DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal I Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah 2 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
12.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 119);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 136); 4
20.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019-2039. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 119), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 4, angka 14, dan angka 15 Pasal 1 diubah, serta angka 20 dan angka 21 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sebingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7.Jenis Industri adalah bagian dari suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
8.Industri Besar adalah industri yang mempekerjakan paling rendah 20 (dua puluh) orang dengan jumlah investasi lebih dari 15 (lima belas) miliar rupiah.
9.Industri Menengah adalah industri yang mempekerjakan paling tinggi 19 (sembilan belas) orang dan investasi paling sedikit 1 (satu) milyar rupiah atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan investasi paling banyak 15 (lima belas) miliar.
10.Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling tinggi 19 (sembilan belas) orang dan investasi kurang dari 1 (satu) miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan.
11.Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus professional.
12.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
13.Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
14.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
15.Industri Unggulan Daerah adalah industri unggulan yang berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang.
16.Industri Pendukung adalah industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (enabler) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efesien, integratif dan komprehensif.
17.Industri Hulu adalah industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
18.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6
19.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
20.Dihapus.
21.Dihapus.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Industri unggulan Daerah yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah meliputi:
1. a.Industri pengolahan biji nikel;
2. b.Industri minyak mentah dan minyak goreng dari kelapa sawit;
3. c.Industri penggilingan dan tepung beras dan jagung;
4. d.Industri pengolahan rumput laut;
5. e.Industri kakao dan makanan dari cokelat;
6. f.Industri pengolahan lada;
7. g.Industri minyak atsiri;
8. h.Industri pengolahan dan pengawetan ikan;
9. i.Industri konsentrat dan pakan hewan;
10. j.Industri kerajinan;
11. k.Industri furniture.
(2)Selain industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat pula dikembangkan jenis industri lainnya, sesuai potensi dan kondisi Daerah.

3.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 8A sampai dengan Pasal 8F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri Daerah.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan Industri Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait.
(3)Pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.pemerintah provinsi;
3. c.pemerintah kabupaten/kota lainnya;
4. d.lembaga penelitian dan pengembangan;
5. e.lembaga pendidikan dan pelatihan;
6. f.perguruan tinggi;
7. g.lembaga masyarakat;
8. h.lembaga donor;
9. i.perusahaan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, atau koperasi; dan
10. j.perusahaan swasta. 7
(4)Penyelenggaraan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.

Pasal 8B

(1)Pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A didukung oleh sumber daya Industri.
(2)Sumber daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembangunan sumber daya manusia Industri;
2. b.pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
3. c.pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri;
4. d.pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi; dan
5. e.pembiayaan Industri.

Pasal 8C

(1)Pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A didukung oleh sarana dan prasarana Industri.
(2)Sarana dan prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penyediaan infrastruktur Industri; dan
2. b.sistem informasi Industri nasional.
(3)Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.lahan Industri;
2. b.energi listrik;
3. c.sumber daya air;
4. d.perhubungan;
5. e.telekomunikasi; dan
6. f.sanitasi dan pengelolaan lingkungan.

Pasal 8D

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Industri Daerah.
(2)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
1. a.pemberian saran, pendapat dan usul; dan
2. b.penyampaian informasi dan laporan.

