DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur. Sistematika RPJP Daerah terdiri dari: pendahuluan, gambaran umum kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis Daerah, visi dan misi Daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah, dan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Bapperida Kepala Bagian Hukum
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan BUPATI MADIUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3.Bupati adalah Bupati Madiun. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Bapperida Kepala Bagian Hukum
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9.Strategi adalah langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10.Kebijakan adalah arah dan/atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
11.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)Program pembangunan daerah periode tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan dan/atau mengacu pada RPJP Daerah periode tahun 2025- 2045.
(2)RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Penyusunan RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 4

Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

a.pendahuluan;
b.gambaran umum kondisi Daerah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Bapperida Kepala Bagian Hukum
c.permasalahan dan isu strategis Daerah;
d.visi dan misi Daerah;
e.arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
f.penutup.

Pasal 5

(1)RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi, dan program Bupati.
(2)RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3)Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)RPJP Daerah dapat diubah apabila:
1. a.berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
2. b.terjadi perubahan yang mendasar, meliputi:
  1. 1.terjadinya bencana alam;
  2. 2.guncangan politik;
  3. 3.krisis ekonomi;
  4. 4.konflik sosial budaya;
  5. 5.gangguan keamanan;
  6. 6.pemekaran Daerah; atau
  7. 7.perubahan kebijakan nasional.
(2)RPJPD sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat diubah apabila sisa masa berlaku RPJP Daerah kurang dari 7 (tujuh) tahun. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Bapperida Kepala Bagian Hukum

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, RPJM Daerah, Rencana Strategis Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan Daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Caruban pada tanggal 19 September 2024 Pj. BUPATI MADIUN, ttd. TONTRO PAHLAWANTO Diundangkan di Caruban pada tanggal 19 September 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH, ttd. SODIK HERY PURNOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 223-4/2024 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ${ttd_pengirim} ALIF MARGIANTO Caruban Pada tanggal Pj. Sekretaris Daerah Kepala Bapperida Kepala Bagian Hukum ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Bapperida Kepala Bagian Hukum adan Siber dan PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pembangunan suatu daerah perlu dilakukan secara sistematis, holistik dan berkesinambungan. Pembangunan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan merupakan perwujudan akan tujuan bangsa Indonesia didirikan sesuai dengan amanat alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pembangunan Daerah harus didahului dengan suatu perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Madiun perlu disusun RPJP Daerah Kabupaten Madiun. RPJP Daerah merupakan suatu dokumen teknokratik yang berisikan kondisi sosial dan ekonomi, serta menggambarkan kebutuhan serta perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Madiun. Kondisi sosial dan ekonomi yang digambarkan diharapkan dapat mampu menjadi dasar dalam membuat perencanaan jangka panjang yang tepat selama 20 (dua) puluh tahun sebagai acuan perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional telah mengatur mengenai adanya suatu sistem yang terencana dan terpadu dalam melakukan pembangunan di tingkat nasional hingga daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Secara definisi, sistem Perencanaan Pembangunan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala Bapperida Kepala Bagian Hukum Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sehingga adanya sistem pembangunan nasional menuntut setiap daerah untuk dapat membuat suatu perencanaan melalui suatu dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana kerja. Dalam hal ini, dalam melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun perlu untuk menyusun RPJP Daerah Kabupaten Madiun. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…