DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Mengatur tentang Penyidik PNS pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, jdih.luwuutarakab.go.id Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87); jdih.luwuutarakab.go.id
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2.Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
5.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. jdih.luwuutarakab.go.id
6.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Utara.
7.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah.
10.Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, taktis dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS.
11.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
12.Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu dalam kewenangannya.
13.Tindak Pidana adalah tindak pidana dan/atau pelanggaran atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi hukum.
14.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
15.Pembina Umum adalah Menteri Dalam Negeri.
16.Pembina teknis adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi pembinaan kepada PPNS secara berjenjang, yang terdiri dari Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
17.Pembina Operasional adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati yang tugas dan wewenangnya melakukan pembinaan operasional PPNS. jdih.luwuutarakab.go.id
18.Pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas PPNS di bidang penyidikan atas undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan peraturan daerah untuk diangkat sebagai PPNS.
19.Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
20.Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.
21.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS, adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
22.Operasi Penindakan, yang selanjutnya disebut operasi yustisi, adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
23.Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh PPNS Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah dan pemberdayaan PPNS.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan efektif dan efisien melalui pelaksanaan penyidikan yang sinergi dan profesional oleh PPNS guna menjamin proses penegakan hukum atas peraturan perundang-undangan di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : jdih.luwuutarakab.go.id

a.kedudukan tugas dan wewenang;
b.hak dan kewajiban;
c.syarat dan tata cara pengangkatan;
d.pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji;
e.kartu tanda pengenal;
f.pemberhentian dan mutasi;
g.kode etik PPNS;
h.sekretariat PPNS;
i.pembantu pejabat PPNS;
j.pelaksanaan operasional penyidikan;
k.pakaian dan atribut;
l.pendidikan dan pelatihan;
m.pembinaan dan pengawasan; dan
n.pembiayaan.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di daerah.
(3)PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
(4)Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh atasan PPNS atau Sekretariat PPNS. jdih.luwuutarakab.go.id
(5)Dalam melaksanakan tugas, PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
(6)Dalam melaksanakan tugasnya pejabat PPNS dapat dibantu oleh pembantu pejabat PPNS dalam proses penyidikan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPNS mempunyai wewenang :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penggeledahan;
5. e.melakukan penyitaan benda atau surat;
6. f.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. i.mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
10. j.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap setiap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. jdih.luwuutarakab.go.id

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, dapat diberikan insentif atau tunjangan dan anggaran khusus penyidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Besarnya insentif atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan dan/atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan lebih dari 3 (tiga) bulan;
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada Pengadilan atas Kuasa Penuntut Umum baik secara langsung atau melalui Penyidik Polri di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;
d.membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
1. 1.pemeriksaan tempat kejadian;
2. 2.memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tersangka.
e.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan perangkat daerah yang membidangi urusan penegakan Peraturan Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS. jdih.luwuutarakab.go.id

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 9

(1)PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
(2)Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan/Ruang III/a;
3. c.pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1), terutama Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS atau dengan sebutan lain paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri oleh Bupati.

Pasal 10

(1)Usulan pengangkatan pejabat PPNS diajukan Bupati kepada Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri.
(2)Usulan pengangkatan pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
1. a.nomor, tahun, dan nama peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai pejabat PPNS;
2. b.wilayah kerja pejabat PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil yang jdih.luwuutarakab.go.id bersangkutan bertugas;
3. c.fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan pejabat PPNS yang dilegalisir;
4. d.surat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
5. e.pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015