DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok antara lain bertujuan untuk a. menciptakan ruang dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat; b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat dari bahaya rokok; c. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain; d. melindungi penduduk usia produktif, usia remaja dan perempuan hamil dari dorongan dan pengaruh iklan serta promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok; dan e. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya rokok. Dimana kawasan tanpa rokok di daerah meliputi sarana kesehatan; tempat proses belajar mengajar; arena kegiatan anak; tempat kerja tertentu; tempat umum; tempat lainnya; tempat ibadah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perilaku merokok mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Kepala Bagian Hukum Kepala Dinas Kesehatan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3 Kepala Bagian Hukum Kepala Dinas Kesehatan
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah; 4 Kepala Bagian Hukum Kepala Dinas Kesehatan
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan BUPATI MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3.Bupati adalah Bupati Madiun.
4.Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. 5 Kepala Bagian Hukum Kepala Dinas Kesehatan
5.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan/tempat yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
8.Tempat Kerja tertentu adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber – sumber bahaya yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
9.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
10.Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11.Arena Kegiatan Anak–anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak–anak.
12.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
13.Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat. 6 Kepala Bagian Hukum Kepala Dinas Kesehatan
14.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Madiun.

BAB II

TUJUAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok antara lain bertujuan untuk:

a.menciptakan ruang dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
b.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat dari bahaya rokok;
c.melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain;
d.melindungi penduduk usia produktif, usia remaja dan perempuan hamil dari dorongan dan pengaruh iklan serta promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok; dan
e.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya rokok.

BAB III

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

(1)Kawasan Tanpa Rokok di daerah meliputi:
1. a.sarana kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.arena kegiatan anak;
4. d.tempat kerja tertentu;
5. e.tempat umum;
6. f.tempat lainnya; dan
7. g.tempat ibadah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 7 Kepala Bagian Hukum Kepala Dinas Kesehatan

BAB IV

LARANGAN

Pasal 4

(1)Setiap orang dilarang merokok di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan:
1. a.memproduksi atau membuat rokok;
2. b.menjual rokok;
3. c.menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
4. d.mempromosikan rokok.

Pasal 5

(1)Larangan kegiatan menjual, menyelenggarakan iklan dan/atau mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Larangan kegiatan memproduksi atau membuat rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 6

(1)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok pada batas terluar lahan.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(3)Setiap orang dilarang merokok selain di tempat khusus untuk merokok pada kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g; 8 Kepala Bagian Hukum Kepala Dinas Kesehatan
(4)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; dan
2. b.terpisah dari tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Setiap orang dilarang menjual rokok:

a.menggunakan mesin layanan mandiri;
b.kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan/atau
c.kepada perempuan hamil.

BAB V

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 8

(1)Pimpinan atau Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d wajib untuk:
1. a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
2. b.membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca; dan
3. c.memberikan teguran dan/atau peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4. 9 Kepala Bagian Hukum Kepala Dinas Kesehatan
(2)Pimpinan atau Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g wajib untuk:
1. a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
2. b.menyediakan tempat khusus untuk merokok apabila pada kawasan tanpa rokok dimaksud memperkenankan aktivitas merokok;
3. c.membuat dan memasang tanda/ petunjuk/peringatan larangan merokok di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca, dan tanda/ petunjuk ruangan boleh merokok pada tempat khusus merokok; dan
4. d.memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda/petunjuk/ peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
(2)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dengan cara:
1. a.memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
2. b.melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; 10 Kepala Bagian Hukum Kepala Dinas Kesehatan
3. c.ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
4. d.ikut serta menciptakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing;
5. e.mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 atau Pasal 6 ayat (3); dan/atau
6. f.melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 atau Pasal 6 ayat (3) kepada pimpinan/Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok setempat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penyebarluasan informasi dapat berupa bimbingan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi dan pengembangan kemampuan masyarakat berperilaku hidup sehat;
2. b.memotivasi dan membangun partisipasi masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok; dan/atau
3. c.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
(4)Dalam rangka efektifitas pembinaan dan pengawasan maka Bupati dapat membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 11 Kepala Bagian Hukum Kepala Dinas Kesehatan
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…