DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2023

Nomor: 16
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

PPDB dilaksanakan secara : a. objektif; b. transparan; c. akuntabel; dan dengan mengacu pada daya tampung sekolah. PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2023/2024; SALINAN Kepala Bagian Hukum Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pmerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Kepala Bagian Hukum
10.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2023/2024. Kepala Bagian Hukum

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan dan bimbingan untuk mencapai kedewasaan bagi perannya di masa sekarang dan masa yang akan datang.
2.Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-kanak yang untuk selanjutnya disebut TK, Sekolah Dasar yang untuk selanjutnya disebut SD, dan Sekolah Menengah Pertama yang untuk selanjutnya disebut SMP.
3.Peserta Didik adalah warga negara usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan.
4.Penerimaan Peserta Didik Baru yang untuk selanjutnya disebut PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan.
5.Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Sekolah.
6.Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
7.Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
8.Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
9.Pagu adalah jumlah peserta didik yang ditetapkan untuk masing masing sekolah dan merupakan kelipatan dari jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.
10.Update Data adalah proses pemutakhiran data calon peserta didik dimulai sejak tahapan pendaftaran, seleksi administrasi sampai dengan penetapan peserta didik baru yang diterima pada sekolah tujuan. Kepala Bagian Hukum

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah pada jenjang TK dan pendidikan dasar agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya; dan
b.menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan dan akuntabel sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II

TATA CARA PPDB

Pasal 3

(1)PPDB dilaksanakan secara :
1. a.objektif;
2. b.transparan;
3. c.akuntabel; dan dengan mengacu pada daya tampung sekolah.
(2)PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 4

Syarat Pendaftaran PPDB pada Satuan Pendidikan sebagai berikut:

a.peserta didik TK :
1. 1.jumlah peserta didik baru TK dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 5 (lima) orang;
2. 2.persyaratan calon peserta didik : a) berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan b) usia dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B. Kepala Bagian Hukum
b.peserta didik SD :
1. 1.jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang;
2. 2.persyaratan calon peserta didik Kelas 1 (satu) SD meliputi: a) usia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah usia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; b) sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7(tujuh) tahun; c) dikecualikan syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 huruf a) yakni berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan d) dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak tersedia, maka rekomendasi tertulis dapat dikeluarkan oleh dewan guru sekolah asal.
c.peserta didik SMP :
1. 1.jumlah peserta didik baru pada kelas 7 (tujuh) SMP dalam setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
2. 2.persyaratan calon peserta didik Kelas 7 (tujuh) SMP meliputi: a) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; b) telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan; dan c) calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar negeri baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kepala Bagian Hukum

Pasal 5

(1)Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2, huruf b angka 2 dan huruf c angka 2 huruf a) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
(2)Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk satuan pendidikan dengan kriteria :
1. a.menyelenggarakan pendidikan khusus;
2. b.menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
3. c.berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Pasal 6

Calon peserta didik penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan :

a.batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2, huruf b angka 2 dan huruf c angka 2 huruf a) ; dan
b.ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2 huruf b).

Pasal 7

Tata cara pendaftaran :

a.calon peserta didik mendaftarkan diri secara langsung ke satuan pendidikan yang dituju / pilihannya;
b.calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh satuan pendidikan;
c.berkas pendaftar diserahkan pada petugas pendaftaran di satuan pendidikan dan kemudian calon peserta didik akan menerima tanda bukti pendaftaran;
d.penambahan nilai piagam/ prestasi di verifikasi oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada; dan
e.update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai sekolah wajib melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun. Kepala Bagian Hukum

Pasal 8

(1)Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
1. a.peserta didik TK dan SD :
  1. 1.zonasi;
  2. 2.afirmasi; dan
  3. 3.perpindahan tugas orang tua/wali.
2. b.peserta didik SMP :
  1. 1.zonasi;
  2. 2.afirmasi;
  3. 3.perpindahan tugas orang tua/wali; dan
  4. 4.prestasi.
(2)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 ditentukan :
1. a.paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk jenjang TK dan SD dari daya tampung satuan pendidikan; dan
2. b.paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk jenjang SMP dari daya tampung satuan pendidikan.
(3)Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
(4)Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
(5)Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk jenjang SMP dari daya tampung satuan pendidikan.
(6)Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
1. a.satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
2. b.SMP Satu Atap;
3. c.satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus; Kepala Bagian Hukum
4. d.satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
5. e.satuan pendidikan berasrama;
6. f.satuan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
7. g.satuan pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jalur Zonasi

Pasal 9

(1)PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Madiun.
(2)Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
(3)Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
(4)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.bencana alam; dan/atau
2. b.bencana sosial.

Pasal 10

(1)Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisisr oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
(2)Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Kepala Bagian Hukum
(3)Satuan pendidikan harus memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…