DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kab. Madiun berjumlah Rp2.183.358.734.386,00 (dua triliun seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah). Pendapatan daerah terdiri dari: pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri dari: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan daerah terdiri dari: penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukkan Daerah -Daerah Kota Besart Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur , Jawa Tengah , Jawa Barat dan Daerah I stimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala BPKAD Kepala Bagian Hukum
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala BPKAD Kepala Bagian Hukum
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian pemanfaatan insentif Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala BPKAD Kepala Bagian Hukum Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623 );
15.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala BPKAD Kepala Bagian Hukum
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 13);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala BPKAD Kepala Bagian Hukum Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan BUPATI MADIUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2.Bupati adalah Bupati Madiun.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
1. a.pendapatan daerah;
2. b.belanja daerah; dan
3. c.pembiayaan daerah.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp2.183.358.734.386,00 (dua triliun seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.081.361.448.386,00 (dua triliun delapan puluh satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer;
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala BPKAD Kepala Bagian Hukum

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp372.551.470.357,00 (tiga ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.995.111.169,00 (seratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus sebelas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.926.614.867,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.609.425.571,00 (delapan milyar enam ratus sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp15.020.318.750,00 (lima belas milyar dua puluh juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.668.219.325.138,00 (satu triliun enam ratus enam puluh delapan milyar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.607.012.414.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh milyar dua belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala BPKAD Kepala Bagian Hukum
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.206.911.138,00 (enam puluh satu milyar dua ratus enam juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp40.590.652.891,00 (empat puluh milyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.176.858.734.386,00 (dua triliun seratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.573.826.824.874,64 (satu triliun lima ratus tujuh puluh tiga milyar delapam ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh empat sen) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp902.231.562.921,57 (sembilan ratus dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah lima puluh tujuh sen). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala BPKAD Kepala Bagian Hukum
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp555.480.153.367,07 (lima ratus lima puluh lima milyar empat ratus delapan puluh juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah tujuh sen).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp107.639.576.206,00 (seratus tujuh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.275.532.380,00 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp189.319.724.318,36 (seratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah tiga puluh enam sen) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
2. b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
3. c.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
4. d.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
5. e.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.695.145.012,18 (tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu dua belas rupiah delapan belas sen).
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.837.195.673,07 (empat puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh sen).
(4)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp100.311.009.405,11 (seratus milyar tiga ratus sebelas juta sembilan ribu empat ratus lima rupiah sebelas sen). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Kepala BPKAD Kepala Bagian Hukum
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.538.652.333,00 (enam milyar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp937.721.895,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp388.712.185.193,00 (tiga ratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.882.938.193,00 (enam belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp371.829.247.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…