Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
a.sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
b.Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
c.Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan InsPektorat TiPe A.
d'DinasDaerahsebagaimanadimaksuddaiamPasa]4hurufdterdiri dari:
1.Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Peke{aan Umum dan Penataan Ruang Tipe A' menyelenggar-akan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang;
4 5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B' ;;;;i";gg*"d urusan Pemerintshan bidang pemmahan ."f.vlt afr kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A' -""ya"ttgg"t tttt Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman danketertibanumumsertaperlindunganmasyarakat,sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan Urusan p"*".irrt"ft"tt bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak' Tioe B. menvelenggar"i..t U*ott Pemerintahan bidang sosial ;ff d;;i;;;ffit"h", bidang pemberdavaan perempuan dan perlindungan anak; Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian TT ^1' *".ty"t"rrggrr.titt Ut,""tt Pemerintahan bidang transmrgrasr' iilJan Emerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan p"t""ti"t ft.r, bidang perindustrian; Qi 6 t- Il r,rttnn sl KHIS 7 ll s.l.on tk- ; - ---1
8.Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan Urusan Pemerintahan bidang Pangan;
9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan Urusan Peme rintahan bidang lingkungan hidup;
10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B' menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ti99. B' menyelengfarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
13.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubun gan ;
14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan UrusanPemerintahanbidangkomunikasidaninformatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian dan Urusan Pemerintahan bidang statistik;
15.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B' menyelenggiakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan - UruJan Pemerintahan bidang koperasi' usaha kecil dan menengah;
16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
17.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan Urus-an Pemerintahan bidang pariwisata' U*""" -Femerintahan bidang kebudayaan dan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe c, menyelenggaralan Urusan iemerintahan bidang perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan; dan
19.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahart bidang Pertanian.
e.Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdin dari:
1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia irp" c, -iut"roJan tungsi ienunjang kepegawaian' pendidikan dan Pelatihan;
2.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A' melaksanakan fungsi Penunjang keuangan Daerah;
3.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe " e, *a"t"r."r.rtt iungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah' Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari:
1.Kecamatan Burau, TiPe A;
2.Kecamatan Wotu, TiPe A; (4" ..;;r.'\ 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10- 11. Kecamatan Mangkutana, TiPe A; Kecamatan Tomoni, Tipe A; Kecamatan Tomoni Timur, TiPe A; Kecamatan Kalaena, Tipe A; Kecamatan Angkona, TiPe A; Kecamatan Malili, Tipe A; Kecamatan Wasuponda, TiPe A; Kecamatan Towuti, Tipe A; dan Kecamatan Nuha, Tipe A.
(2)Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, lugas, fungsi, dan tata keda Ferangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Fasal 4 diatur dengan Peraturan BuPati.
ls.rou