DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2007 Nomor 2/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan BUPATI MADIUN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN. Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2007 Nomor 2/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Madiun pada tanggal 5 Pebruari 2020 BUPATI MADIUN, ttd AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO Diundangkan di Madiun Pada tanggal 5 Pebruari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN, ttd TONTRO PAHLAWANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 25-2/2020 SALINAN Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd ALIF MARGIANTO NIP. 197805252002121006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN I. Umum Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa mengamanatkan dalam Pasal 3 ayat (3) mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) diatur dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan perlu dicabut keberlakuannya. II. Pasal demi pasal Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…