DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul untuk pemenuhan modal dasar dan memperkuat struktur permodalan pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun. memuat antara lain: ketentuan umum; asas, maksud dan tujuan; ruang lingkup; bentuk dan jumlah penyertaan modal; penatausahaan dan pertanggungjawaban; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 21 ayat (5) Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang memberikan arah kebijakan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyartaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385));
11.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 11). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan BUPATI MADIUN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBYEK WISATA UMBUL KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Madiun.
3.Bupati adalah Bupati Madiun.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten dan tidak terbagi atas saham serta mempunyai usaha pelayanan jasa kepariwisataan dan sebagai Lembaga Konservasi.
7.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD.
10.Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
11.Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
12.Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal daerah pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun berlandaskan pada asas:

a.ketertiban;
b.kepatuhan;
c.efektif dan efisien;
d.ekonomis;
e.transparan;dan
f.bertanggung jawab.

Pasal 3

Penyertaan modal dimaksudkan untuk pemenuhan modal dasar dan memperkuat struktur permodalan pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun bertujuan untuk:

a.memperkuat struktur permodalan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagai BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah agar tercipta peningkatan kapasitas usaha;
b.mendorong terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang sehat dan baik pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
c.meningkatkan produktifitas kinerja Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah;
d.menjamin ketersediaan APBD dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah; dan
e.meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyertaan modal pemerintah daerah pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun meliputi:

a.bentuk dan jumlah penyertaan modal;
b.penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
c.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Sumber Modal Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun terdiri dari:

a.penyertaan modal pemerintah daerah;
b.pinjaman;
c.hibah; dan
d.sumber modal lainnya.

Pasal 7

Penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dilaksanakan dalam bentuk uang dan barang yang dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Modal Dasar Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun ditetapkan sebesar Rp. 12.531.083.000,00 ( dua belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah ) yang terdiri dari :
1. a.Aktiva Lancar Sebesar Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah);
2. b.Aktiva tetap sebesar Rp. 12.031.083.000,00 (dua belas milyar tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
(2)Modal Dasar Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian Modal Awal pada tahun 2013 sebesar Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ).
(3)Modal disetor pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sampai dengan tahun buku 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Pada tahun anggaran 2017 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah);
2. b.Pada tahun anggaran 2018 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar 500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah ); dan
3. c.Pada tahun anggaran 2019 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar 500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah ).
(4)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dalam bentuk uang dan barang milik Daerah.
(5)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
(6)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(8)Seluruh penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(9)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan secara bertahap, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Penatausahaan terhadap penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
(2)Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun melalui Direksi setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun kepada KPM.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019