Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan memperhitungkan intensitas gangguan berdasarkan Indeks Lokasi, Indeks Gangguan, dan Luas Ruang Tempat Usaha.
Bangunan menara sutet dan/atau jenis menara lainnya yang sudah ada/sudah berdiri namun belum memiliki IMB, wajib memiliki IMB dengan dasar pengenaan tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara. Ditetapkan di Masamba pada tanggal 16 Juni 2017 BUPATI LUWU UTARA, ttd INDAH PUTRI INDRIANI Diundangkan di Masamba pada tanggal 16 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, ttd ABDUL MAHFUD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.2.32.17 jdih.luwuutarakab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1), Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember Tahun 2011. Di dalam Peraturan Daerah tersebut ditetapkan sebanyak 4 (empat) jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, berdasarkan hasil penggalian potensi sumber-sumber PAD, diketahui bahwa jenis Menara Sutet mempunyai potensi untuk menambah PAD di Kabupaten Luwu Utara. Namun retribusi IMB jenis Prasarana Konstruksi Menara dalam hal ini bangunan menara sutet tidak dapat ditarik retribusinya, karena di dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, menara sutet tidak termasuk jenis bangunan konstruksi menara. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tersebut juga telah diatur mengenai retribusi izin gangguan. Tarif retribusi izin gangguan dalam peraturan daerah tersebut diformulasikan berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, maka terdapat perubahan kriteria gangguan dalam penetapan izin, sehingga perlu melakukan penyesuaian formulasi perhitungan Tarif Retribusi Izin Gangguan. II. PASAL DEMI PASAL
Ayat (1) Cukup jelas. jdih.luwuutarakab.go.id Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Tarif Dasar Retribusi ditetapkan sebesar 1% dari biaya operasional penyelenggaraan izin, dengan rincian biaya operasional sebagai berikut : transportasi sebesar Rp.605.000,- (biaya rata-rata perjalanan dinas per orang dalam daerah Kabupaten Luwu Utara). jumlah petugas yang dilibatkan dalam setiap kegiatan yaitu 2 (dua) orang. ATK ditetapkan sebesar Rp.10.000,- per kegiatan. Indeks Lokasi ditentukan berdasarkan lokasi tempat usaha/kegiatan. Indeks gangguan ditentukan oleh kriteria gangguan yang ditimbulkan. Indeks Gangguan hanya berlaku bagi usaha/kegiatan yang menimbulkan kriteria Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan Ganguan terhadap ekonomi. Tidak termasuk sebagai kriteria gangguan yaitu Usaha/Kegiatan yang mengubah fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan. Luas Ruang Tempat Usaha ditentukan berdasarkan luas ruang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha baik ruang terbuka maupun ruang tertutup.
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 351 jdih.luwuutarakab.go.id LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PERHITUNGAN BESARNYA TARIF IMB DAN HARGA SATUAN (TARIF DASAR) RETRIBUSI IMB A. PERHITUNGAN BESARNYA TARIF IMB A.1. TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB NO
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Daerah (Perda)