DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. Penyediaan Infrastruktur APJ; b. Pelaksanaan KPBU APJ; c. Pembayaran Ketersediaan Layanan; d. Penjaminan Infrastruktur; dan e. Pengawasan dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan penerangan jalan umum di Kabupaten Madiun, perlu memanfaatkan keahlian dan pembiayaan dari badan usaha melalui skema kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha sehingga keberadaan penerangan jalan umum dapat memberi manfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan badan usaha dalam penyediaan layanan penerangan jalan umum sebagai perwujudan dari Kabupaten Madiun ramah investasi, maka perlu adanya suatu landasan hukum sebagai sarana untuk menjamin keamanan investasi ; BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI MADIUN, SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40);
9.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
10.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
11.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitasi Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitasi Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775);
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.08/2017 tentang Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastuktur Oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 986);
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas Untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Trasnsaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 897);
20.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);
21.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan BUPATI MADIUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2.Bupati adalah Bupati Madiun.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Madiun.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Bupati sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur Proyek Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum Kabupaten Madiun berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.
8.Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau koperasi.
9.Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, yang selanjutnya disingkat BUP, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk secara langsung.
10.Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disebut BUPI adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11.Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh PJPK, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.
12.Alat Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut APJ adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas yang memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan.
13.Proyek KPBU APJ adalah proyek dengan skema KPBU dalam rangka penyediaan infrastruktur APJ di Daerah.
14.Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Perjanjian KPBU adalah kesepakatan tertulis antara PJPK dengan BUP untuk penyediaan infrastruktur Proyek KPBU APJ.
15.Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah pembayaran secara berkala oleh Bupati selaku PJPK kepada BUP atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
16.Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Simpul KPBU adalah unit kerja pada tingkat daerah yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada dengan melibatkan perangkat daerah, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan, pembinaan, sinkronisasi, koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan, pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk tahap pelaksanaan perjanjian KPBU.
17.Tim KPBU APJ adalah tim yang dibentuk oleh PJPK yang membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan transaksi hingga tercapai pemenuhan pembiayaan (financial close), termasuk membantu panitia pengadaan dalam kegiatan pengadaan badan usaha pelaksana, apabila diperlukan.
18.Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk oleh PJPK, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi.
19.Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian KPBU yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah tim yang dibentuk atau ditunjuk oleh PJPK untuk membantu PJPK dalam tahap pelaksanaan perjanjian KPBU.
20.Prastudi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.
21.Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas Kewajiban Finansial Penaggung Jawab Proyek Kerja Sama yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Regres adalah hak penjamin untuk menagih PJPK atas apa yang telah dibayarkannya kepada penerima jaminan dalam rangka memenuhi kewajiban finansial PJPK dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (time value of money). Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) adalah proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan pada tahap penyiapan KPBU. Konsultasi Pasar (Market Consultation) adalah proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan pada tahap transaksi KPBU. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang akan diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan dan kekayaan Negara kepada badan usaha pelaksana melalui skema pembagian resiko untuk proyek kerjasama. Perjanjian Penjaminan adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara penjamin dan penerima jaminan dalam rangka penjaminan infrastruktur. Tim KPBU adalah Tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi khusunya setelah penetapan Badan Usaha Pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (Financial Close), termasuk membantu panitia pengadaan dalam kegiatan pengadaan badan usaha pelaksana, apabila diperlukan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Penyediaan Infrastruktur APJ;
b.Pelaksanaan KPBU APJ;
c.Pembayaran Ketersediaan Layanan;
d.Penjaminan Infrastruktur; dan
e.Pengawasan dan Evaluasi.

BAB III

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR APJ

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyediaan infrastruktur APJ untuk kepentingan umum melalui mekanisme KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Lingkup dan tanggung jawab BUP dalam KPBU APJ dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan mekanisme penyerahan obyek KPBU.

Pasal 5

Proyek KPBU APJ dilaksanakan pada ruas jalan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ditentukan dalam Perjanjian KPBU.

