(1)
(2)Pelaksana KPBU APJ, terdiri dari :
a.PJPK;
b.Simpul KPBU;
c.Tim KPBU;
d.Panitia Pengadaan; dan
e.Tim Pengendali.
Bupati berkedudukan sebagai PJPK dalam pelaksanaan KPBU APJ.
(3)Apabila dimungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati sebagai PJPK dapat menugaskan kepada perangkat daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu Bupati sebagai PJPK, dengan tidak menghilangkan tanggung jawab Bupati sebagai PJPK.
(4)Bupati sebagai PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut :
a.memastikan ketersediaan anggaran pada tahap penyiapan KPBU;
b.membentuk Tim KPBU;
c.menyusun Dokumen Studi Kelayakan dibantu oleh Tim KPBU;
d.mengajukan Dukungan Pemerintah (jika diperlukan);
e.mengajukan usulan permintaan Jaminan Pemerintah (jika diperlukan);
f.mengajukan proyek untuk ditetapkan dalam Daftar Rencana KPBU kepada kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional;
g.menyusun dokumen lingkungan hidup yang diperlukan, dibantu oleh Tim KPBU;
h.melaksanakan penjajakan minat pasar (Market Sounding) dibantu oleh Tim KPBU;
i.menetapkan konsultasi publik pada tahap penyiapan KPBU dibantu oleh Tim KPBU;
j.membentuk Panitia Pengadaan;
k.memastikan ketersediaan anggaran pada tahap transaksi KPBU;
l.melaksanakan konsultasi pasar (market consultation) dalam tahap transaksi KPBU dibantu oleh Panitia Pengadaan;
m.memberikan persetujuan terhadap dokumen pengadaan;
n.memberikan persetujuan terhadap perubahan dokumen pengadaan (bila diperlukan);
(5) (6)
o.menetapkan pemenang lelang;
p.menjawab sanggah (bila ada);
q.menerbitkan surat penunjukan pemenang lelang (Letter of Award);
r.menandatangani Perjanjian KPBU;
s.menandatangani Perjanjian Regres;
t.membentuk Tim Pengendalian Perjanjian KPBU;
u.memberikan persetujuan terhadap dokumen petunjuk pengendalian perjanjian KPBU;
v.memastikan ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan tahap pelaksanaan perjanjian KPBU;
w.melaksanakan pengendalian perjanjian KPBU dibantu oleh Tim Pengendalian Perjanjian KPBU;
x.menerbitkan berita acara yang menyatakan bahwa Perjanjian KPBU telah berlaku efektif;dan
y.menerima aset hasil kerjasama dari Badan Usaha Pelaksana pada akhir masa kerjasama.
Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut :
a.menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan KPBU; dan
b.membantu PJPK dalam melaksanakan kegiatan tahap pelaksanaan perjanjian KPBU.
Tim KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut :
a.melakukan kegiatan tahap penyiapan KPBU;
b.melakukan kegiatan tahap transaksi KPBU hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (financial close), termasuk berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan dalam kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, apabila diperlukan;
c.menyampaikan pelaporan kepada PJPK secara berkala melalui Simpul KPBU; dan
(7)
d.melakukan koordinasi dengan Simpul KPBU dalam pelaksanaan tugasnya.
Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut :
a.melakukan konfirmasi kesiapan Proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan Pengadaan;
b.melakukan konfirmasi minat pasar (market interest confirmation) jika diperlukan;
c.menerbitkan Pemberitahuan Informasi Awal jika diperlukan;
d.menyusun Dokumen Pengadaan;
e.menetapkan Dokumen Pengadaan setelah mendapat persetujuan PJPK;
f.menyusun perubahan Dokumen Pengadaan (jika diperlukan);
g.menetapkan perubahan Dokumen Pengadaan (jika diperlukan) setelah mendapatkan persetujuan PJPK;
h.mengelola data dan informasi pada Ruangan Data dan Informasi (Data Room);
i.mengumumkan pelaksanaan Pengadaan;
j.memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan;
k.melakukan evaluasi kualifikasi Peserta;
l.menetapkan dan mengumumkan hasil Prakualifikasi;
m.menjawab sanggah Prakualifikasi;
n.melaporkan kepada PJPK terkait terjadinya hal yang menyebabkan Prakualifikasi gagal;
o.melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran;
p.memberikan persetujuan perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi konsorsium sebelum pemasukan Dokumen Penawaran;
q.melakukan negosiasi pada Penunjukan Langsung;
r.mengusulkan pemenang Pelelangan;
s.mengusulkan penetapan Badan Usaha melalui Penunjukan Langsung;
(8)
t.melaporkan proses pelaksanaan pengadaan secara berkala kepada PJPK;
u.menyerahkan dokumen asli proses pengadaan kepada PJPK setelah proses pengadaan selesai; dan
v.membantu PJPK dalam persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU dan persiapan pemenuhan pembiayaan.
Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut :
a.menyusun dan menetapkan dokumen petunjuk pengendalian pelaksanaan perjanjian KPBU dengan persetujuan PJPK;
b.melaksanakan pengendalian pelaksanaan KPBU, termasuk penilaian pencapaian standar layanan minimal;
c.melaporkan secara berkala mengenai hasil pelaksanaan Perjanjian KPBU; dan
d.melakukan koordinasi secara berkala dengan Simpul KPBU.
Bagian Kedua Tahap Pelaksanaan KPBU APJ