DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Peruntukan Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan 4. Pengelolaan Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan 5. Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan 6. Ketentuan Peralihan 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat untuk kepentingan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.bahwa untuk meringankan beban masyarakat, peserta didik, orang tua/wali peserta didik yang memiliki usia wajib belajar agar mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan;

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); '/> 1
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2008 ten tang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); </> 2
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah luwu Timur Nomor 8). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDAMPING PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4.Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan. "/' 3
5.Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar/MI, dan Sekolah Menengah Pertama/MTs yang telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional.
6.Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak yang telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional.
7.Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP3 adalah bantuan yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Dasar dan PAUD yang digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud diberikannya BOP3 yakni untuk membantu penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan PAUD di daerah.
(2)Tujuan diberikannya BOP3 yakni untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan PAUD di Daerah dan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu.

BAB III

PERUNTUKAN BANTUAN OPERASIONAL PENDAMPING PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

(1)BOP3 diberikan kepada Satuan Pendidikan Dasar dan PAUD meliputi:
1. a.Taman Kanak-kanak / Raudhatul Athfal;
2. b.Sekolah Dasar / Madrasah Ibdtidayah; dan
3. c.Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
(2)BOP3 dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pendidikan berupa :
1. a.Jasa Upah Kerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS.
2. b.Pengadaan baju seragam dan atribut peserta didik baru.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan perjanjian kerja antara Dinas Pendidikan dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS.
(4)Besaran Jasa Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
1. a.Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rpl.000.000,00/bulan 'f> 4
2. b.Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berada pada wilayah terpencil se besar Rp 1. 7 50. 000 ,00 / bulan
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar wilayah terpencil bagi bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat
(4)huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Anggaran pengadaan baju seragam dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b se besar Rp210. 000, 00 / peserta didik baru.
(7)Besaran alokasi anggaran dan daftar nama satuan pendidikan Penerima BOP3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDAMPING PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

(1)BOP3 dianggarkan dalam ABPD melalui Daftar Penyediaan Anggaran Dinas Pendidikan.
(2)Mekanisme pengelolaan BOP3 pada Satuan Pendidikan Dasar dan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan.
(3)Satuan Pendidikan Dasar dan PAUD yang menerima dana BOP3 harus melaksanakan pengelolaan BOP3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOP3 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 7

Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah menerima jasa upah sebelum berlakunya Peraturan Bupati mi akan menerima selisih pembayaran kekurangan atau pemotongan kelebihan sesuai besaran yang ditetapkan. '/' 5

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.'/> Ditetapkan di Malili pada tanggal 11 Juni 2019 BUPATI LUWU TIMUR, Diundangkan di Malili padatanggal 11 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, ' - �-----,---.....� BAHRI SULI BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR: 8 si"EMPEt. PARAF KQORDl'lfASI �AS PEefDIDIKAN KA.f, LUWU Tll��YR �·· TE LAH DIPERIKSA SEK DA ASISTEN I KADIS 6

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PERUNTUKAN BANTUAN OPERASIONAL PENDAMPING PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDAMPING PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PERUNTUKAN BANTUAN OPERASIONAL PENDAMPING PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDAMPING PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008