DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun meliputi: a. bentuk dan jumlah penyertaan modal; b. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan c. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun; Direkur Perumda BPR Kepala Bagian Hukum SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Direktur Perumda BPR Kepala Bagian Hukum
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902); sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang;
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953); Direktur Perumda BPR Kepala Bagian Hukum
13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; Direktur Perumda BPR Kepala Bagian Hukum
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan BUPATI MADIUN,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal daerah pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun berlandaskan pada asas:

a.ketertiban;
b.kepatuhan;
c.efektif dan efisien;
d.ekonomis;
e.transparan;dan
f.bertanggung jawab.

Pasal 3

Penyertaan modal dimaksudkan untuk pemenuhan modal dasar dan memperkuat struktur permodalan pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun bertujuan untuk:

a.memperkuat struktur permodalan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagai BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah agar tercipta peningkatan kapasitas usaha;
b.mendorong terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang sehat dan baik pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
c.meningkatkan produktifitas kinerja Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah; Direktur Perumda BPR Kepala Bagian Hukum
d.menjamin ketersediaan APBD dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah; dan
e.meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun meliputi:

a.bentuk dan jumlah penyertaan modal;
b.penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
c.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Sumber Modal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun terdiri dari:

a.penyertaan modal pemerintah daerah;
b.pinjaman;
c.hibah; dan
d.sumber modal lainnya.

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah yang dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Modal Dasar Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah).
(2)Modal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Direktur Perumda BPR Kepala Bagian Hukum
(3)Modal disetor pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sampai dengan tahun buku 2018 sebesar Rp22.484.000.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Pada tahun anggaran 1973 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp5.100.000,00 (Lima juta seratus ribu rupiah);
2. b.Pada tahun anggaran 1987 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp11.553.065,00 (Sebelas Juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah);
3. c.Pada tahun anggaran 1997 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (Sua puluh lima juta rupiah);
4. d.Pada tahun anggaran 2001 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah);
5. e.Pada tahun anggaran 2003 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
6. f.Pada tahun anggaran 2005 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. g.Pada tahun anggaran 2006 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);
8. h.Pada tahun anggaran 2007 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);
9. i.Pada tahun anggaran 2009 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah;
10. j.pada tahun anggaran 2010 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);
11. k.Pada tahun anggaran 2011 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);
12. l.Pada tahun anggaran 2012 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah);
13. m.Pada tahun anggaran 2014 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah); Direktur Perumda BPR Kepala Bagian Hukum
14. n.Pada tahun anggaran 2015 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
15. o.Pada tahun anggaran 2016 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp3.300.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah;.
16. p.Pada tahun anggaran 2017 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
17. q.Pada tahun anggaran 2018 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp5.182.346.935,00 (Lima milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
(4)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah.
(5)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
(6)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Penambahan penyertaan modal kepada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebesar Rp27.516.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar lima ratus enam belas juta rupiah) dilaksanakan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.
(8)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)ditetapkan dalam APBD Kabupaten Madiun.
(9)Seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan secara bertahap, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. Direktur Perumda BPR Kepala Bagian Hukum

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Penatausahaan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR) serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun melalui Direksi setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun kepada KPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)KPM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD.
(3)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Direktur Perumda BPR Kepala Bagian Hukum

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…