rencanaketenagakerjaansecarasistematisyangdijadikan dasardan acuandalampenyusunankebijakan,strategi, danpelaksanaanprogrampembangunanketenagakerjaanyang berkesinambungan. 13.lnformasiKetenagakerjaan adalahgabungan,rangkaian, dan analisisdatayangberbentukangkayangtelahdiolah, naskahdandokumenyang mempunyai arti,nilaidan makna tertentumengenai ketenagakerjaan.
14.PelatihanKerjaadalahkeseluruhankegiatanuntuk memberi,memperoleh,meningkatkan,sertamengembangkan kompetensikerja,produktivitas,disiplin,sikap,danetos kerjapadatingkatketerampilandankeahlian tertentu sesuaidengan jenjang dankualifikasijabatan atau pekerjaan.
15.LembagaPelatihanKerjayangselanjutnyadisingkatLPKadalah instansipemerintah,badan hukumatauperoranganyang memenuhipersyaratan untukmenyelenggarakanpelatihan kerja.
16.Pemagangan adalahbagiandari sistempelatihankerja yang diselenggarakansecara terpadu antarapelatihandi lembagapelatihandenganbekerjasecaralangsung di bawahbimbingandanpengawasaninstrukturatau pekerja/buruhyanglebih berpengalaman, dalamproses produksibarang dan/atau jasadiperusahaan,dalam rangka menguasai keterampilan atau keahliantertentu.
17.PenempatanTenagaKerjaadalahkegiatan untuk mempertemukantenaga kerjadenganpemberi kerja,sehingga tenaga kerjadapatmemperolehpekerjaanyang sesuai dengan bakat,minat,dan kemampuannya,danpemberi kerjadapatmemperoleh tenagakerjayang sesuaidengan kebutuhannya.
18.LembagaPenempatanTenagaKerjaSwastayang selanjutnya disingkatLPTKSadalahlembaga swastaberbadan hukum yang telahmemperoleh izm tertulisdariPemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja. 19.LembagaKerjaSamaBipartitadalahforum komunikasidan konsultasimengenai hal-halyangberkaitandengan hubungan industrialdisatuperusahaanyanganggotanyaterdiridari pengusahadanserikatpekerja/serikatburuhyangsudah tercatatpadainstansiyangbertanggungjawabdi bidang ketenagakerjaanatau unsurpekerja/buruh. 20.LembagaKerjaSamaTripartitadalahforum komunikasi, konsultasidanmusyawarahtentang masalahketenagakerjaan yanganggotanya terdiridari unsurorganisasipengusaha, serikatpekerja/serikatburuhdanpemerintah. 21.PerjanjianKerjaadalahperjanjian antarapekerja/buruhdengan pengusahaataupemberi kerjayang memuatsyarat-syarat kerja,hak,dankewajibanparapihak. 22.HubunganKerjaadalah hubungan antarapengusaha denganpekerja/buruhberdasarkanperjanjiankerja,yang mempunyaiunsurpekerjaan,upah,danperintah. 23.HubunganIndustrialadalahsuatu sistemhubunganyang terbentukantaraparapelakudalamprosesproduksibarang dan/ataujasayangterdiridari unsurpengusaha, pekerja/buruh,danpemerintahyangdidasarkanpada nilai-nilaiPancasiladanUndang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945.
24.PerselisihanHubunganIndustrialadalahperbedaan pendapatyangmengakibatkanpertentangan antarapengusaha denganpekerja/buruh atau serikatpekerja/serikatburuhkarena adanyaperselisihanmengenaihak,perselisihankepentingan, pemutusanhubungan kerjasertaperselisihan antaraserikat pekerja/serikatburuhhanyadalamsatuperusahaan.
25.PeraturanPerusahaan adalahperaturanyang dibuatsecara tertulisolehpengusahayang memuatsyarat-syaratkerjadan tata tertibperusahaan. 26.MogokKerjaadalahtindakanpekerja/buruhyang direncanakan dandilaksanakan secarabersama-samadan/atauolehserikat pekerja/serikatburuhuntukmenghentikan atau memperlambat pekerjaan. BABII ASAS, TUJUAN DANRUANO LINGKUP Pasal 2 Penyelenggaraan ketenagakerjaandilaksanakan berdasarkan asas: a.keterpaduan; b.partisipatif;

c.inklusif; d.produktivitas;dan e.keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenagakerjaan bertujuan :

a.perencanaan ketenagakerjaan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu di daerah;
b.kebijakan sistem latihan kerja nasional dapat diimplementasikan dengan baik dan benar di daerah;
c.kebijakan produktivitas dapat diimplementasikan dalam rangka peningkatan produktivitas daerah;
d.kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja dilakukan secara terpadu;
e.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah; dan
f.kebijakan perlindungan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan keluarga diarahkan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja; dan
g.pelaksanaan pembinaan secara terprogram dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan iklim yang ramah investasi dan penegakan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk pekerja dan Pemberi Kerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.tugas dan wewenang;
b.pelatihan, magang dan produktivitas;
c.penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
d.hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
e.hubungan industrial danjaminan sosial tenaga kerja;
f.pengupahan;
g.perlindungan;
h.pembinaan;
i.sanksi administratif;
j.ketentuan peralihan; dan
k.ketentuan penutup.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melalui PD bertugas:
1. a.melaksanakan perencanaan ketenagakerjaan daerah;
2. b.melaksanakan pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi dan perusahaan;
3. c.melaksanakan layanan antar kerja yang berbasis teknologi informasi meliputi informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta perantaraan kerja;
4. d.melaksanakan pelatihan, pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
5. e.melaksanakan penyaluran, penempatan dan perluasan kesempatan kerja; dan
6. f.melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perencanaan ketenagakerjaan daerah dan tenaga kerja mikro pada instansi dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang untuk:

a.melakukan pendataan tenaga kerja daerah dan tenaga kerja mikro pada instansi dan perusahaan;
b.menetapkan kriteria, standar, dan prosedur dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
c.melakukan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja.

BAB IV

PELATIHAN, MAGANO DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
(2)Dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis pelatihan atau sebutan lainnya untuk itu.
(3)Unit pelaksana teknis atau sebutan lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan Pekerja/Buruh.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan unit pelaksana teknis atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

( 1) Setiap penyelenggaraan LPK yang dilaksanakan oleh badan hukum dan/ atau perorangan wajib memiliki izin dari Bupati.

(2)Bupati dalam memberikan izin penyelenggaraan LPK oleh badan hukum dan/ atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkannya kepada PD.
(3)Prosedur dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat(l) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan.
(2)Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.
(3)Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan relevansi, kualitas, efesiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.
(4)Penyelenggara lembaga pelatihan wajib menjaga kualitas dalam setiap pelaksanaan pelatihan dan/ atau pemagangan.
(5)LPK menyampaikan laporan kegiatannya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui PD.
(6)Penyelenggaraan pelatihan kerja dan/atau pemagangan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiap perusahaan/investor yang menanamkan modalnya di Daerah, dapat melatih tenaga kerja lokal untuk ditempatkan dan mengisi kebutuhan tenaga kerjanya.
(2)Pelatihan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Perusahaan/LPK/investor.
(3)Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja lokal dapat dilakukan oleh perusahaan/investor atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1)Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
(2)Peningkatan dan/ atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) diwajibkan bagi. pengusaha yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh LPK Pemerintah dan/atau LPK Swasta.
(4)Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau di tempat kerja.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022