DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

rencana pembangunan industri Kabupaten Madiun Tahun 2024-2044 sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait, mendorong industri daerah menjadi industri unggulan daerah; dan sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan daerah

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Madiun Tahun 2024-2044; SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kepala Bagian Hukum Mengingat : 1. 2. 3. 4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kepala Bagian Hukum 5. 6. 7. 8. 9. 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806); Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kepala Bagian Hukum 11. 12. 13. 14. 15. 16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159); Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2039 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 3 Seri D; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 15); Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 4 Seri E); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kepala Bagian Hukum

17.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 6 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Madiun 279- 6/2021); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan BUPATI MADIUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024-2044.

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Penyusunan RPIK didasarkan pada 3 (tiga) alasan. Pertama, adanya alasan yuridis dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamanahkan setiap tingkat pemerintahan untuk merancang rencana pembangunan industri. Dimana, pada level nasional disebut RIPIN (Rencana Pembangunan Industri Nasional), pada level provinsi disebut RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi), dan pada level Kabupaten/Kota disebut RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten). Sebagai konsekuensinya, RPIK diharapkan mampu menjadi acuan pembangunan industri bagi tiap perangkat daerah yang tentunya telah terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2.Daerah adalah Kabupaten Madiun.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Madiun.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kepala Bagian Hukum
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
8.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
9.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
10.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur 2019-2039 yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2039.
11.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Madiun Tahun 2024-2044, yang selanjutnya disingkat RPIK 2024-2044 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Madiun untuk periode 20 (dua puluh tahun) yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Madiun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2044.
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Madiun untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Madiun untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan tata ruang pembangunan di Kabupaten Madiun.
15.Industri unggulan daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kepala Bagian Hukum
16.Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
17.Industri hulu adalah industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini antara lain:

a.sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
b.mendorong industri daerah menjadi industri unggulan daerah; dan
c.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini antara lain:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan daerah;
c.mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan industri unggulan daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kepala Bagian Hukum

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. KONDISI DAERAH

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini antara lain:

a.industri unggulan daerah;
b.sistematika RPIK;
c.jangka waktu RPIK;
d.pelaksanaan;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.pelaporan; dan
g.pembiayaan.

BAB III

VISI DAN MISI, PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.

Pasal 5

(1)Jenis industri unggulan daerah yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan yaitu:
1. a.industri makanan;
2. b.industri minuman;
3. c.industri tekstil;
4. d.industri pakaian jadi;
5. e.industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki;
6. f.industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
7. g.industri barang galian bukan logam; dan
8. h.industri furnitur.
(2)Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan industri lain yang potensial dan menjadi prioritas daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kepala Bagian Hukum

Pasal 6

(1)Pengembangan industri unggulan daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Daerah.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia Daerah dalam upaya akses kesempatan kerja pada industri unggulan daerah.
(3)Pengembangan industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan melalui tahapan:
1. a.tahap I periode 2024-2028;
2. b.tahap II periode 2029-2033;
3. c.tahap III periode 2034-2038; dan
4. d.tahan IV periode 2039-2044.

Pasal 7

Pelaksanaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Madiun adalah :

Pasal 8

(1)RPIK 2024-2044 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I : pendahuluan;
2. b.bab II : gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;
3. c.bab III : visi dan misi pembangunan industri daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
4. d.bab IV : strategi dan program pembangunan industri daerah; dan
5. e.Bab V : penutup.
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.dasar hukum; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kepala Bagian Hukum
3. c.sistematika penulisan.
(3)Gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.kondisi daerah;
2. b.sumber daya industri;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pemberdayaan industri kecil dan menengah.
(4)Visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan industri daerah;
2. b.tujuan pembangunan industri daerah; dan
3. c.sasaran pembangunan industri daerah.
(5)Strategi dan program pembangunan industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
1. a.strategi pembangunan industri daerah; dan
2. b.program pembangunan industri daerah.
(6)Program pembangunan industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf b meliputi:
1. a.penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan daerah;
2. b.pengembangan perwilayahan industri;
3. c.pembangunan sumber daya industri;
4. d.pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
5. e.pemberdayaan industri.
(7)RPIK Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Madiun Tahun 2024– 2044 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJMD Kabupaten Madiun khususnya terkait dengan pembangunan industri.

Pasal 9

(1)RPIK Tahun 2024-2044 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kepala Bagian Hukum
(2)RPIK Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) huruf b.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…