DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM sampai dengan tahun 2015 dengan nilai Rp6.862.237.207,43 (Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah Empat Puluh Tiga Sen), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM dalam bentuk uang maupun barang. Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun batas penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah Rupiah).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang SALINAN Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 149)
10.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 1);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 351); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PT. BANK SULSELBAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.BUMD milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berbentuk Perusahaan Daerah.
6.BUMD milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah PT. Bank SulSelbar.
7.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
8.Penyertaan Modal adalah investasi Pemerintah Daerah pada Usaha Badan Milik Daerah dalam bentuk uang maupun barang.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

MANFAAT DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
(2)Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
2. b.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
4. d.peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan/atau
5. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

a.pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.memperkuat struktur modal;
c.mencukupi modal dasar; dan
d.meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM sampai dengan tahun 2015 dengan nilai Rp6.862.237.207,43 (Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah Empat Puluh Tiga Sen), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM dalam bentuk uang maupun barang.
(2)Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan dinilai dalam bentuk uang.

Pasal 5

Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun batas penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah Rupiah).

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp3.355.000.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PT.Bank Sulselbar dalam bentuk uang maupun barang.
(2)Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan dinilai dalam bentuk uang.

Pasal 7

Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulselbar mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun batas penyertaan modal sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

Pasal 8

Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulselbar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sudah termasuk penyisihan 50% (Lima Puluh Prosen) dari pendapatan deviden Pemerintah Daerah atas penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar sampai dengan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Perusda Simpurusiang dalam bentuk uang maupun barang.
(2)Nilai penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan dinilai dalam bentuk uang.

Pasal 10

Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusda Simpurusiang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 mulai tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun batas penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 11

Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 10 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…