DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Ketentuan BAB IV, perubahan Ketentuan BAB V, perubahan Ketentuan BAB VI.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang mandiri dan lebih tangguh dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah serta mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga perlu melakukan perubahan perumpunan Perangkat Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam perubahan perumpunan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang perlu diubah kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun SALINAN 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 108); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG. Pasal I Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
b.Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 108), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah meliputi:

a.Sekretariat Daerah, Tipe A;
b.Sekretariat DPRD, Tipe A;
c.Inspektorat, Tipe A;
d.Dinas Daerah berjumlah 18 (delapan belas) terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. 7.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. 11.Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
14. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
15. 15.Dinas Peternakan dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub peternakan dan bidang kelautan dan perikanan;
16. 16.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
17. 17.Dinas Pertanian dan Pangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan; dan
18. 18.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, serta bidang energi sumber daya mineral.
e.Badan Daerah berjumlah 5 (lima) terdiri atas:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian,
2. 2.Badan Pendapatan Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. 4.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah; dan
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Intensitas Kecil, melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan merupakan Kecamatan dengan Tipe A berjumlah 21 (dua puluh satu) terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Salaman;
2. 2.Kecamatan Borobudur;
3. 3.Kecamatan Ngluwar;
4. 4.Kecamatan Salam;
5. 5.Kecamatan Srumbung;
6. 6.Kecamatan Dukun;
7. 7.Kecamatan Sawangan;
8. 8.Kecamatan Muntilan;
9. 9.Kecamatan Mungkid;
10. 10.Kecamatan Mertoyudan;
11. 11.Kecamatan Tempuran;
12. 12.Kecamatan Kajoran;
13. 13.Kecamatan Kaliangkrik;
14. 14.Kecamatan Bandongan;
15. 15.Kecamatan Candimulyo;
16. 16.Kecamatan Pakis;
17. 17.Kecamatan Ngablak;
18. 18.Kecamatan Grabag;
19. 19.Kecamatan Tegalrejo;
20. 20.Kecamatan Secang; dan
21. 21.Kecamatan Windusari.
22. 2.Ketentuan BAB IV KEPEGAWAIAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
23. 3.Ketentuan BAB V KETENTUAN PERALIHAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
24. 4.Ketentuan BAB VI KETENTUAN PENUTUP diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: KETENTUAN PENUTUP Pasal II
25. 1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a.pejabat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b.UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya UPTD yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
c.dokumen perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan atas dokumen dimaksud berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.perikatan yang telah dilakukan oleh pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perikatan dan/atau diterbitkan perikatan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
1. 2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 9 Juli 2025 BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 9 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 7… NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH (7-52/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG I. UMUM Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berserta peraturan pelaksanaannya. Dalam perkembangannya, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perangkat Daerah tersebut. Guna penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang bisa dirumpunkan dengan urusan lain namun demikian dalam rangka menambah pelayanan pendidikan maka dipandang perlu untuk memandirikan urusan pendidikan dan merumpunkan urusan kebudayaan dengan pariwisata sehingga sebagai Daerah penyangga obyek wisata super prioritas Candi Borobudur diharapkan adanya peningkatan kontribusi dalam pelayanan Masyarakat. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator kemandirian Daerah sehingga perlu ditangani lebih serius oleh Perangkat Daerah khusus yang dimungkinkan dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang dipisahkan dari urusan keuangan. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah diharapkan dapat menangani urusan keuangan sub urusan pendapatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 122

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…