Pasal 8E

(1)Dalam rangka penataan pembangunan Industri Daerah dilakukan perwilayahan Industri.
(2)Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kawasan Peruntukan Industri;
2. b.Kawasan Industri; dan
3. c.Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah. 8
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijabarkan dalam pedoman pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 8F
(1)Dalam pelaksanaan pembangunan Industri Daerah memperhatikan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah.
(2)Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat secara lebih merata;
2. b.mewujudkan struktur Industri yang kuat, ditandai dengan tingginya keterkaitan antara Industri Kecil dengan Industri Menengah dan Industri Besar;
3. c.mengembangkan Industri Kecil dan Industri Menengah yang berbasis pada hasil karya intelektual, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan riset, teknologi dan inovasi ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan bio-teknologi;
4. d.meningkatkan persebaran Industri Kecil dan Industri Menengah di pedesaan yang akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi Daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial antar wilayah pedesaan;
5. e.meningkatkan ekspor produk Industri Kecil dan Industri Menengah, baik dalam nilai maupun dalam ragam jenis produk yang semakin bergeser kearah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi dan bernilai tinggi; dan
6. f.mewujudkan upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bernilai ekonomis, ditandai dengan lestarinya berbagai produk seni dan budaya sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.
(3)Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah;
2. b.penumbuhan wirausaha baru Industri Kecil dan Industri menengah;
3. c.penguatan kapasitas kelembagaan Industri Kecil dan Industri Menengah;
4. d.peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha Industri Kecil dan Industri Menengah;
5. e.pemberian fasilitas kepada Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
6. f.pengembangan sumber pembiayaan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah. 9
  1. 4.Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 119) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur. Ditetapkan di Malili pada tanggal 28 Mei 2025 BUPATI LUWU TIMUR, ttd IRWAN BACHRI SYAM Diundangkan di Malili pada tanggal 28 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, ttd BAHRI SULI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.02.011.25 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019-2039 I. UMUM Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 8 ayat (1), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 tersebut akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota mengacu pada Rencana Induk Pembagunan Indutri Tahun 2015-2035 serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota. Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang secara geografis terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah (lahan pertanian) dan wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa pulau. Kondisi geografis tersebut, maka Kabupaten Luwu Timur mempunyai sumber daya alam berupa hasil tanaman perkebunan, tanaman pangan, holtikultura, biofarmaka, serta berbagai jenis hasil laut. Disamping itu Kabupaten Luwu Timur mempunyai kekayaan sumber daya mineral berupa nikel serta sumber daya mineral lainnya serta budaya dan kearifan lokal berupa beberapa kerajinan tangan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah, khususnya peningkatan pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan hilirisasi industri, mengolah potensi sumber daya alam dan sumber daya mineral tersebut serta meningkatkan nilai tambah produk kerajinan yang berbasis budaya dan kearifan lokal, dengan menyusun perencanaan pembangunan industri yang kompherensif dan futuristik. 11 Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, meliputi:
7. a.pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur, sebagai bagian dari pembangunan industri nasonal;
8. b.peningkaan nilai tambah sumber daya industri secara optimal, melalui pembangunan industri unggulan;
9. c.mengembangkan industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan;
10. d.mengembangkan industri sebagai salah satu upaya dalam memberikan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja;
11. e.pemberian iklim usaha yang kondusif dan pemberian fasilitasi dalam upaya pembangunan industri;
12. f.pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dan pulau-pulau dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil; dan
13. g.mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal dalam pengembangan industri kreatif di Kabupaten Luwu Timur. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 8A

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah 2 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
12.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 119);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 136); 4
20.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019-2039. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 119), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 4, angka 14, dan angka 15 Pasal 1 diubah, serta angka 20 dan angka 21 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sebingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7.Jenis Industri adalah bagian dari suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
8.Industri Besar adalah industri yang mempekerjakan paling rendah 20 (dua puluh) orang dengan jumlah investasi lebih dari 15 (lima belas) miliar rupiah.
9.Industri Menengah adalah industri yang mempekerjakan paling tinggi 19 (sembilan belas) orang dan investasi paling sedikit 1 (satu) milyar rupiah atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan investasi paling banyak 15 (lima belas) miliar.
10.Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling tinggi 19 (sembilan belas) orang dan investasi kurang dari 1 (satu) miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan.
11.Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus professional.
12.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
13.Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
14.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
15.Industri Unggulan Daerah adalah industri unggulan yang berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang.
16.Industri Pendukung adalah industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (enabler) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efesien, integratif dan komprehensif.
17.Industri Hulu adalah industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
18.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6
19.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
20.Dihapus.
21.Dihapus.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Industri unggulan Daerah yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah meliputi:
1. a.Industri pengolahan biji nikel;
2. b.Industri minyak mentah dan minyak goreng dari kelapa sawit;
3. c.Industri penggilingan dan tepung beras dan jagung;
4. d.Industri pengolahan rumput laut;
5. e.Industri kakao dan makanan dari cokelat;
6. f.Industri pengolahan lada;
7. g.Industri minyak atsiri;
8. h.Industri pengolahan dan pengawetan ikan;
9. i.Industri konsentrat dan pakan hewan;
10. j.Industri kerajinan;
11. k.Industri furniture.
(2)Selain industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat pula dikembangkan jenis industri lainnya, sesuai potensi dan kondisi Daerah.

3.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 8A sampai dengan Pasal 8F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri Daerah.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan Industri Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait.
(3)Pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.pemerintah provinsi;
3. c.pemerintah kabupaten/kota lainnya;
4. d.lembaga penelitian dan pengembangan;
5. e.lembaga pendidikan dan pelatihan;
6. f.perguruan tinggi;
7. g.lembaga masyarakat;
8. h.lembaga donor;
9. i.perusahaan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, atau koperasi; dan
10. j.perusahaan swasta. 7
(4)Penyelenggaraan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.

