DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah meliputi: a. tertib jalan dan angkutan jalan; b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; c. tertib lingkungan; d. tertib usaha tertentu; e. tertib bangunan; f. tertib sosial; g. tertib peran serta masyarakat; h. tertib keadaan bencana; i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta kerja sama dan koordinasi; dan j. Penegakan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kenyamanan dan ketenteraman terhadap masyarakat diperlukan landasan dan kepastian hukum berupa pengaturan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu dilakukan perubahan karena kondisi masyarakat saat ini dan dengan adanya bencana Nonalam yang memerlukan tindakan tertentu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 3
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 4
18.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupate n Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 9);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 190- 4/2017); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan BUPATI MADIUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 4, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 13, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 27, angka 28, angka 30, angka 39, dan angka 42 dihapus dan ditambahkan 7 (tujuh) angka baru, yakni angka 43, angka 44, angka 45, angka 46, angka 47, angka 48, dan angka 49 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3.Bupati adalah Bupati Madiun.
4.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
5.Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu sesuai dengan kemampuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6
7.Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
8.Tugu adalah bangunan, biasanya menjulang, besar, atau tinggi yang terbuat dari batu, batu bata, atau bahan tahan rusak lainnya yang berfungsi sebagai tanda suatu tempat, peristiwa sejarah, atau orang yang terkait dengan tempat tugu berada.
9.Gapura adalah suatu struktur yang merupakan pintu masuk atau gerbang ke suatu Kawasan.
10.Identitas adalah refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12.Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
13.Dihapus.
14.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Sruktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
15.Dihapus.
16.Dihapus. 7
17.Dihapus.
18.Dihapus.
19.Dihapus.
20.Dihapus.
21.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
22.Orang adalah orang per-orangan atau individu.
23.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
24.Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
25.Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
26.Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa di tempat.
27.Dihapus.
28.Dihapus 8
29.Perbuatan cabul adalah setiap perbuatan yang bertujuan memuaskan hawa nafsu perkelaminan yang menyinggung perasaan kesusilaan atau kesopanan umum.
30.Dihapus.
31.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik se bagian atau keseluruhannya berada diatas, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan Gedung.
32.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
33.Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
34.Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
35.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
36.Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
37.Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota. 9
38.Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
39.Dihapus.
40.Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
41.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
42.Dihapus.
43.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
44.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
45.Bencana Nonalam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa Nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 10
46.Bencana Sosial adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di akibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok masyarakat atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
47.Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan Tindakan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi ke pemulihan.
48.Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
49.Persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemiliki bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis bangunan atau gedung.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah meliputi:

a.tertib jalan dan angkutan jalan;
b.tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
c.tertib lingkungan;
d.tertib usaha tertentu;
e.tertib bangunan;
f.tertib sosial;
g.tertib peran serta masyarakat;
h.tertib keadaan bencana;
i.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta kerja sama dan koordinasi; dan 11
j.Penegakan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah.
1. 3.Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Setiap orang dilarang menimbulkan gangguan ketertiban lingkungan kemasyarakatan termasuk kegiatan yang dapat mengganggu sarana dan prasarana umum.
(2)Kegiatan yang dapat mengganggu sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain menerbangkan permainan layang-layang, balon udara dan kegiatan lain di area sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Jaringan kabel listrik.

4.Ketentuan Pasal 26 sebagaimana tercantum dalam Bab VII Bagian ketiga dihapus.
5.Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang memulai dan melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki perizinan berusaha.
(2)Setiap orang dan/atau badan wajib memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimkasud pada ayat (1) yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan Bagian kedua BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 12
7.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Pendirian rumah ibadat wajib memiliki PBG sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan rumah ibadat.
(2)Permohonan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

9.Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XA TERTIB KEADAAN BENCANA
10.Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C, Pasal 36D, Pasal 36E, Pasal 36F Pasal 36G sehingga berbunyi sebagai berikut: 13

Pasal 36A

(1)Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana nasional, dan/atau bencana Daerah.
(2)Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
(3)Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Bencana Alam;
2. b.Bencana Nonalam; dan
3. c.Bencana Sosial.

Pasal 36B

(1)Dalam Keadaan Darurat Bencana, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan status Keadaan Darurat Bencana dengan Keputusan Bupati.
(2)Dalam menyelenggarakan pelindungan masyarakat karena terjadinya bencana alam, bencana Nonalam, dan bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Bupati berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
(3)Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah adanya penetapan status Keadaan Darurat Bencana.
(4)Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian. 14

Pasal 36C

(1)Selain melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36B, Bupati berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan /atau protokol lainnya sesuai dalam bentuk bencana yang dihadapi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36D

Setiap orang wajib:

a.mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36B; dan
b.melaksanakan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…