BAB IV

PELAKSANAAN KPBU APJ

Pasal 6

(1)
(2)Pelaksana KPBU APJ, terdiri dari :
1. a.PJPK;
2. b.Simpul KPBU;
3. c.Tim KPBU;
4. d.Panitia Pengadaan; dan
5. e.Tim Pengendali. Bupati berkedudukan sebagai PJPK dalam pelaksanaan KPBU APJ.
(3)Apabila dimungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati sebagai PJPK dapat menugaskan kepada perangkat daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu Bupati sebagai PJPK, dengan tidak menghilangkan tanggung jawab Bupati sebagai PJPK.
(4)Bupati sebagai PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut :
1. a.memastikan ketersediaan anggaran pada tahap penyiapan KPBU;
2. b.membentuk Tim KPBU;
3. c.menyusun Dokumen Studi Kelayakan dibantu oleh Tim KPBU;
4. d.mengajukan Dukungan Pemerintah (jika diperlukan);
5. e.mengajukan usulan permintaan Jaminan Pemerintah (jika diperlukan);
6. f.mengajukan proyek untuk ditetapkan dalam Daftar Rencana KPBU kepada kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional;
7. g.menyusun dokumen lingkungan hidup yang diperlukan, dibantu oleh Tim KPBU;
8. h.melaksanakan penjajakan minat pasar (Market Sounding) dibantu oleh Tim KPBU;
9. i.menetapkan konsultasi publik pada tahap penyiapan KPBU dibantu oleh Tim KPBU;
10. j.membentuk Panitia Pengadaan;
11. k.memastikan ketersediaan anggaran pada tahap transaksi KPBU;
12. l.melaksanakan konsultasi pasar (market consultation) dalam tahap transaksi KPBU dibantu oleh Panitia Pengadaan;
13. m.memberikan persetujuan terhadap dokumen pengadaan;
14. n.memberikan persetujuan terhadap perubahan dokumen pengadaan (bila diperlukan);
(5)
(6)
1. o.menetapkan pemenang lelang;
2. p.menjawab sanggah (bila ada);
3. q.menerbitkan surat penunjukan pemenang lelang (Letter of Award);
4. r.menandatangani Perjanjian KPBU;
5. s.menandatangani Perjanjian Regres;
6. t.membentuk Tim Pengendalian Perjanjian KPBU;
7. u.memberikan persetujuan terhadap dokumen petunjuk pengendalian perjanjian KPBU;
8. v.memastikan ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan tahap pelaksanaan perjanjian KPBU;
9. w.melaksanakan pengendalian perjanjian KPBU dibantu oleh Tim Pengendalian Perjanjian KPBU;
10. x.menerbitkan berita acara yang menyatakan bahwa Perjanjian KPBU telah berlaku efektif;dan
11. y.menerima aset hasil kerjasama dari Badan Usaha Pelaksana pada akhir masa kerjasama. Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut :
12. a.menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan KPBU; dan
13. b.membantu PJPK dalam melaksanakan kegiatan tahap pelaksanaan perjanjian KPBU. Tim KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut :
14. a.melakukan kegiatan tahap penyiapan KPBU;
15. b.melakukan kegiatan tahap transaksi KPBU hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (financial close), termasuk berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan dalam kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, apabila diperlukan;
16. c.menyampaikan pelaporan kepada PJPK secara berkala melalui Simpul KPBU; dan
(7)
1. d.melakukan koordinasi dengan Simpul KPBU dalam pelaksanaan tugasnya. Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut :
2. a.melakukan konfirmasi kesiapan Proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan Pengadaan;
3. b.melakukan konfirmasi minat pasar (market interest confirmation) jika diperlukan;
4. c.menerbitkan Pemberitahuan Informasi Awal jika diperlukan;
5. d.menyusun Dokumen Pengadaan;
6. e.menetapkan Dokumen Pengadaan setelah mendapat persetujuan PJPK;
7. f.menyusun perubahan Dokumen Pengadaan (jika diperlukan);
8. g.menetapkan perubahan Dokumen Pengadaan (jika diperlukan) setelah mendapatkan persetujuan PJPK;
9. h.mengelola data dan informasi pada Ruangan Data dan Informasi (Data Room);
10. i.mengumumkan pelaksanaan Pengadaan;
11. j.memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan;
12. k.melakukan evaluasi kualifikasi Peserta;
13. l.menetapkan dan mengumumkan hasil Prakualifikasi;
14. m.menjawab sanggah Prakualifikasi;
15. n.melaporkan kepada PJPK terkait terjadinya hal yang menyebabkan Prakualifikasi gagal;
16. o.melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran;
17. p.memberikan persetujuan perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi konsorsium sebelum pemasukan Dokumen Penawaran;
18. q.melakukan negosiasi pada Penunjukan Langsung;
19. r.mengusulkan pemenang Pelelangan;
20. s.mengusulkan penetapan Badan Usaha melalui Penunjukan Langsung;
(8)
1. t.melaporkan proses pelaksanaan pengadaan secara berkala kepada PJPK;
2. u.menyerahkan dokumen asli proses pengadaan kepada PJPK setelah proses pengadaan selesai; dan
3. v.membantu PJPK dalam persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU dan persiapan pemenuhan pembiayaan. Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut :
4. a.menyusun dan menetapkan dokumen petunjuk pengendalian pelaksanaan perjanjian KPBU dengan persetujuan PJPK;
5. b.melaksanakan pengendalian pelaksanaan KPBU, termasuk penilaian pencapaian standar layanan minimal;
6. c.melaporkan secara berkala mengenai hasil pelaksanaan Perjanjian KPBU; dan
7. d.melakukan koordinasi secara berkala dengan Simpul KPBU.

