DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 8 dalam Perda Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2021 diubah sebagai berikut: 1. Modal Dasar Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah). 2. Modal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun seluruh modalnya dimiliki oleh Pemkab Madiun. 3. Modal disetor pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp39.370.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). 4. Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah. 5. Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. 6. Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Penambahan penyertaan modal kepada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebesar Rp16.886.000.000,00 (Enam belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah) dilaksanakan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. 8. Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Madiun. 9. Seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan secara bertahap, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan berubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), sehingga ketentuan mengenai penyertaan modal daerah perlu disesuaikan agar penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun menjadi nihil; SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Utama BPR Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Hukum
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Utama BPR Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Hukum
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Utama BPR Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Hukum
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor Register 44 – 1/2021); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan BUPATI MADIUN, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN. Pasal I Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 1) tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Utama BPR Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Hukum

Pasal 8

(1)Modal Dasar Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah).
(2)Modal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.
(3)Modal disetor pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp39.370.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pada tahun anggaran 1973 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp5.100.000,00 (Lima juta seratus ribu rupiah);
2. b.Pada tahun anggaran 1987 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp11.553.065,00 (Sebelas juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah);
3. c.Pada tahun anggaran 1997 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
4. d.Pada tahun anggaran 2001 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah);
5. e.Pada tahun anggaran 2003 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
6. f.Pada tahun anggaran 2005 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. g.Pada tahun anggaran 2006 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);
8. h.Pada tahun anggaran 2007 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);
9. i.Pada tahun anggaran 2009 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah;
10. j.Pada tahun anggaran 2010 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);
11. k.Pada tahun anggaran 2011 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah);
12. l.Pada tahun anggaran 2012 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Utama BPR Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Hukum
13. m.Pada tahun anggaran 2014 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah);
14. n.Pada tahun anggaran 2015 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
15. o.Pada tahun anggaran 2016 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp3.300.000.000,00 (Tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
16. p.Pada tahun anggaran 2017 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah);
17. q.Pada tahun anggaran 2018 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp5.182.346.935,00 (Lima miliar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
18. r.Pada tahun anggaran 2021 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp3.016.000.000,00 (Tiga miliar enam belas juta rupiah);
19. s.Pada tahun anggaran 2022 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga miliar lima ratus juta rupiah);
20. t.Pada tahun anggaran 2023 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp3.652.455.786,00 (Tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
21. u.Pada tahun anggaran 2024 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp3.220.000.000,00 (Tiga miliar dua ratus dua puluh juta rupiah); dan
22. v.Pada tahun anggaran 2025 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar Rp3.497.544.214,00 (Tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah).
(4)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah.
(5)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Utama BPR Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Hukum
(6)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Penambahan penyertaan modal kepada Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebesar Rp16.886.000.000,00 (Enam belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah) dilaksanakan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.
(8)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
(9)Seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(10)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan secara bertahap, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Utama BPR Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Hukum Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Caruban pada tanggal 26 Februari 2026 BUPATI MADIUN, ttd. HARI WURYANTO Diundangkan di Caruban pada tanggal 26 Februari 2026 Pj. SEKRETARIS DAERAH, ttd. SIGIT BUDIARTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 18-1/2026 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ${ttd_pengirim} ALIF MARGIANTO ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Utama BPR Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Hukum PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN I. UMUM Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun anggaran tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 mengalami penyesuaian karena terjadi peristiwa yang memerlukan refocusing, antara lain karena terjadi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pada 11 Maret 2020 organisasi kesehatan sedunia WHO (World Health Organization) menetapkan COVID-19 sebagai global pandemic atau pandemi global. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, tanggal 13 April 2020. Hal demikian berpengaruh terhadap realisasi atas rencana Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun ke Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun. Sebagai akibat penyesuaian anggaran pada rentang waktu tersebut, maka terjadi pengurangan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun yang semula direncanakan sebesar Rp27.516.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar lima ratus enam belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp16.886.000.000,00 (Enam belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Utama BPR Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Hukum II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 17 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…