DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada angka 21 dan 22 Pasal 1, huruf e Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, penyisipan Pasal 17A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SEKDA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KABAG ORGANISASI KABAG HUKUM
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32), diubah sebagai berikut:
1.Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 21 dan 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. SEKDA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KABAG ORGANISASI KABAG HUKUM
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Magelang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Magelang.
11.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Magelang.
13.Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Magelang.
14.Kelurahan adalah Kelurahan Kabupaten Magelang.
15.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Magelang.
17.Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Magelang.
18.Tipe A adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus) atau bagi Kecamatan dengan beban kerja besar dan mempunyai nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus).
19.Tipe B adalah kriteria tipelogi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus) atau bagi Kecamatan dengan beban kerja kecil dan mempunyai nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
20.Tipe C adalah kriteria tipelogi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dengan kategori beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus) atau bagi Dinas dan Badan dengan beban kerja kecil dan mempunyai nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).
21.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. SEKDA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KABAG ORGANISASI KABAG HUKUM
22.Intensitas Kecil adalah kriteria besaran organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan hasil pemetaan berupa penghitungan variabel umum dan variabel teknis kategori beban kerja kecil dengan total skor sampai dengan 600.
2.Ketentuan huruf e Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah meliputi:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah berjumlah 18 (delapan belas) terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. 7.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. 11.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
15. 15.Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub Peternakan dan bidang Kelautan dan Perikanan; SEKDA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KABAG ORGANISASI KABAG HUKUM
16. 16.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
17. 17.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan; dan
18. 18.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
e.Badan Daerah berjumlah 4 (empat) terdiri dari:
1. 1.Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Kecil melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan merupakan Kecamatan dengan Tipe A berjumlah 21 (dua puluh satu) terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Salaman;
2. 2.Kecamatan Borobudur;
3. 3.Kecamatan Ngluwar;
4. 4.Kecamatan Salam;
5. 5.Kecamatan Srumbung;
6. 6.Kecamatan Dukun;
7. 7.Kecamatan Sawangan;
8. 8.Kecamatan Muntilan;
9. 9.Kecamatan Mungkid;
10. 10.Kecamatan Mertoyudan;
11. 11.Kecamatan Tempuran;
12. 12.Kecamatan Kajoran;
13. 13.Kecamatan Kaliangkrik;
14. 14.Kecamatan Bandongan;
15. 15.Kecamatan Candimulyo;
16. 16.Kecamatan Pakis;
17. 17.Kecamatan Ngablak;
18. 18.Kecamatan Grabag;
19. 19.Kecamatan Tegalrejo;
20. 20.Kecamatan Secang; dan
21. 21.Kecamatan Windusari.
22. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), rumah sakit daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepagawaian. SEKDA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KABAG ORGANISASI KABAG HUKUM

4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT, unit organisasi bersifat khusus dan unit organisasi bersifat fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5.Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan RSUD Muntilan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 19 Agustus 2020 BUPATI MAGELANG, ttd ZAENAL ARIFIN Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 19 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (10-174/2020) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SARIFUDIN, S.H. Pembina NIP. 19670212 199312 1 001 SEKDA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KABAG ORGANISASI KABAG HUKUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG I. UMUM Pada saat pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik belum diundangkan. Sehingga pada saat ini, urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Magelang masih dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Magelang. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 dalam Bab V Ketentuan Peralihan Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan”. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dapat dibentuk menjadi badan. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilakukan perubahan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota merupakan Unit Organisasi bersifat khusus. Sebagai unit organisasi bersifat khusus tersebut, rumah sakit daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepagawaian. SEKDA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KABAG ORGANISASI KABAG HUKUM Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Rumah Sakit Daerah tidak lagi menjadi Perangkat Daerah namun menjadi unit organisasi bersifat khusus yang menjadi bagian dari Dinas Kesehatan. Dengan demikian, ketentuan yang mengatur mengenai RSUD Muntilan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 75

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 17A

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 17A

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024