DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan antara lain: asas, maksud, tujuan, ruang lingkup, pembinaan dan pengemabnagn; sarana dan prasarana; koleksi perpustakaan,; promosi; layanan ; tenaga; budaya gemar membaca; pengawasan, dan evaluasi, dan penghargaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian di Daerah, sebagai wahana sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik Daerah;
c.bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan,guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, maka perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang PenyelenggaraanPerpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerahKabupatendalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas 2 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam LingkunganPropinsi Jawa Timur;
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4.Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
5.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
16.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2017;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan BUPATI MADIUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2.Pemerintah Kabupatenadalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3.Bupati adalah Bupati Madiun.
4.Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
6.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
8.Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9.Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang dimiliki perpustakaan di daerah.
10.Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11.Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
12.Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang 5 hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
13.Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
14.Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak- pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
15.Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada pada lingkungan perguruan tinggi atau sekolah tinggi, akademi atau sekolah tinggi.
16.Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
17.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
18.Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
19.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan.
20.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
21.Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
22.Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah. 6
23.Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
24.Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan,penelitian dan khasanah budaya Daerah.
25.Koleksi Deposit adalah koleksi perpustakaan hasil dari serah simpan karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang dilaksanakan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
26.Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
27.Pembina Perpustakaan adalah badan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
28.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
29.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

BAB II

ASAS, MAKSUDDAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan; 7
f.keterukuran;
g.manfaat;
h.kemitraan; dan
i.kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dimaksudkan untukmeningkatkan moralitas,kecerdasan,dan kesejahteraan masyarakatdi daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan bertujuan untuk:

a.menyediakan layananperpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah; dan
c.melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan,guna mencerdaskankehidupan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkuppenyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, meliputi:

a.perencanaan;
b.pendanaan;
c.pelaksanaan; dan
d.pengawasan, monitoringdan evaluasi.

Pasal 6

(1)Pemerintah Kabupaten menyusun rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakan di daerah. 8
(2)Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah.

Pasal 7

(1)Pendanaan perpustakaan di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
1. a.APBN dan/atau APBD;
2. b.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
3. c.sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
4. d.kerjasama yang saling menguntungkan; dan
5. e.sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pendanaan perpustakaan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

(1)Dinasmerupakan pembina terhadap semua jenis perpustakaan di Daerah.
(2)Pembinaan perpustakaan merupakan upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pendidikan dan bimbingan teknis tenaga perpustakaan;
2. b.pembinaan teknis ke semua jenis perpustakaan; 9
3. c.melaksanakan usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan.
(4)Jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.Perpustakaan umum;
2. b.Perpustakaan khusus;
3. c.Perpustakaan sekolah/madrasah;dan
4. d.Perpustakaan perguruan tinggi.

Pasal 9

(1)Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas wajib melaksanakan mengenai norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
(2)Ketentuan mengenai target pencapaian norma, standar, pedoman dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pengembangan perpustakaan wajib dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui:
1. a.penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan;
2. b.peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan;
3. c.pembentukan perpustakaan di daerah;dan
4. d.kerjasama dan kemitraan.
(3)Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…