DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I Pasal 4 Pasal 8 BAB V TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Pasal 9 BAB V TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Pasal 11 BAB V TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Pasal 14 BAB V TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Paragraf 7

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan potensi dan karakteristik daerah serta pertimbangan keutamaan daerah, kemudahan koordinasi pada setiap tingkatan administrasi, serta hasil evaluasi, maka perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan perangkat daerah;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); https://jdih.luwuutarakab.go.id/
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 363); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. https://jdih.luwuutarakab.go.id/ Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kab upaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 363) diubah, sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 1, angka 3, angka 6, angka 7, angka 11, angka 14, angka 16, angka 20, angka 21 huruf d dan angka 2, angka 4 huruf e Pasal 4 diubah serta angka 4, angka 8, angka 15, angka 17, angka 23 huruf d dan angka 3, angka 5 huruf e dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dengan Peraturan ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
4. 4.Dihapus.
5. 5.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan https://jdih.luwuutarakab.go.id/ bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk,
8. 8.Dihapus.
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral sub urusan Energi Baru Terbarukan;
12. 12.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
13. 13.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Ketenagakerjaan;
14. 14.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
15. 15.Dihapus.
16. 16.Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan A, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
17. 17.Dihapus.
18. 18.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
19. 19.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; https://jdih.luwuutarakab.go.id/
20. 20.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian;
21. 21.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olah Raga dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
22. 22.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
23. 23.Dihapus.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. 3.Dihapus.
4. 4.Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
5. 5.Dihapus.
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana.
7. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(2)Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) https://jdih.luwuutarakab.go.id/ menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. f.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. g.pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsi.
  1. 3.Judul Paragraf 1 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan; https://jdih.luwuutarakab.go.id/
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.
  1. 5.Judul Paragraf 3 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 6.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 3 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, https://jdih.luwuutarakab.go.id/ Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 7.Paragraf 4 Bagian Keempat BAB V dihapus.
  2. 8.Ketentuan Pasal 12 dihapus.
  3. 9.Judul Paragraf 6 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  4. 10.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 6 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman https://jdih.luwuutarakab.go.id/ dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub Kebakaran;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub Kebakaran;
3. c.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sub Kebakaran; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.
  1. 11.Judul Paragraf 7 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 12.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 7 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; https://jdih.luwuutarakab.go.id/
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 13.Paragraf 8 Bagian Keempat BAB V dihapus.
  2. 14.Ketentuan Pasal 16 dihapus.
  3. 15.Judul Paragraf 14 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  4. 16.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 14 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakasud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : https://jdih.luwuutarakab.go.id/
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 17.Paragraf 15 Bagian Keempat BAB V dihapus.
  2. 18.Ketentuan Pasal 23 di hapus.
  3. 19.Judul Paragraf 16 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  4. 20.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 15 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan urusan pemerintahan Ketahanan Pangan; https://jdih.luwuutarakab.go.id/
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perikanan dan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 21.Paragraf 17 Bagian Keempat BAB V dihapus.
  2. 22.Ketentuan Pasal 25 dihapus.
  3. 23.Judul Paragraf 20 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  4. 24.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 20 mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komuniksi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; https://jdih.luwuutarakab.go.id/
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 25.Judul Paragraf 21 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 26.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 21 mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan penyelengaraan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga https://jdih.luwuutarakab.go.id/ dan Pariwisata; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 27.Paragraf 23 Bagian Keempat BAB V dihapus.
  2. 28.Ketentuan Pasal 31 dihapus.
  3. 29.Judul Paragraf 2 Bagian Kelima BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  4. 30.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 8

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 22

Pasal 24

Pasal 28

Pasal 29

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 8

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 22

Pasal 24

Pasal 28

Pasal 29

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019