1.Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
6.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11.Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12.Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
15.Dinas Peternakan dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub peternakan dan bidang kelautan dan perikanan;
16.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
17.Dinas Pertanian dan Pangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan; dan
18.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, serta bidang energi sumber daya mineral.
1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian,
2.Badan Pendapatan Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan;
3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah; dan
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Intensitas Kecil, melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
a.pejabat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b.UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya UPTD yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
c.dokumen perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan atas dokumen dimaksud berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.perikatan yang telah dilakukan oleh pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perikatan dan/atau diterbitkan perikatan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 9 Juli 2025 BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 9 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 7… NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH (7-52/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG I. UMUM Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berserta peraturan pelaksanaannya. Dalam perkembangannya, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perangkat Daerah tersebut. Guna penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang bisa dirumpunkan dengan urusan lain namun demikian dalam rangka menambah pelayanan pendidikan maka dipandang perlu untuk memandirikan urusan pendidikan dan merumpunkan urusan kebudayaan dengan pariwisata sehingga sebagai Daerah penyangga obyek wisata super prioritas Candi Borobudur diharapkan adanya peningkatan kontribusi dalam pelayanan Masyarakat. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator kemandirian Daerah sehingga perlu ditangani lebih serius oleh Perangkat Daerah khusus yang dimungkinkan dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang dipisahkan dari urusan keuangan. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah diharapkan dapat menangani urusan keuangan sub urusan pendapatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 122