DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun. memuat antara lain: ketentuan umum; asas dan tujuan; ruang lingkup; sumber, bentuk dan jumlah penyertaan modal; penatausahaan dan pertanggungjawaban; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah memberikan arah kebijakan bagi Pemerintah Daerah agar dalam melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385));
11.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan BUPATI MADIUN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA PURABAYA KABUPATEN MADIUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3.Bupati adalah Bupati Madiun.
4.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Dharma Purabaya adalah BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang usaha jasa layanan penyediaan air minum di Kabupaten Madiun dan usaha lainnya.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD.
10.Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
11.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
12.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumdam Tirta Dharma Purabaya berlandaskan pada asas:

a.ketertiban;
b.kepatuhan;
c.efektif dan efisien;
d.ekonomis;
e.transparan; dan
f.bertanggung jawab.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumdam Tirta Dharma Purabaya bertujuan untuk:

a.memperkuat struktur permodalan Perumdam Tirta Dharma Purabaya sebagai BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah agar tercipta peningkatan kapasitas usaha;
b.mendorong terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang sehat dan baik pada Perumdam Tirta Dharma Purabaya;
c.meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun terhadap akses penyediaan air minum dan/atau air bersih;
d.meningkatkan produktifitas kinerja Perumdam Tirta Dharma Purabaya yang efektif dan efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah;
e.menjamin ketersediaan APBD dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumdam Tirta Dharma Purabaya dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah; dan
f.meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumdam Tirta Dharma Purabaya meliputi:

a.sumber, bentuk dan jumlah penyertaan modal;
b.penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
c.pembinaan dan pengawasan.

BAB V

SUMBER, BENTUK, DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Sumber modal Perumdam Tirta Dharma Purabaya terdiri dari :

a.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
b.pinjaman;
c.hibah; dan
d.sumber modal lainnya.

Pasal 6

Penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumdam Tirta Dharma Purabaya dilaksanakan dalam bentuk uang dan barang milik daerah yang dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah pada Perumdam Tirta Dharma Purabaya sampai dengan Tahun 2019 adalah sebesarRp. 40.869.402.100,00 (empat puluh milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua ribu seratus rupiah).
(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada Perumdam Tirta Dharma Purabaya dalam bentuk uang maupun barang milik daerah.
(3)Penyertaan modal pemerintah daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
1. a.tanah dan/atau bangunan; dan
2. b.barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(4)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
(5)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Penyertaan modal Pemerintah Daerah Pada Perumdam Tirta Dharma Purabaya dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
(7)Keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perumdam Tirta Dharma Purabaya sampai dengan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 70.869.402.100,00 (tujuh puluh milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua ribu seratus rupiah).
(8)Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
(10)Besarnya penambahan penyertaan modal dianggarkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Penatausahaan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
(2)Perumdam Tirta Dharma Purabaya melalui Direksi setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Perumdam Tirta Dharma Purabaya kepada KPM.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)KPM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumdam Tirta Dharma Purabaya.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
(4)Pejabat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…