Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Madiun.
3.Bupati adalah Bupati Madiun.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten dan tidak terbagi atas saham serta mempunyai usaha pelayanan jasa kepariwisataan dan sebagai Lembaga Konservasi.
7.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD.
10.Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
11.Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
12.Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Azas