Pasal 7

(1)KPBU dilaksanakan melalui tahap:
1. a.perencanaan KPBU;
2. b.penyiapan KPBU;
3. c.transaksi KPBU; dan
4. d.pelaksanaan Perjanjian KPBU.
(2)
(3)
(4)Bupati melaksanakan perencanaan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai PJPK, Bupati melaksanakan penyiapan, transaksi dari pelaksanaan Perjanjian KPBU. Dalam melaksanakan penyiapan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PJPK melakukan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding).
(5)
(6)
(7)
(8)Dalam melaksanakan transaksi KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PJPK melakukan Konsultasi Pasar (Market Consultation). Dalam melaksanakan tahap pelaksanaan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, PJPK dapat melaksanakan kegiatan pendukung secara bersamaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahap KPBU. Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi kegiatan:
1. a.perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah;
2. b.kajian lingkungan hidup;dan
3. c.permohonon pemberian dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah. PJPK melaksanakan pengadaan tanah dan membantu proses pemberian perizinan untuk menyelenggarakan KPBU sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

(1)PJPK dan BUP menandatangani Perjanjian KPBU APJ.
(2)
(3)Perjanjian KPBU APJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur ketentuan mengenai tahap pelaksanaan Perjanjian KPBU APJ. Tahap pelaksanaan Perjanjian KPBU APJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada 4 (empat) masa, yaitu :
1. a.prakonstruksi;
2. b.konstruksi;
3. c.operasi komersial;dan
4. d.masa berakhirnya perjanjian KPBU.

BAB V

PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN

Pasal 9

(1)
(2)Pengembalian investasi BUP dalam KPBU APJ bersumber dari pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment) yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PJPK kepada BUP setelah infrastruktur selesai dibangun dan telah beroperasi serta memenuhi output dan indikator kinerja dalam perjanjian KPBU APJ dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

Pasal 10

Dalam hal berdasarkan hasil kajian diidentifikasikan perlunya jaminan pemerintah maka PJPK menyampaikan usulan permintaan jaminan pemerintah kepada BUPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…