(1)Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :
RPMT = Hasil perkalian Indeks variabel x Tarif Retribusi
(2)Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp.2.530.000,- per menara per tahun.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara. Ditetapkan di Masamba pada tanggal 16 Juni 2017 BUPATI LUWU UTARA, TTD INDAH PUTRI INDRIANI Diundangkan di Masamba pada tanggal 16 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, TTD ABDUL MAHFUD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.1.31.17 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1), Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Retribusi Jasa Umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember Tahun 2011, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tetang Retribusi Jasa Umum. Sehubungan dengan jenis retribusi jasa umum, khususnya objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan Nomor : 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada hari selasa tanggal 26 Mei 2015 atas perkara permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 124 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait dengan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan amar putusan mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mengingat bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Peraturan Daerah yang tarif retribusinya didasarkan pada penjelasan Pasal 124 dimaksud, tidak bisa lagi dijadikan dasar pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk efektifitas Pengendalian Menara Telekomunikasi serta kepastian hukum pemungutan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu segera dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dengan melakukan penyesuaian formulasi perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai penjelasan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI melalui surat Nomor : S-743/PK/2015 Perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, serta surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-209/PK.3/2016 tanggal 9 september 2016 perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. II. PASAL DEMI PASAL