Pasal 8B

(1)Pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A didukung oleh sumber daya Industri.
(2)Sumber daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembangunan sumber daya manusia Industri;
2. b.pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
3. c.pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri;
4. d.pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi; dan
5. e.pembiayaan Industri.

Pasal 8C

(1)Pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A didukung oleh sarana dan prasarana Industri.
(2)Sarana dan prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penyediaan infrastruktur Industri; dan
2. b.sistem informasi Industri nasional.
(3)Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.lahan Industri;
2. b.energi listrik;
3. c.sumber daya air;
4. d.perhubungan;
5. e.telekomunikasi; dan
6. f.sanitasi dan pengelolaan lingkungan.

Pasal 8D

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Industri Daerah.
(2)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
1. a.pemberian saran, pendapat dan usul; dan
2. b.penyampaian informasi dan laporan.

Pasal 8E

(1)Dalam rangka penataan pembangunan Industri Daerah dilakukan perwilayahan Industri.
(2)Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kawasan Peruntukan Industri;
2. b.Kawasan Industri; dan
3. c.Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah. 8
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijabarkan dalam pedoman pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 8F
(1)Dalam pelaksanaan pembangunan Industri Daerah memperhatikan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah.
(2)Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat secara lebih merata;
2. b.mewujudkan struktur Industri yang kuat, ditandai dengan tingginya keterkaitan antara Industri Kecil dengan Industri Menengah dan Industri Besar;
3. c.mengembangkan Industri Kecil dan Industri Menengah yang berbasis pada hasil karya intelektual, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan riset, teknologi dan inovasi ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan bio-teknologi;
4. d.meningkatkan persebaran Industri Kecil dan Industri Menengah di pedesaan yang akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi Daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial antar wilayah pedesaan;
5. e.meningkatkan ekspor produk Industri Kecil dan Industri Menengah, baik dalam nilai maupun dalam ragam jenis produk yang semakin bergeser kearah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi dan bernilai tinggi; dan
6. f.mewujudkan upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bernilai ekonomis, ditandai dengan lestarinya berbagai produk seni dan budaya sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.
(3)Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah;
2. b.penumbuhan wirausaha baru Industri Kecil dan Industri menengah;
3. c.penguatan kapasitas kelembagaan Industri Kecil dan Industri Menengah;
4. d.peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha Industri Kecil dan Industri Menengah;
5. e.pemberian fasilitas kepada Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
6. f.pengembangan sumber pembiayaan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah. 9
  1. 4.Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 119) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur. Ditetapkan di Malili pada tanggal 28 Mei 2025 BUPATI LUWU TIMUR, ttd IRWAN BACHRI SYAM Diundangkan di Malili pada tanggal 28 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, ttd BAHRI SULI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.02.011.25 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019-2039 I. UMUM Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 8 ayat (1), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 tersebut akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota mengacu pada Rencana Induk Pembagunan Indutri Tahun 2015-2035 serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota. Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang secara geografis terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah (lahan pertanian) dan wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa pulau. Kondisi geografis tersebut, maka Kabupaten Luwu Timur mempunyai sumber daya alam berupa hasil tanaman perkebunan, tanaman pangan, holtikultura, biofarmaka, serta berbagai jenis hasil laut. Disamping itu Kabupaten Luwu Timur mempunyai kekayaan sumber daya mineral berupa nikel serta sumber daya mineral lainnya serta budaya dan kearifan lokal berupa beberapa kerajinan tangan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah, khususnya peningkatan pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan hilirisasi industri, mengolah potensi sumber daya alam dan sumber daya mineral tersebut serta meningkatkan nilai tambah produk kerajinan yang berbasis budaya dan kearifan lokal, dengan menyusun perencanaan pembangunan industri yang kompherensif dan futuristik. 11 Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, meliputi:
7. a.pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur, sebagai bagian dari pembangunan industri nasonal;
8. b.peningkaan nilai tambah sumber daya industri secara optimal, melalui pembangunan industri unggulan;
9. c.mengembangkan industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan;
10. d.mengembangkan industri sebagai salah satu upaya dalam memberikan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja;
11. e.pemberian iklim usaha yang kondusif dan pemberian fasilitasi dalam upaya pembangunan industri;
12. f.pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dan pulau-pulau dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil; dan
13. g.mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal dalam pengembangan industri kreatif di Kabupaten Luwu Timur. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 8A

Cukup jelas.