DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PERENCANAAN BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PERIKANAN BAB V PENYELENGGARAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN BAB VI PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN IKAN BAB VII DATA DAN INFORMASI STATISTIK PERIKANAN BAB VIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BAB IX PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN NELAYAN BAB X PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TPI BAB XI PEMBIAYAAN BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII LARANGAN BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya perlu diupayakan secara terpadu, untuk mencapai keseimbangan pemanfaatan dan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya bagi pembangunan perikanan berkelanjutan yang didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang- undangan dan kebutuhan di masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
e.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi urusan 2 pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan, sehingga untuk mengatur seluruh kewenangan tersebut diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4.Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat Daerah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan perizinan penanaman modal satu pintu.
6.Pengelolaan adalah suatu proses pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang- undangan dibidang perikanan berbasis kearifan lokal untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
7.Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang- undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
8.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10.Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.
11.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
12.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, 5 mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14.Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran dan/atau pemasaran hasil pembudidayaan ikan.
15.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
16.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
17.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
18.Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
19.Perikanan Tangkap adalah suatu upaya atau kegiatan yang menyangkut pengusahaan suatu sumber daya di laut atau melalui perairan umum.
20.Perikanan Budidaya adalah proses pembudidayaan ikan di lingkungan yang dikendalikan.
21.Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendaratan ikan yang meliputi ikan tangkap dan ikan budidaya serta Penjualan hasil perikanan.
22.Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Jamsostek adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun.

Pasal 2

Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dilakukan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keadilan;
c.kemitraan;
d.pemerataan;
e.keterpaduan; 6
f.keterbukaan;
g.efisiensi; dan
h.kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

a.meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan Pembudi Daya-Ikan Kecil;
b.meningkatkan penerimaan dan pendapatan Daerah;
c.mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
d.meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein Ikan;
e.mengoptimalkan pengelolaan sumber daya Ikan;
f.meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
g.meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan Ikan;
h.mencapai pemanfataan sumber daya Ikan, lahan Pembudidayaan Ikan, dan lingkungan sumber daya Ikan secara optimal; dan
i.menjamin kelestarian sumber daya Ikan, lahan Pembudidayaan Ikan, dan tata ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.penyelengaraan perlindungan Perikanan;
c.penyelenggaraan pembudidayaan ikan;
d.penyelenggaraan pengolahan ikan;
e.data dan informasi statistik Perikanan;
f.penelitian dan pengembangan Perikanan;
g.penyelengaraan pemberdayaan Nelayan;
h.pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
i.pembiayaan;
j.peran serta masyarakat;
k.larangan; dan
l.sanksi administratif.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel. 7
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Daerah;
3. c.potensi lahan dan air;
4. d.rencana tata ruang wilayah;
5. e.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.kebutuhan sarana dan prasarana;
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
8. h.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
9. i.jumlah Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
(3)Untuk penentuan jumlah Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, Pemerintah Daerah mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
1. a.rencana pembangunan Daerah; dan
2. b.rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 6

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada asas dan tujuan pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Pasal 7

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan upaya perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.

Pasal 8

(1)Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
(2)Strategi perlindungan dilakukan melalui:
1. a.penyediaan prasarana dan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pembudidayaan Ikan;
2. b.kemudahan memperoleh sarana usaha Perikanan dan Pembudidayaan Ikan;
3. c.jaminan kepastian usaha Perikanan dan Pembudidayaan Ikan;
4. d.jaminan resiko penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan; 8
5. e.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan
6. f.jaminan keamanan dan keselamatan.
(3)Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
1. a.pendidIkan dan pelatihan;
2. b.pendampingan;
3. c.kemitraan usaha;
4. d.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
5. e.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
6. f.penguatan kelembagaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PERIKANAN

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan perlindungan Perikanan dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah; dan/atau
2. b.pelaku usaha.
(2)Perlindungan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.nelayan kecil;
2. b.pembudi daya Ikan;
3. c.pengolah Ikan; dan
4. d.pemasar Ikan.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan perlindungan Perikanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
2. b.kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
3. c.jaminan kepastian usaha;
4. d.jaminan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
5. e.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan
6. f.jaminan keamanan dan keselamatan.
(2)Penyelenggaraan perlindungan Perikanan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2018