DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi serta struktur dan besarnya tarif yang diatur dalam Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1)Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :
1. a.dalam kota indeks 0,9;
2. b.luar kota indeks 1,1.
(4)Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :
1. a.menara pole indeks 0,9;
2. b.menara 3 kaki indeks 1;
3. c.menara 4 kaki indeks 1,1.
  1. 2.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

3.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1)Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut : RPMT = Hasil perkalian Indeks variabel x Tarif Retribusi
(2)Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp.2.530.000,- per menara per tahun. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara. Ditetapkan di Masamba pada tanggal 16 Juni 2017 BUPATI LUWU UTARA, TTD INDAH PUTRI INDRIANI Diundangkan di Masamba pada tanggal 16 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, TTD ABDUL MAHFUD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.1.31.17 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1), Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Retribusi Jasa Umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember Tahun 2011, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tetang Retribusi Jasa Umum. Sehubungan dengan jenis retribusi jasa umum, khususnya objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan Nomor : 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada hari selasa tanggal 26 Mei 2015 atas perkara permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 124 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait dengan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan amar putusan mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mengingat bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Peraturan Daerah yang tarif retribusinya didasarkan pada penjelasan Pasal 124 dimaksud, tidak bisa lagi dijadikan dasar pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk efektifitas Pengendalian Menara Telekomunikasi serta kepastian hukum pemungutan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu segera dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dengan melakukan penyesuaian formulasi perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai penjelasan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI melalui surat Nomor : S-743/PK/2015 Perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, serta surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-209/PK.3/2016 tanggal 9 september 2016 perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 43

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1) Hasil perkalian indeks adalah hasil perkalian antara indeks variabel jarak tempuh dikalikan indeks variabel jenis menara. Tarif retribusi adalah hasil penjumlahan dari variabel transportasi, uang harian dan ATK per menara per tahun. Ayat (2) Dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara berdiri 52 menara telekomunikasi. Pengawasan masing-masing menara adalah 2 kali dalam 1 tahun, sehingga jumlah kunjungan ke menara per tahun sebanyak 104 kunjungan. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 3 orang dan melakukan pengawasan terhadap 2 menara per hari yang tersebar di Ibukota Kabupaten maupun di luar Ibukota Kabupaten, maka untuk 104 kunjungan dibutuhkan 52 hari kerja. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:  Belanja Perjalanan Dinas:  Biaya transportasi sebesar Rp1.815.000,- /tim/hari (merupakan biaya transportasi rata- rata berdasarkan biaya perjalanan dinas ke wilayah kecamatan/desa di Kabupaten Luwu Utara).  Uang Harian sebesar Rp.200.000,-/orang/hari.  Belanja Bahan Habis Pakai berupa ATK sebesar Rp6.000.000,-/tahun. Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut: No Variabel Volume Waktu Biaya (Rp) Jumlah (Rp)

1.Transportasi 1 tim 52 hari 1.815.000,- 94.380.000,-
2.Uang Harian 3 orang 52 hari 200.000,- 31.200.000,-
3.ATK 1 tahun 6.000.000,- 6.000.000,- Total biaya operasional per tahun 131.580.000,- Biaya rata-rata atau tarif /menara / tahun (52 menara) 2.530.384,62,- Pembulatan tarif per menara per tahun 2.530.000,- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 350

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2018