DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal I Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah diperlukan sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi kelembagaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 3
10.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 103) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1, angka 5, angka 7, angka 8, angka 14, angka 15, angka 17, dan angka 19 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 20, serta huruf e diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
2. b.Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
3. c.Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.
4. d.Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; 4
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  6. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  7. 7.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
  8. 8.Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan;
  9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
  10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil;
  11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
  14. 14.Dinas Komunikasi, Informatika, Statisitik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik;
  15. 15.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
  16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
  17. 17.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga; 5
  18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
  19. 19.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Pangan;
  20. 20.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran.
5. e.Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari:
  1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  4. 4.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
  5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. f.Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari:
  1. 1.Kecamatan Burau, Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Wotu, Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Mangkutana, Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Tomoni, Tipe A;
  5. 5.Kecamatan Tomoni Timur, Tipe A;
  6. 6.Kecamatan Kalaena, Tipe A;
  7. 7.Kecamatan Angkona, Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Malili, Tipe A;
  9. 9.Kecamatan Wasuponda, Tipe A;
  10. 10.Kecamatan Towuti, Tipe A; dan
  11. 11.Kecamatan Nuha, Tipe A.
(2)Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c diubah serta huruf f, dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

a.Pejabat pada Perangkat Daerah yang ada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini meliputi :
1. 1.Dinas Pendidikan;
2. 2.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 6
3. 3.Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
4. 4.Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan;
5. 5.Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. 6.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
7. 7.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga;
8. 8.Dinas Pertanian;
9. 9.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. 10.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
11. 11.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
b.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Anggaran penyelenggaraan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit yang membidangi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
f.dihapus; dan
g.dihapus. 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tahun 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur. Ditetapkan di Malili pada tanggal 20 Mei 2020 BUPATI LUWU TIMUR, ttd MUHAMMAD THORIG HUSLER Diundangkan di Malili pada tanggal 20 Mei 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, ttd BAHRI SULI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.005.28.20 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Evaluasi kelembagaan dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan diharapkan dapat terwujud organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Berdasarkan evaluasi kelembagaan tersebut, pada dasarnya kelembagaan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada prinsipnya dinyatakan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi pada dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi, namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi apabila diadakan perbaikan pada tindakan rutin yang bersifat marjinal melalui penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Luwu Timur meliputi pembentukan Organisasi Perangkat Daerah baru, penataan beberapa Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Perangkat Daerah, Peningkatan Tipe Organisasi Perangkat Daerah, dan penguatan kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditingkatkan menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 124

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah diperlukan sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi kelembagaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 3
10.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 103) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1, angka 5, angka 7, angka 8, angka 14, angka 15, angka 17, dan angka 19 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 20, serta huruf e diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
2. b.Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
3. c.Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.
4. d.Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; 4
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  6. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  7. 7.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
  8. 8.Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan;
  9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
  10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil;
  11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
  14. 14.Dinas Komunikasi, Informatika, Statisitik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik;
  15. 15.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
  16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
  17. 17.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga; 5
  18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
  19. 19.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Pangan;
  20. 20.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran.
5. e.Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari:
  1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  4. 4.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
  5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. f.Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari:
  1. 1.Kecamatan Burau, Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Wotu, Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Mangkutana, Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Tomoni, Tipe A;
  5. 5.Kecamatan Tomoni Timur, Tipe A;
  6. 6.Kecamatan Kalaena, Tipe A;
  7. 7.Kecamatan Angkona, Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Malili, Tipe A;
  9. 9.Kecamatan Wasuponda, Tipe A;
  10. 10.Kecamatan Towuti, Tipe A; dan
  11. 11.Kecamatan Nuha, Tipe A.
(2)Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c diubah serta huruf f, dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

a.Pejabat pada Perangkat Daerah yang ada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini meliputi :
1. 1.Dinas Pendidikan;
2. 2.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 6
3. 3.Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
4. 4.Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan;
5. 5.Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. 6.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
7. 7.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga;
8. 8.Dinas Pertanian;
9. 9.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. 10.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
11. 11.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
b.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Anggaran penyelenggaraan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit yang membidangi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
f.dihapus; dan
g.dihapus. 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tahun 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur. Ditetapkan di Malili pada tanggal 20 Mei 2020 BUPATI LUWU TIMUR, ttd MUHAMMAD THORIG HUSLER Diundangkan di Malili pada tanggal 20 Mei 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, ttd BAHRI SULI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.005.28.20 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Evaluasi kelembagaan dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan diharapkan dapat terwujud organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Berdasarkan evaluasi kelembagaan tersebut, pada dasarnya kelembagaan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada prinsipnya dinyatakan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi pada dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi, namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi apabila diadakan perbaikan pada tindakan rutin yang bersifat marjinal melalui penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Luwu Timur meliputi pembentukan Organisasi Perangkat Daerah baru, penataan beberapa Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Perangkat Daerah, Peningkatan Tipe Organisasi Perangkat Daerah, dan penguatan kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditingkatkan menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 124

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016